Pencabutan Izin oleh Plt. Bupati dan Tenggang Waktu 90 Hari
PT Hijau Lestari memperoleh izin lingkungan dan izin usaha perkebunan untuk pabrik kelapa sawit di Kabupaten X pada 2022. Pada 18 Januari 2024 Bupati X menerbitkan keputusan yang mencabut izin tersebut dengan alasan 'kepentingan umum dan dinamika kebijakan daerah', tanpa memuat uraian pertimbangan teknis dan tanpa memberi kesempatan didengar bagi perusahaan. Keputusan itu ditandatangani oleh Plt. Bupati karena Bupati sedang menjalani cuti, dan tidak memuat dasar hukum yang jelas. Salinan keputusan tidak pernah dikirim kepada PT Hijau Lestari; perusahaan baru mengetahui keberadaannya dari situs resmi pemerintah daerah pada 5 Maret 2024. Pada 20 Maret 2024 perusahaan menyampaikan surat keberatan kepada Bupati dan tidak pernah mendapat jawaban. Pada 1 Juli 2024 perusahaan menggugat ke PTUN. Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan telah melewati tenggang waktu 90 hari dan bahwa upaya administratif belum ditempuh.
1. Kapan tenggang waktu 90 hari mulai dihitung, dan apakah gugatan tanggal 1 Juli 2024 masih dalam tenggang waktu?
Read the worked answer
Titik mulai. Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 menentukan tenggang waktu 90 hari sejak keputusan diumumkan, atau sejak diterima untuk keputusan yang bersifat individual. Bila salinan tidak pernah disampaikan, yurisprudensi menerima titik mulai sejak pihak yang berkepentingan mengetahui secara nyata keberadaan keputusan itu.
Perhitungan. Pengetahuan nyata terjadi pada 5 Maret 2024 melalui situs resmi. Tenggang 90 hari berakhir sekitar 3 Juni 2024. Gugatan didaftarkan 1 Juli 2024, yakni terlambat sekitar 28 hari. Eksepsi tergugat pada dasarnya berdasar.
Argumen penyelamat. Pertama, keberatan tanggal 20 Maret 2024 dapat dikualifikasikan sebagai upaya administratif; bila undang-undang sektoral mewajibkannya, Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 menunda berjalannya tenggang waktu sampai upaya itu selesai atau dianggap selesai. Kedua, ketiadaan pemberitahuan resmi dapat dinilai sebagai keadaan memaksa yang menunda tenggang waktu. Ketiga, perusahaan dapat memohon penundaan sambil mengajukan gugatan baru atas keputusan yang sama bila ada penerbitan ulang.
Penilaian. Peluang terbesar terletak pada argumen pertama; namun bila tidak ada dasar sektoral yang mewajibkan keberatan, pengadilan biasanya menolak dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Karena itu langkah paling aman adalah mengajukan gugatan baru segera setelah memperoleh salinan resmi, atau meminta tergugat menerbitkan salinan sebagai titik mulai baru.
2. Apakah surat keberatan kepada Bupati merupakan upaya administratif yang wajib ditempuh lebih dahulu?
Read the worked answer
Dua bentuk. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membedakan upaya administratif menjadi keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan kepada badan atau pejabat yang sama, sedangkan banding kepada atasan. Keduanya hanya wajib jika diatur oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan.
Penerapan. Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 menegaskan bahwa bila seluruh upaya administratif telah digunakan, tenggang waktu dihitung sejak keputusan upaya administratif diterima. Namun pasal itu tidak menciptakan kewajiban upaya administratif; ia hanya mengatur akibatnya bila upaya itu memang ada. Surat keberatan yang dibuat sendiri oleh pihak yang tidak puas, tanpa dasar hukum sektoral, bukan upaya administratif dalam arti hukum.
Konsekuensi. Karena itu, keberatan tanggal 20 Maret 2024 kemungkinan besar tidak menunda tenggang waktu. Diamnya Bupati juga tidak dapat ditafsirkan sebagai penolakan yang menimbulkan keputusan baru. Sebaliknya, jika peraturan daerah atau peraturan menteri di bidang lingkungan dan perizinan berusaha mewajibkan keberatan lebih dahulu, barulah Pasal 48 berlaku.
Saran. Periksa peraturan sektoral sebelum menyimpulkan. Jika tidak ada kewajiban, jangan bertumpu pada keberatan; ajukan gugatan dalam 90 hari sejak pengetahuan nyata, dan gunakan keberatan hanya sebagai bukti itikad baik.
3. Bagaimana keabsahan keputusan pencabutan ditinjau dari asas-asas umum pemerintahan yang baik dan kewenangan Plt. Bupati?
Read the worked answer
Asas dan motivasi. Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 mencantumkan asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Keputusan yang mencabut izin yang telah dinikmati selama dua tahun harus memuat alasan yang jelas dan proporsional. Alasan 'dinamika kebijakan daerah' tanpa uraian teknis tidak memenuhi syarat motivasi dan melanggar asas kecermatan serta kepastian hukum.
Prosedur. Pencabutan izin merupakan keputusan yang merugikan, sehingga hak didengar (audi alteram partem) seharusnya diberikan. Tidak adanya kesempatan hearing dan tidak adanya pemberitahuan resmi memperkuat cacat prosedural.
Kewenangan Plt. Pelaksana Tugas menjalankan tugas dan wewenang pejabat yang digantikannya selama masa tugas yang ditetapkan, sehingga pada prinsipnya berwenang menandatangani keputusan. Hal ini berbeda dari Pelaksana Harian yang hanya menjalankan urusan rutin dan tidak boleh mengambil keputusan strategis. Namun surat penunjukan Plt. harus diperiksa: jika masa tugasnya telah berakhir atau ruang lingkupnya terbatas, keputusan menjadi cacat kewenangan.
Kesimpulan. Terdapat dasar kuat untuk menuntut pembatalan karena cacat prosedur dan motivasi. Namun perlu diingat, pembatalan tidak otomatis menghidupkan kembali izin yang telah dicabut; PTUN dapat memerintahkan tergugat menerbitkan keputusan baru yang sesuai asas-asas pemerintahan yang baik.