Ujian PPAT key terms

Kegiatan memperoleh barang, jasa konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dengan anggaran negara atau daerah, mulai dari perencanaan sampai serah terima hasil pekerjaan.

Pelaku usaha perorangan atau badan usaha yang menawarkan barang atau jasa kepada Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan dan kemudian mengikatkan diri melalui kontrak untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, atau metode lain yang kewenangannya dibatasi nilai pagu tertentu.

Kelompok kerja yang dibentuk Pengguna Anggaran untuk menyiapkan dan melaksanakan pemilihan penyedia melalui tender atau seleksi, mengevaluasi penawaran, dan menetapkan pemenang.

Pejabat pemilik kewenangan penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan pengadaan.

Pejabat yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan tertentu, termasuk menetapkan pejabat pengadaan dan mengendalikan pelaksanaan kontrak di lingkungan satuan kerjanya.

Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk menandatangani kontrak, mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, dan mengelola pembayaran kepada penyedia.

Dokumen perencanaan yang memuat daftar paket pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan diumumkan secara terbuka sebagai dasar penyusunan jadwal pemilihan.

Proses menilai dan merumuskan jenis, jumlah, mutu, waktu, dan lokasi barang atau jasa yang benar-benar diperlukan untuk mencapai keluaran kegiatan, dengan mempertimbangkan anggaran dan kemampuan organisasi.

Dokumen yang menguraikan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, keluaran, jangka waktu, dan kriteria penilaian pekerjaan jasa sehingga penyedia memahami hasil yang harus diserahkan.

Uraian persyaratan mutu, ukuran, bahan, kinerja, dan cara pengujian barang atau pekerjaan konstruksi yang menjadi dasar penyusunan penawaran dan penilaian kesesuaian hasil pekerjaan.

Nilai biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh PPK sebelum pemilihan, dipakai sebagai dasar penyusunan pagu dan penilaian kewajaran harga penawaran.

Batas tertinggi dana yang tersedia untuk satu paket pengadaan dalam dokumen anggaran; penawaran yang melebihi nilai ini dinyatakan tidak dapat diterima pada evaluasi harga.

Metode pemilihan penyedia yang terbuka bagi semua peserta usaha yang memenuhi persyaratan, dilaksanakan melalui pengumuman, pemasukan penawaran, evaluasi, dan penetapan pemenang.

Metode pemilihan penyedia untuk jasa konsultansi yang menilai kesesuaian kualifikasi, pendekatan teknis, dan biaya, dengan tahapan yang membedakan penilaian kualitas dari penilaian harga.

Metode pemilihan untuk paket bernilai kecil yang dilakukan tanpa pengumuman, dengan meminta penawaran tertulis dari satu atau beberapa penyedia yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi.

Metode pemilihan dengan menunjuk satu penyedia karena keadaan tertentu, seperti penyedia tunggal, pekerjaan mendesak, atau kelanjutan pekerjaan yang tidak dapat dipisahkan secara teknis.

Penyedia yang mendaftar dan memasukkan penawaran dalam suatu pemilihan, wajib memenuhi persyaratan kualifikasi serta tidak sedang menjalani sanksi daftar hitam.

Kumpulan dokumen yang memuat petunjuk bagi peserta, syarat kualifikasi, spesifikasi atau KAK, rancangan kontrak, dan tata cara evaluasi penawaran yang berlaku dalam satu pemilihan.

Proses memeriksa kelengkapan administrasi, kesesuaian teknis, dan kewajaran harga penawaran untuk menentukan peserta yang memenuhi syarat dan layak ditetapkan sebagai pemenang.

Penilaian terhadap besaran harga penawaran, termasuk kewajaran terhadap Harga Perkiraan Sendiri dan pagu anggaran, serta konsistensi rincian biaya yang diajukan peserta.

Perjanjian tertulis antara PPK dan penyedia yang mengatur hak dan kewajiban, lingkup pekerjaan, nilai, jangka waktu, serta akibat hukum atas kelalaian dalam pelaksanaan.

Perubahan tertulis atas kontrak yang disepakati kedua pihak, misalnya perubahan volume, jadwal, atau harga, dengan syarat tidak mengubah pokok pekerjaan dan tetap dalam batas ketentuan.

Perintah perubahan pekerjaan yang diterbitkan PPK secara tertulis kepada penyedia untuk menambah atau mengurangi volume pekerjaan sebelum perubahan kontrak diformalkan.

Potongan nilai pembayaran yang dikenakan kepada penyedia karena menyelesaikan pekerjaan melewati jangka waktu kontrak, dihitung per hari atau per mil sesuai ketentuan kontrak.

Kegiatan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan oleh PPK bersama panitia atau tim pemeriksa, yang menjadi dasar pembayaran dan berakhirnya kewajiban utama penyedia.

Daftar penyedia yang dikenai sanksi larangan mengikuti pengadaan dalam jangka waktu tertentu karena terbukti melakukan pelanggaran atau wanprestasi berat.

Keadaan ketika pejabat pengadaan atau pihak yang terlibat memiliki kepentingan pribadi, keluarga, atau usaha yang dapat memengaruhi keputusan secara tidak objektif dan wajib dilaporkan serta dihindari.

Sikap dan praktik menjunjung kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas oleh semua pihak dalam pengadaan sehingga keputusan diambil berdasarkan aturan dan kepentingan publik.

Pemberian dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas kepada pejabat yang berhubungan dengan jabatannya; dalam pengadaan, pemberian semacam ini berpotensi menjadi suap dan wajib ditolak atau dilaporkan.

Nilai persentase kandungan komponen dalam negeri pada suatu barang atau jasa, dihitung dengan membandingkan nilai komponen dalam negeri terhadap nilai total dan dipakai sebagai kriteria preferensi.

Pemberian keunggulan penilaian harga kepada penawaran yang memenuhi ambang batas TKDN tertentu, sehingga penawaran tersebut dapat dinilai lebih kompetitif dibanding penawaran asing.

Usaha mikro, kecil, dan menengah yang memperoleh kesempatan khusus dalam pengadaan, antara lain penyisihan paket, kemudahan persyaratan, dan pengaturan nilai paket tertentu.

Pendekatan pengadaan yang mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi sepanjang siklus hidup barang atau jasa, bukan hanya harga pembelian awal yang paling rendah.

Pelaksanaan pengadaan secara elektronik melalui sistem yang disediakan pemerintah, mencakup pengumuman, pendaftaran, pemasukan penawaran, evaluasi, dan pengumuman pemenang secara daring.

Unit layanan pengadaan secara elektronik yang mengelola sistem dan infrastruktur pengadaan daring di suatu instansi, termasuk verifikasi akun penyedia dan penyelenggaraan pemilihan.

Tanda tangan digital bersertifikat yang dilekatkan pada dokumen penawaran atau kontrak elektronik untuk menjamin keaslian identitas penanda tangan dan keutuhan isi dokumen.