Praperadilan atas Penetapan Tersangka Setelah Penyidikan Dihentikan
Pada 3 Mei 2024 penyidik Polres menetapkan Budi sebagai tersangka penggelapan uang setoran koperasi senilai Rp1,4 miliar. Penetapan itu didasarkan pada keterangan dua saksi dan satu bukti transfer bank, tanpa audit atau penghitungan kerugian. Sebelumnya, pada 12 September 2023, laporan yang sama telah dihentikan penyidikannya (SP3) oleh penyidik yang sama karena bukti dianggap kurang, tanpa pemberitahuan kepada pelapor. Budi baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka pada 28 Mei 2024. Ia juga menemukan bahwa surat perintah penyidikan diterbitkan pada 25 April 2024, sedangkan laporan polisi baru diterima pada 2 Mei 2024. Budi menemui advokat pada 6 Juni 2024 dan ingin mengajukan praperadilan. Sementara itu pelapor menuntut penyidikan diteruskan dan mengancam akan melaporkan penyidik.
1. Apa saja objek praperadilan yang tersedia bagi Budi, dan apakah permohonannya masih dapat diajukan pada 6 Juni 2024?
Read the worked answer
Objek. Pasal 77 huruf a KUHAP mencakup sah tidaknya penangkapan dan penahanan, sedangkan huruf b mencakup sah tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan. Sejak Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, penetapan tersangka ikut menjadi objek praperadilan. Jadi Budi dapat mempersoalkan penetapan tersangka, dan bila ada penyitaan atau penggeledahan, itu pun dapat diuji.
Waktu. KUHAP tidak menetapkan tenggang waktu khusus bagi pemohon untuk mengajukan praperadilan, tetapi permohonan menjadi tidak relevan setelah perkara pokok dilimpahkan ke pengadilan dan mulai disidangkan. Pada 6 Juni 2024 perkara masih dalam tahap penyidikan, sehingga permohonan masih dapat diajukan. Pengadilan wajib memutus dalam waktu singkat setelah permohonan diterima.
Pihak. Pemohon adalah tersangka atau kuasanya, sehingga Budi memenuhi syarat. Yang dijadikan termohon adalah pejabat yang mengeluarkan penetapan, biasanya Kapolres.
Batas. Praperadilan tidak memeriksa kesalahan materiil; ia hanya menilai prosedur dan syarat formil. Karena itu, keberhasilan hanya menghasilkan penetapan tersangka dinyatakan tidak sah, bukan pembebasan. Penyidik dapat menerbitkan penetapan baru bila kelengkapan bukti diperbaiki.
2. Dapatkah praperadilan memeriksa sah tidaknya SP3 dan memerintahkan penyidikan dilanjutkan?
Read the worked answer
Kewenangan. Pasal 77 huruf b KUHAP memang memberi hakim praperadilan wewenang menilai sah tidaknya penghentian penyidikan. Namun Pasal 80 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa permintaan pemeriksaan atas penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, bukan oleh pelapor atau korban.
Penerapan. Dalam perkara ini SP3 tanggal 12 September 2023 sudah menjadi objek yang dapat diuji, tetapi yang berwenang memohon adalah penyidik atau penuntut umum. Pelapor tidak memiliki kedudukan sebagai pemohon untuk objek itu. Sejak Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015, pelapor dan keluarga korban berhak memperoleh pemberitahuan mengenai penghentian penyidikan, tetapi mekanisme koreksinya dalam praktik masih bervariasi dan tidak otomatis memberi hak mengajukan praperadilan.
Konsekuensi bagi Budi. Budi tidak berkepentingan menyerang SP3, karena SP3 justru menguntungkannya. Sebaliknya, Budi memakai SP3 sebagai fakta bahwa perkara pernah dihentikan, lalu menyerang penetapan tersangka yang baru karena tidak didasarkan pada bukti baru yang cukup.
Batas putusan. Praperadilan tidak dapat memerintahkan penyidikan dilanjutkan atau dihentikan secara permanen. Putusan hanya menyatakan sah atau tidak sah tindakan tertentu. Penyidikan lanjutan tetap merupakan kewenangan penyidik.
3. Susun argumen utama Budi tentang 'bukti permulaan yang cukup' dan cacat surat perintah penyidikan.
Read the worked answer
Standar bukti. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, yang dalam praktik dimaknai sebagai sekurang-kurangnya dua alat buti sesuai Pasal 184 KUHAP. Dua keterangan saksi dan satu bukti transfer secara formal memenuhi jumlah, tetapi harus dinilai kualitasnya: apakah saksi melihat langsung perbuatan, atau hanya mengulang cerita orang lain (testimonium de auditu). Bila keterangan bersifat de auditu, nilainya lemah dan tidak memenuhi standar.
Kekurangan materiil. Tidak ada audit atau penghitungan kerugian. Dalam perkara penggelapan setoran, unsur 'penguasaan karena hubungan kerja' dan besaran kerugian adalah inti. Tanpa dokumen internal koperasi dan perhitungan, bukti permulaan belum cukup.
Cacat prosedural. Surat perintah penyidikan bertanggal 25 April 2024, sedangkan laporan polisi baru diterima 2 Mei 2024. Ini berarti penyidikan dimulai sebelum adanya laporan, sehingga dasar penyidikan tidak ada. Cacat ini bersifat formil dan dapat diajukan sebagai alasan tersendiri, terlepas dari kecukupan bukti.
Susunan permohonan. Dalilkan urutan: tidak ada laporan saat penyidikan dimulai, tidak ada bukti permulaan yang cukup, dan tidak ada pemberitahuan yang layak. Minta penetapan tersangka dinyatakan tidak sah dan penyidik menghentikan penyidikan. Jangan meminta pembebasan, karena itu di luar kewenangan praperadilan.