Penunjukan Langsung di Tengah Status Tanggap Darurat Gempa
Gempa berkekuatan 6,2 SR merusak 2.400 rumah di Kabupaten Sukamaju. Bupati menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, 3–16 Maret 2025. Kepala BPBD meminta PPK melaksanakan tiga paket dengan penunjukan langsung karena 'situasi darurat': (a) tenda pengungsi, selimut, dan kasur untuk 2.400 KK senilai Rp 4,2 miliar; (b) rehabilitasi tiga sekolah rusak ringan senilai Rp 6,8 miliar yang membutuhkan kajian teknis dan desain 3 bulan; (c) sewa 4 unit genset selama 30 hari senilai Rp 380 juta. PPK berencana menandatangani kontrak (a) dan (b) pada 10 Maret, sedangkan kontrak (c) pada 20 Maret, setelah status tanggap darurat berakhir. Pagu anggaran BPBD tahun ini Rp 9,5 miliar dan baru tersedia Rp 5 miliar di DIPA. Salah satu penyedia tenda yang diusulkan adalah adik ipar Kepala Bidang Logistik BPBD. PPK juga belum menyusun HPS untuk paket (a) karena 'harga pasar sudah diketahui'. Penyedia genset di wilayah hanya satu perusahaan yang menyatakan sanggup menyediakan dalam 3 hari.
1. Tentukan paket mana yang sah dilaksanakan dengan penunjukan langsung dan uraikan syarat yang wajib dipenuhi sebelum kontrak ditandatangani.
Read the worked answer
Kerangka uji. Penunjukan langsung bukan pilihan bebas. Dasarnya terbatas: penanganan darurat, pekerjaan yang hanya dapat dilakukan satu penyedia, setelah tender/seleksi gagal, atau pekerjaan yang bersifat rahasia. Semua paket di sini bernilai jauh di atas ambang pengadaan langsung, sehingga jalur nilai kecil tidak tersedia.
Paket (a) - dapat, dengan syarat ketat. Kebutuhannya adalah kebutuhan dasar korban, waktunya sangat singkat, dan berada di dalam masa status tanggap darurat yang ditetapkan kepala daerah. Namun status darurat hanya membenarkan prosedur, tidak menghapus kewajiban penetapan harga wajar, uji kemampuan penyedia, dan uji konflik kepentingan. HPS/harga perkiraan tetap harus disusun dari survei pasar beberapa sumber atau referensi e-Katalog sebelum kontrak, bukan dari asumsi 'harga pasar sudah diketahui'. Kontrak harus ditandatangani dan dilaksanakan di dalam masa status.
Paket (b) - tidak dapat. Rehabilitasi sekolah bukan pekerjaan penanganan darurat: butuh kajian teknis dan desain 3 bulan dan bisa dijadwalkan pada pemilihan berikutnya. Nilainya juga melebihi dana yang tersedia (Rp 6,8 miliar > Rp 5 miliar), sehingga kontrak tidak boleh ditandatangani melebihi pagu yang tersedia.
Paket (c) - tidak dapat. Nilai Rp 380 juta melewati ambang pengadaan langsung, dan alasan 'hanya satu penyedia' tidak sah karena jasa sewa genset bersifat mudah digantikan. Urgensinya pun gugur jika kontrak baru ditandatangani setelah status darurat berakhir; sewa genset harus melalui pemilihan biasa atau e-purchasing bila tersedia di katalog.
2. Bagaimana Anda menangani benturan kepentingan pada paket (a), dan apa akibatnya bila tetap dilanjutkan?
Read the worked answer
Identifikasi. Hubungan semenda antara calon penyedia dan Kepala Bidang Logistik BPBD - pejabat yang terlibat dalam perencanaan dan penggunaan anggaran - adalah benturan kepentingan yang nyata, bukan potensi. Prinsipnya, penyedia tidak boleh memiliki hubungan keluarga dengan pejabat yang terlibat dalam pengadaan, dan seluruh pihak wajib menandatangani serta menaati pakta integritas.
Tindakan. (1) Kandidat tersebut dikeluarkan dari daftar dan tidak boleh dinegosiasi. (2) PPK membuat catatan tertulis mengenai benturan kepentingan dan melaporkannya kepada KPA, UKPBJ, dan APIP/Inspektorat. (3) PPK meminta Kepala Bidang Logistik mundur dari seluruh keputusan yang menyangkut paket tersebut (recusal) dan mendokumentasikannya. (4) Proses penunjukan langsung diulang dengan penyedia lain yang lulus uji kemampuan dan harga wajar. (5) Bila jumlah penyedia lokal terbatas, perluas pencarian ke kabupaten/provinsi terdekat; kebutuhan tenda dan selimut tidak memerlukan penyedia lokal.
Akibat bila tetap dilanjutkan. Kontrak berpotensi dibatalkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan; muncul temuan kelebihan pembayaran/kerugian negara; sanksi administratif bagi PPK dan pejabat terkait; serta paparan pidana bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan dan bagi penyedia yang mengetahui benturan tersebut. Yang penting untuk ujian: benturan kepentingan diselesaikan sebelum kontrak, bukan diperbaiki setelah pembayaran.
3. Susun urutan tindakan PPK dalam tiga hari kerja sejak status darurat ditetapkan.
Read the worked answer
- Pisahkan paket darurat dari paket non-darurat dan tuangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani PPK, KPA, dan BPBD, agar alasan penunjukan langsung dapat diuji kemudian.
- Tetapkan HPS paket (a) melalui survei harga minimal tiga sumber atau referensi katalog, lalu negosiasi dengan penyedia yang lulus uji kemampuan, dengan target harga di bawah HPS.
- Saring konflik kepentingan - keluarkan penyedia yang terafiliasi dengan pejabat BPBD dan catat alasannya.
- Terbitkan kontrak (a) dengan syarat penyerahan bertahap, jadwal yang ketat, dan sanksi, sehingga barang tiba saat masa darurat masih berjalan; cantumkan klausul bahwa kontrak dibatasi oleh dana yang tersedia.
- Jadwalkan paket (b) dan (c) ke jalur tender/seleksi (atau e-purchasing untuk genset), dan sampaikan tertulis kepada Kepala BPBD bahwa keduanya tidak memenuhi unsur darurat serta (b) melebihi dana tersedia.
- Dokumentasikan dan laporkan seluruh penyimpangan dari prosedur normal kepada KPA, termasuk rencana penyesuaian RUP, agar tidak muncul sebagai temuan 'pengadaan tanpa dasar' di kemudian hari.