Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara: UUD 1945, KTUN, dan PTUN
Domain ini menguji dua lapis: kerangka konstitusional (UUD 1945 dan kewenangan lembaga negara) serta hukum administrasi negara (UU 30/2014 dan UU 5/1986 jo. UU 9/2004 jo. UU 51/2009).
Kerangka konstitusional
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menetapkan kedaulatan rakyat, dan Pasal 1 ayat (3) menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Lembaga negara: MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Pasal 24C memberi MK kewenangan menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus sengketa hasil pemilu. Pasal 24A memberi MA kewenangan menguji peraturan di bawah undang-undang.
Hukum administrasi negara
Pasal 1 angka 3 UU 30/2014 mendefinisikan KTUN sebagai keputusan tertulis badan/pejabat pemerintahan yang bersifat konkret, individual, dan final. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan pihak lain belum bersifat final. Diskresi (Pasal 1 angka 9) wajib dijalankan sesuai AUPB (Pasal 10): kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Upaya administratif terdiri atas keberatan (Pasal 76–77) dan banding (Pasal 78–79), yang wajib ditempuh lebih dahulu sebelum menggugat ke PTUN (Pasal 48 jo. 75). Tenggang waktu gugatan PTUN adalah 90 hari sejak KTUN diterima (Pasal 55 UU 5/1986).
Contoh penerapan
Kepala dinas menerbitkan surat penolakan izin secara tertulis, individual, konkret, dan final. Yang digugat ke PTUN adalah surat penolakan itu, bukan peraturan atau tindakan faktual. Bila masih tersedia upaya banding administratif dan belum ditempuh, gugatan menjadi premature.
Jebakan yang menjatuhkan nilai
Menghitung tenggang 90 hari secara keliru; mencampur KTUN dengan tindakan faktual; serta menguji peraturan daerah di PTUN, padahal kewenangan itu ada pada MA.