Ujian PPAT flashcards

36 cards. Read the term and the definition here. The deck at the top of this page is optional.

UU Pengadaan Barang/Jasa

UU No. 8 Tahun 2018 menjadi dasar hukum pengadaan barang/jasa pemerintah, menggantikan peraturan sebelumnya, dan menjadi acuan peraturan pelaksana serta dokumen pemilihan.

Prinsip pengadaan

Efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pelanggaran prinsip ini dapat menjadi dasar sanggahan atau pembatalan proses pemilihan penyedia.

Ambang batas pengadaan langsung

Batas nilai yang memungkinkan pengadaan langsung tanpa tender. Besarannya diatur peraturan LKPP dan berbeda menurut jenis pekerjaan, sehingga harus diverifikasi pada ketentuan yang berlaku.

Daftar hitam penyedia

Sanksi administratif yang mencantumkan penyedia bermasalah sehingga dilarang mengikuti pengadaan dalam jangka waktu tertentu, biasanya karena wanprestasi atau pelanggaran integritas.

Rencana Umum Pengadaan

Dokumen perencanaan yang memuat paket, pagu, sumber dana, metode pemilihan, dan jadwal. Wajib diumumkan melalui SiRUP dan menjadi acuan pelaksanaan pemilihan penyedia.

Harga Perkiraan Sendiri

Nilai estimasi biaya pengadaan yang disusun PPK berdasarkan harga pasar atau data kontrak sebelumnya. HPS dirahasiakan sebelum pembukaan penawaran dan menjadi batas atas penawaran.

Pemaketan pengadaan

Pengelompokan kebutuhan menjadi paket-paket pengadaan dengan mempertimbangkan efisiensi, skala ekonomi, dan kemampuan penyedia. Pemecahan paket untuk menghindari tender dilarang.

Identifikasi kebutuhan

Proses awal menentukan barang atau jasa yang benar-benar diperlukan satuan kerja, mencakup volume, standar mutu, waktu, dan total biaya kepemilikan sebelum disusun dalam RUP.

Tender terbuka

Metode pemilihan yang membuka kesempatan kepada semua penyedia yang memenuhi kualifikasi untuk memasukkan penawaran, diumumkan secara luas melalui sistem pengadaan elektronik.

Penunjukan langsung

Metode menunjuk satu penyedia tanpa kompetisi penuh, hanya untuk kondisi yang dibenarkan seperti keadaan darurat, pekerjaan lanjutan, atau penyedia tunggal yang sah.

Aanwijzing

Rapat penjelasan dokumen pemilihan kepada calon peserta. Hasilnya dituangkan dalam berita acara, dan perubahan dokumen dilakukan melalui adendum yang mengikat semua peserta.

Sanggahan

Keberatan peserta terhadap proses atau hasil pemilihan yang diajukan dalam tenggat tertentu setelah pengumuman pemenang, diselesaikan sesuai tata cara dalam dokumen pemilihan.

Evaluasi sistem nilai

Metode evaluasi penawaran yang memberi bobot pada unsur teknis dan harga sesuai kriteria yang diumumkan, sehingga penawaran terbaik tidak selalu yang berharga terendah.

Kerangka Acuan Kerja

Dokumen yang menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, keluaran, jangka waktu, dan kebutuhan personel untuk pengadaan jasa konsultansi atau jasa lainnya.

Spesifikasi teknis netral

Uraian persyaratan barang berbasis kinerja yang tidak mengarah pada satu merek tertentu, kecuali untuk suku cadang atau alasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Rancangan kontrak

Bagian dokumen pemilihan yang memuat syarat dan ketentuan kontrak yang akan ditandatangani pemenang, sehingga peserta mengetahui hak dan kewajibannya sejak awal.

Adendum dokumen pemilihan

Perubahan resmi terhadap dokumen pemilihan yang ditetapkan sebelum batas pemasukan penawaran dan menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen tersebut.

Kontrak lump sum

Kontrak dengan harga tetap untuk keluaran pekerjaan yang pasti. Harga satuan tidak disesuaikan, dan perubahan hanya melalui addendum atas pekerjaan tambah atau kurang yang sah.

Kontrak harga satuan

Kontrak yang pembayarannya didasarkan pada kuantitas pekerjaan terpasang hasil pengukuran bersama, sehingga nilai akhir dapat berbeda dari nilai kontrak awal.

Jaminan pelaksanaan

Jaminan dari penyedia kepada PPK untuk menjamin pelaksanaan kontrak sesuai ketentuan, umumnya sebesar persentase tertentu dari nilai kontrak dan berlaku sampai serah terima.

Denda keterlambatan

Potongan yang dikenakan per hari atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan, dihitung dari nilai kontrak atau bagian yang terlambat dengan tarif yang ditetapkan dalam kontrak.

Pemutusan kontrak

Pengakhiran kontrak sebelum selesai karena wanprestasi, force majeure berkepanjangan, atau pelanggaran ketentuan, dengan akibat hukum dan tata cara sesuai isi kontrak.

Berita Acara Kemajuan Pekerjaan

Dokumen yang mencatat progres pekerjaan yang telah diverifikasi, menjadi dasar pengajuan pembayaran termin dan bukti pengendalian pelaksanaan kontrak oleh PPK.

Serah terima pertama

Penyerahan hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPK setelah pekerjaan selesai, menandai awal masa pemeliharaan dan kewajiban perbaikan cacat mutu.

Masa pemeliharaan

Periode setelah serah terima pertama ketika penyedia bertanggung jawab memperbaiki kerusakan atau cacat mutu yang timbul, dengan jaminan pemeliharaan sesuai kontrak.

Force majeure

Keadaan di luar kendali para pihak yang menghalangi pelaksanaan kontrak, seperti bencana alam. Harus dilaporkan dan dibuktikan untuk memperoleh perpanjangan waktu atau pembebasan denda.

Benturan kepentingan

Kondisi ketika pejabat pengadaan memiliki hubungan keluarga, kepemilikan, atau kepentingan pribadi terhadap peserta, sehingga wajib dihindari dan dideklarasikan untuk menjaga integritas.

Pakta integritas

Pernyataan komitmen pejabat dan penyedia untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan, ditandatangani sebagai bagian dari dokumen proses pemilihan.

Kolusi antar-peserta

Kesepakatan terlarang antar-penyedia untuk mengatur harga atau pemenang tender. Perbuatan ini merupakan tindak pidana korupsi dan dapat dikenai sanksi pidana serta daftar hitam.

Tingkat Komponen Dalam Negeri

Persentase nilai komponen dalam negeri terhadap total nilai barang atau jasa, dihitung dengan formula yang ditetapkan dan digunakan sebagai dasar preferensi harga atau syarat kualifikasi.

Preferensi harga UMKM

Kemudahan berupa keunggulan harga bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam evaluasi penawaran, diberikan sesuai persentase dan ketentuan pemberdayaan yang berlaku.

Pengadaan berkelanjutan

Pendekatan pengadaan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi sepanjang siklus, termasuk efisiensi energi, pengurangan limbah, dan biaya seumur hidup.

SPSE

Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dipakai untuk pengumuman, pendaftaran, pemasukan penawaran, evaluasi, dan pengumuman pemenang secara daring dengan jejak audit.

e-Katalog

Katalog elektronik yang memuat produk dengan harga terstandar, memungkinkan pembelian langsung oleh instansi tanpa tender penuh sesuai ketentuan nilai dan jenis produk.

SIKaP

Sistem informasi kinerja penyedia yang mencatat data kualifikasi, kinerja, dan status penyedia, serta menjadi rujukan keikutsertaan dalam pengadaan secara elektronik.

Tanda tangan elektronik

Tanda tangan digital bersertifikat yang menjamin keaslian dan integritas dokumen penawaran atau kontrak elektronik, sehingga sah secara hukum dalam proses pengadaan.