PERADI UPA flashcards

32 cards. Read the term and the definition here. The deck at the top of this page is optional.

Syarat sah perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat: sepakat para pihak, cakap hukum, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dua syarat pertama bersifat subjektif, dua terakhir objektif.

Asas pacta sunt servanda

Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Wanprestasi

Keadaan debitur tidak memenuhi kewajiban perjanjian, baik karena tidak berprestasi, terlambat, berprestasi tidak sebagaimana mestinya, maupun melakukan hal yang dilarang perjanjian.

Perbuatan melawan hukum

Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Pelaku wajib mengganti kerugian yang timbul dari perbuatannya tersebut.

Kedaluwarsa umum perdata

Pasal 1967 KUHPerdata menetapkan tenggang 30 tahun untuk menuntut hak, dengan pengecualian kadaluwarsa khusus 1 tahun dan 5 tahun bagi tagihan tertentu.

Harta bersama

Pasal 35-37 UU No. 1/1974 mengatur harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dan hibah tetap dikuasai masing-masing pihak.

Asas legalitas pidana

Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Percobaan tindak pidana

Pasal 53 KUHP mensyaratkan niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak sendiri. Pidana maksimum dikurangi sepertiga.

Penyertaan (deelneming)

Pasal 55 KUHP mengatur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana, sehingga semuanya dipidana sebagai pelaku.

Pembantuan

Pasal 56 KUHP mengatur mereka yang dengan sengaja memberi bantuan saat atau sebelum tindak pidana dilakukan, dengan pidana maksimum dikurangi sepertiga.

Daya paksa absolut

Pasal 48 KUHP menghapus pidana bagi pelaku yang terpaksa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa yang tidak dapat dihindarkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Perbarengan perbuatan berlanjut

Pasal 64 KUHP mengatur beberapa perbuatan yang saling berhubungan sebagai satu perbuatan berlanjut, sehingga hanya dijatuhi satu pidana dengan ancaman terberat.

Pertanggungjawaban pidana

Kemampuan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan kesalahan, yang mensyaratkan kemampuan jiwa, kesengajaan atau kelalaian, dan tidak adanya alasan penghapus pidana.

Negara hukum

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum, sehingga seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus berdasarkan hukum tertulis yang berlaku.

Hierarki peraturan perundang-undangan

Pasal 7 UUD 1945 dan UU No. 12/2011 jo. UU No. 13/2022 mengatur tata urutan dari UUD 1945 hingga peraturan daerah, dengan peraturan rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.

Pengujian undang-undang

Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Keputusan tata usaha negara

Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 mendefinisikan KTUN sebagai penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Asas umum pemerintahan baik

UU No. 30/2014 merumuskan AUPB, antara lain kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, dan pelayanan publik.

Diskresi pemerintahan

Pasal 1 angka 23 UU No. 30/2014 membatasi diskresi pada keputusan untuk melayani kepentingan umum, tidak boleh menimbulkan konflik kepentingan, dan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Otonomi daerah

Pasal 18 dan 18A UUD 1945 membagi NKRI atas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berwenang mengatur urusan pemerintahan sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Asas hakim pasif

Hakim perdata tidak boleh menambah atau mengubah pokok gugatan yang diajukan para pihak, sehingga putusan yang melebihi tuntutan (ultra petita) dilarang.

Niet ontvankelijke verklaard

Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil, misalnya pihak keliru, gugatan kabur, atau kewenangan pengadilan tidak tepat, tanpa memeriksa pokok perkara.

Kompetensi relatif perdata

Pasal 118 HIR menentukan gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di tempat tinggal tergugat, kecuali para pihak memilih forum lain secara sah.

Mediasi pengadilan

Peraturan MA No. 1/2016 mewajibkan mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara. Kesepakatan yang tercapai dikukuhkan sebagai akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap.

Alat bukti perdata

Pasal 1866 KUHPerdata menyebut bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa.

Upaya hukum luar biasa

Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) merupakan upaya hukum luar biasa di luar banding dan kasasi yang bersifat biasa.

Praperadilan

Lembaga dalam KUHAP yang menguji keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta sah tidaknya penetapan tersangka oleh penyidik.

Batas waktu penahanan

Penyidik berwenang menahan 20 hari dan dapat diperpanjang 40 hari; penuntut umum 20 hari diperpanjang 30 hari; hakim pengadilan negeri 30 hari diperpanjang 60 hari.

Surat dakwaan

Pasal 143 KUHAP mengatur pelimpahan perkara oleh penuntut umum ke pengadilan disertai surat dakwaan yang memuat identitas terdakwa, uraian perbuatan, waktu, dan tempat.

Status advokat

Pasal 2 UU No. 18/2003 menyatakan advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri serta dilindungi hukum dalam menjalankan profesinya.

Syarat menjadi advokat

Pasal 3 ayat (1) UU No. 18/2003 mensyaratkan sarjana hukum, magang minimal dua tahun, lulus ujian profesi advokat, dan tidak berstatus pegawai negeri atau pejabat negara.

Kerahasiaan klien

Pasal 19 UU No. 18/2003 mewajibkan advokat merahasiakan segala hal yang diketahui dari klien dalam hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.