PERADI UPA key terms

Perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, kesusilaan, atau kepatutan, sehingga menimbulkan kerugian yang wajib diganti, diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Pembayaran atau pemulihan yang dibebankan kepada pihak yang menimbulkan kerugian, mencakup kerugian materiil dan immateriil, sebagai akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Keadaan debitur tidak memenuhi atau lalai memenuhi kewajiban dalam perjanjian, baik karena tidak melakukan, terlambat, atau melakukan tetapi tidak sebagaimana mestinya, sehingga kreditur dapat menuntut pemenuhan atau ganti rugi.

Perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih yang melahirkan, mengubah, atau menghapuskan hubungan hukum, sah apabila memenuhi syarat sepakat, cakap, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Prinsip yang memberi para pihak keleluasaan menentukan isi dan bentuk perjanjian sepanjang tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum, sebagaimana diakui Pasal 1338 KUH Perdata.

Sikap jujur dan patut yang harus melandasi pelaksanaan perjanjian dan hubungan hukum, berfungsi membatasi penyalahgunaan hak serta menafsirkan isi perjanjian secara wajar.

Syarat pertanggungjawaban perdata berupa adanya kesengajaan atau kelalaian pelaku, yang dinilai berdasarkan ukuran orang yang patut dan hati-hati dalam keadaan serupa.

Kewajiban hukum seseorang atau badan hukum untuk memikul akibat dari perbuatannya, termasuk mengganti kerugian, yang dapat timbul karena kesalahan sendiri atau tanggung jawab atas orang dan barang yang berada di bawah pengawasannya.

Hak kebendaan paling penuh yang memberi pemegangnya wewenang menguasai, menggunakan, dan menikmati benda secara bebas, dengan tetap memperhatikan pembatasan menurut undang-undang dan hak pihak lain.

Hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun, memiliki ciri absolut dan mengikuti benda dalam tangan siapa pun benda itu berada.

Prinsip bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana dan tidak ada pidana tanpa dasar undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan, dijamin Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Uraian unsur-unsur perbuatan terlarang dalam undang-undang, yang harus dibuktikan secara lengkap agar seseorang dapat dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana.

Sikap batin pelaku yang berupa kesengajaan atau kealpaan terhadap perbuatan dan akibatnya, merupakan unsur yang harus ada selain perbuatan melawan hukum agar pelaku dapat dipidana.

Kewajiban memikul pidana karena telah memenuhi unsur tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, sehingga kesalahan dapat diatribusikan kepada pelaku yang berusia cukup dan berakal sehat.

Keadaan yang menghapus sifat melawan hukum atau kesalahan, seperti pembelaan terpaksa, keadaan darurat, perintah jabatan, dan daya paksa, sehingga pelaku tidak dapat dipidana.

Perbuatan yang sudah dimulai tetapi tidak selesai karena sebab di luar kehendak pelaku, dapat dipidana apabila niat telah nyata dalam permulaan pelaksanaan dan bukan sekadar persiapan.

Keadaan beberapa orang terlibat dalam satu tindak pidana, mencakup pelaku, penyuruh, turut serta, dan pembantu, dengan pertanggungjawaban yang berbeda sesuai bentuk keterlibatannya.

Rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya, dilakukan menurut KUHAP oleh pejabat yang berwenang.

Tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang.

Lembaga pemeriksaan oleh hakim atas keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, dan ganti rugi, sebagai kontrol atas tindakan penyidik dan penuntut umum.

Sarana pembuktian yang diakui undang-undang, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan alat bukti lain menurut hukum acara yang berlaku.

Kewajiban pihak yang mendalilkan suatu hal untuk membuktikan kebenarannya di persidangan, pada perkara pidana umumnya dibebankan kepada penuntut umum.

Nilai atau bobot suatu alat bukti dalam meyakinkan hakim, yang dinilai berdasarkan batas minimum pembuktian dan keyakinan hakim terhadap kebenaran peristiwa.

Hukum dasar yang mengatur organisasi negara, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, dan hubungan antara negara dengan warga, berkedudukan tertinggi dalam hierarki peraturan.

Tatanan tingkatan norma hukum dari yang tertinggi sampai terendah, di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pengujian keabsahan suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan yang lebih tinggi, dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk undang-undang dan Mahkamah Agung untuk peraturan di bawahnya.

Prinsip bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tindakan pejabat tanpa dasar hukum dapat dinyatakan tidak sah.

Penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.

Perselisihan antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan yang dianggap merugikan, diselesaikan melalui peradilan tata usaha negara.

Norma tidak tertulis yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan, meliputi kepastian hukum, keseimbangan, kecermatan, dan larangan penyalahgunaan wewenang, dapat dipakai menguji keabsahan keputusan.

Himpunan kaidah perilaku yang wajib dipatuhi advokat dalam menjalankan profesi, mengatur hubungan dengan klien, pengadilan, sesama advokat, dan masyarakat, serta sanksi atas pelanggarannya.

Kewajiban advokat merahasiakan segala hal yang dipercayakan klien dalam hubungan profesi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, dan tetap berlaku setelah hubungan kerja berakhir.

Keadaan ketika kepentingan advokat atau pihak lain berpotensi memengaruhi independensi pembelaan terhadap klien, sehingga advokat wajib mengungkapkan dan menolak perkara yang bersangkutan.

Organ yang dibentuk organisasi advokat untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik, berwenang menjatuhkan sanksi seperti teguran, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.

Akibat hukum yang dijatuhkan atas pelanggaran kode etik advokat, berupa teguran lisan atau tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap dari profesi.

Wadah tunggal tempat para advokat berhimpun, berwenang menyusun kode etik, mengawasi pelaksanaan profesi, dan mengangkat serta memberhentikan advokat menurut undang-undang advokat.

Tanggung jawab advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, sebagai wujud pengabdian profesi yang diatur undang-undang dan kode etik.