Konflik Kepentingan pada Mantan Klien dan Uang Muka di Rekening Pribadi
Advokat Rina adalah partner di sebuah firma hukum yang pada 2021 sampai 2022 mewakili PT Sentosa dalam sengketa pasokan melawan PT Armada Jaya. Dari perkara itu Rina memperoleh data struktur biaya dan strategi negosiasi PT Sentosa. Pada Juni 2024 PT Armada Jaya menemuinya untuk mewakilinya dalam sengketa baru melawan PT Sentosa mengenai perpanjangan kontrak yang sama. PT Armada Jaya bersedia membayar Rp900 juta dan menyatakan tidak keberatan bila Rina memakai pengetahuan dari perkara lama. Rina juga tercatat sebagai Komisaris PT Logistik Prima, perusahaan yang 30 persen pendapatannya berasal dari kontrak dengan PT Sentosa. Junior Rina, Doni, dahulu membantu perkara 2021 dan kini ditugaskan memegang berkas perkara baru di firma tersebut. Rina belum menandatangani surat kuasa apa pun, tetapi sudah menerima uang muka Rp150 juta yang ditransfer ke rekening pribadinya.
1. Dapatkah Rina menerima penunjukan PT Armada Jaya? Analisis konflik kepentingannya.
Read the worked answer
Dua lapis konflik. Lapis pertama adalah konflik terhadap mantan klien. Kewajiban kerahasiaan menurut Pasal 19 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak berhenti ketika hubungan berakhir; ia melekat pada informasi, bukan pada masa penugasan. Data struktur biaya dan strategi negosiasi PT Sentosa adalah informasi rahasia yang diperoleh dalam kapasitas profesional.
Lapis kedua adalah konflik terhadap calon klien baru. Mewakili PT Armada Jaya dalam sengketa yang bersumber dari kontrak yang sama menempatkan Rina pada posisi menyerang kepentingan mantan kliennya dengan senjata yang diperoleh dari mantan klien itu.
Soal persetujuan. Pernyataan PT Armada Jaya bahwa ia tidak keberatan sama sekali tidak relevan. Pihak yang kepentingannya terancam adalah PT Sentosa, sehingga persetujuan yang diperlukan, jika memang mungkin, harus datang dari PT Sentosa setelah mendapat penjelasan lengkap. Bahkan dengan persetujuan pun, pengetahuan rahasia tidak dapat dihapus dari ingatan; karena itu banyak praktik menolak representation semacam ini secara mutlak.
Kesimpulan. Rina sebaiknya menolak. Menerima berarti melanggar Kode Etik Advokat Indonesia pada prinsip larangan mewakili pihak yang kepentingannya bertentangan, sekaligus berisiko melanggar Pasal 19 UU Advokat.
2. Apa implikasi jabatan Komisaris dan penerimaan uang muka ke rekening pribadi?
Read the worked answer
Jabatan Komisaris. Peraturan perundang-undangan tidak melarang advokat merangkap jabatan komisaris. Yang menjadi soal bukan jabatannya, melainkan independensi. PT Logistik Prima memperoleh 30 persen pendapatannya dari PT Sentosa; itu berarti Rina memiliki kepentingan ekonomi pribadi pada kesehatan hubungan dagang dengan pihak yang justru akan diserang. Independensi adalah prinsip etik, dan benturan kepentingan tidak diukur dari besar kecilnya persentase, melainkan dari ada tidaknya kemungkinan pertimbangan profesional terpengaruh. Dalam keadaan demikian, Rina wajib mengungkapkan benturan itu kepada calon klien dan menolak perkara.
Uang muka ke rekening pribadi. Penerimaan honorarium tidak dilarang, tetapi menerimanya sebelum ada penunjukan resmi dan tanpa pencatatan yang tertib menimbulkan beberapa masalah. Pertama, tidak ada dasar kontraktual, sehingga uang itu harus dikembalikan bila penunjukan batal; menahannya berisiko dinilai memperkaya diri tanpa hak. Kedua, praktik pembukuan keuangan advokat menuntut pemisahan dana klien dari dana pribadi dan penerbitan kuitansi resmi, agar tidak tercampur dengan uang perkara. Ketiga, penerimaan tunai tanpa dokumen menimbulkan risiko kepatuhan perpajakan dan antipencucian uang.
Langkah korektif. Kembalikan uang muka atau alihkan ke rekening firma dengan kuitansi resmi, catat dalam pembukuan, dan buat pernyataan tertulis yang menolak penunjukan sekaligus menjelaskan alasannya.
3. Bagaimana posisi Doni dan firma, serta langkah apa yang seharusnya diambil jika penunjukan tetap diterima?
Read the worked answer
Posisi Doni. Doni terlibat langsung dalam perkara 2021, sehingga ia memiliki pengetahuan rahasia yang sama dengan Rina. Pemindahan berkas kepada Doni justru menciptakan risiko kebocoran yang lebih besar, karena ia yang akan menyusun strategi melawan mantan klien menggunakan pemahaman yang diperoleh dari perkara lama.
Posisi firma. Kode Etik Advokat Indonesia menekankan kerahasiaan sebagai kewajiban pribadi advokat, dan tidak mengatur secara rinci penyaringan internal firma. Namun secara etis, pengetahuan yang dimiliki satu advokat dianggap dimiliki firma, karena klien menganggap firma sebagai satu kesatuan. Karena itu, pemasangan sekat informasi (ethical wall) hanya efektif bila advokat yang terkena dampak benar-benar tidak lagi mengakses berkas dan tidak ikut dalam pembahasan.
Langkah yang seharusnya. Pertama, jangan menerima penunjukan; bila tetap diterima, harus ada persetujuan tertulis dari PT Sentosa setelah pengungkapan penuh. Kedua, keluarkan Doni dan Rina dari perkara baru, termasuk dari rapat dan sistem dokumen, dan catat langkah itu secara tertulis. Ketiga, serahkan perkara kepada partner lain yang tidak pernah tersentuh perkara 2021. Keempat, bila muncul sengketa etik, selesaikan melalui Dewan Kehormatan Daerah sebelum berlarut menjadi pengaduan pidana atau gugatan perdata oleh mantan klien.