Kode Etik Advokat Indonesia dan Profesi Advokat
Domain ini menguji UU 18/2003 tentang Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), dan penerapannya pada dilema praktik.
Sumber dan kedudukan profesi
Pasal 1 angka 1 UU Advokat mendefinisikan advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum. Advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri (Pasal 5 ayat (1)). Syarat menjadi advokat antara lain sarjana hukum, magang minimal dua tahun (Pasal 3 ayat (1) huruf e), lulus ujian, dan mengucapkan sumpah. Pasal 32 UU Advokat menetapkan wadah tunggal profesi, yang ditegaskan MK dalam Putusan 101/PUU-VII/2009.
Kewajiban dan hak utama
Advokat wajib menjaga independensi, merahasiakan hubungan dengan klien (Pasal 19), dan tidak dapat menolak perkara yang dapat dibela kecuali karena alasan profesi (Pasal 22 ayat (1)); advokat juga wajib memberi bantuan hukum cuma-cuma bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Hak retensi diatur Pasal 20, sedangkan imunitas profesi diatur Pasal 16 - melalui Putusan MK 26/PUU-XI/2013 imunitas tidak bersifat absolut, hanya berlaku ketika advokat menjalankan tugas secara jujur dan bertanggung jawab. KEAI melarang perbuatan tercela, mengiklankan diri, konflik kepentingan, komunikasi langsung dengan pihak lawan yang berperkara, dan penetapan honor yang tidak wajar.
Contoh penerapan
X pernah mewakili Y dalam sengketa kepemilikan tanah. Kini Z datang meminta X menggugat Y atas objek yang sama. X wajib menolak karena terdapat konflik kepentingan; menerima perkara itu melanggar KEAI meskipun Z bersedia membayar lebih tinggi.
Jebakan yang menjatuhkan nilai
Menganggap imunitas advokat absolut; tetap menerima perkara meski ada konflik kepentingan; dan mengabaikan bahwa sanksi etik (teguran, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap) berjalan sejajar dengan pertanggungjawaban pidana/perdata.