Hukum Acara: KUHAP, Praperadilan, dan Acara Perdata
Domain Hukum Acara menguji tahapan proses pidana dan perdata, syarat formil gugatan/tuntutan, pembuktian, serta upaya hukum.
Acara pidana
Penyelidikan adalah pencarian bukti untuk menentukan perlu tidaknya penyidikan (Pasal 1 angka 5 KUHAP), sedangkan penyidikan adalah tindakan penyidik mencari dan mengumpulkan bukti (Pasal 1 angka 2). Penangkapan dibatasi 1x24 jam (Pasal 19). Penahanan oleh penyidik 20 hari dan dapat diperpanjang 40 hari oleh penuntut umum (Pasal 24); oleh penuntut umum 20 hari dan diperpanjang 30 hari oleh ketua PN (Pasal 25); oleh hakim 30 hari dan diperpanjang 60 hari (Pasal 26). Praperadilan (Pasal 77–82) menguji sahnya penangkapan/penahanan, sahnya penghentian penyidikan/penuntutan, dan ganti rugi; praperadilan tidak memeriksa pokok perkara, dan putusannya tidak dapat diajukan upaya hukum (Pasal 83 ayat (2)).
Pembuktian: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan minimal dua alat bukti disertai keyakinan (Pasal 183). Lima alat bukti diatur Pasal 184, dan keterangan saksi saja tidak cukup (Pasal 185 ayat (2)). Upaya hukum: banding 7 hari (Pasal 233), kasasi 14 hari (Pasal 245), dan peninjauan kembali (Pasal 263–264).
Acara perdata
Kompetensi relatif mengacu Pasal 118 HIR; putusan verstek diatur Pasal 125 HIR; banding 14 hari dan kasasi 14 hari.
Contoh penerapan
Tersangka ditahan tanpa surat perintah dan tanpa alasan objektif Pasal 21. Kuasa hukum mengajukan praperadilan untuk menyatakan penahanan tidak sah dan menuntut ganti rugi. Sebaliknya, memakai praperadilan untuk menilai keaslian alat bukti atau meminta putusan bebas adalah keliru karena menyangkut pokok perkara.
Jebakan yang menjatuhkan nilai
Menukar batas waktu banding pidana (7 hari) dengan banding perdata (14 hari); menganggap putusan praperadilan dapat dibanding; dan melupakan syarat dua alat bukti.