Hukum Pidana: Legalitas, Kesalahan, dan Penyertaan
Domain Hukum Pidana menguji asas legalitas, rumusan delik, pertanggungjawaban pidana, bentuk penyertaan, dan perbarengan tindak pidana.
Asas legalitas
Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan tiada pidana tanpa undang-undang. Konsekuensinya: larangan analogi, hukum harus tertulis, jelas, dan tegas. UU 1/2023 (KUHP baru, berlaku 2 Januari 2026) mempertahankan legalitas tetapi memberi ruang terbatas bagi hukum yang hidup dalam masyarakat. Untuk peristiwa sebelum berlakunya, berlaku hukum saat perbuatan dilakukan (tempus delicti), dengan pilihan aturan yang menguntungkan terdakwa (Pasal 1 ayat (2) KUHP).
Unsur delik dan kesalahan
Delik tersusun dari perbuatan melawan hukum dan kesalahan. Kesalahan berbentuk dolus (kesengajaan sebagai maksud, kepastian, atau kemungkinan) dan culpa (kelalaian). Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan kemampuan bertanggung jawab (Pasal 44), adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Alasan pembenar (Pasal 48, 49, 50, 51 ayat (1)) menghapus sifat melawan hukum; alasan pemaaf (Pasal 44 dan 51 ayat (2)) menghapus kesalahan.
Penyertaan dan perbarengan
Pasal 55 mengenal pelaku, penyuruh (doenpleger), peserta (medepleger), dan penganjur (uitlokker). Uitlokking hanya sah bila memakai cara yang limitatif dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2: hadiah, kekerasan, ancaman, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipu daya. Pasal 56 mengatur pembantuan dengan pidana maksimum dikurangi sepertiga. Perbarengan diatur Pasal 63 (concursus idealis), 64 (perbuatan berlanjut), 65–66 (perbarengan), dan 70–71 (pelanggaran). Percobaan (Pasal 53) hanya berlaku pada kejahatan, dan tidak dipidana bila tidak selesai karena kehendak sendiri.
Contoh penerapan
A membeli racun dan menyerahkannya kepada B yang berniat membunuh C; A mengetahui dan menghendaki kematian C. Karena A ikut mewujudkan unsur delik bersama B, keduanya adalah medepleger (Pasal 55). Berbeda bila A hanya meminjamkan racun tanpa mengetahui tujuannya; A dinilai pembantuan (Pasal 56) atau tidak dipidana bila unsur kesengajaan tidak terbukti.
Jebakan yang menjatuhkan nilai
Menyamakan pidana semua bentuk penyertaan; melupakan syarat cara yang limitatif pada uitlokking; dan menerapkan percobaan pada pelanggaran.