Tender Gagal Dua Kali dan Tekanan untuk Menunjuk Langsung
Tender pascakualifikasi rehabilitasi jaringan irigasi tersier dengan HPS Rp 6,18 miliar diumumkan 3 Februari 2026 dengan masa penawaran 14 hari. Dari 17 penyedia yang mengunduh dokumen, hanya 2 yang mengunggah penawaran: Rp 5,95 miliar dan Rp 6,31 miliar. Keduanya lolos evaluasi administrasi dan kualifikasi. Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal pada 20 Februari, lalu melaksanakan tender ulang dengan masa penawaran dipersingkat menjadi 6 hari dan pengumuman hanya di satu media. Pada tender ulang, 3 penyedia mengunggah dokumen; satu tidak melampirkan jaminan penawaran senilai 2,5% (Rp 152 juta), dua lolos dengan penawaran Rp 6,05 miliar dan Rp 6,10 miliar. Pada hari kelima masa penawaran, layanan SPSE mengalami gangguan dua hari dan Pokja menerima penawaran lewat surel resmi. PPK meminta Pokja segera menunjuk penyedia Rp 6,05 miliar karena pekerjaan harus selesai sebelum musim hujan, dan meminta negosiasi harga dilakukan di luar sistem agar 'tidak meninggalkan jejak'.
1. Nilai keabsahan pernyataan gagal pada tender pertama dan tender ulang, serta tunjukkan kesalahan proseduralnya.
Read the worked answer
Tender pertama - sah dinyatakan gagal. Jumlah peserta yang memasukkan penawaran hanya 2, kurang dari 3, sehingga tender memang gagal. Perlu dicatat pula bahwa penawaran Rp 6,31 miliar melebihi HPS Rp 6,18 miliar dan seharusnya ditolak pada evaluasi harga, sehingga secara substantif hanya tersisa satu penawaran yang dapat dinilai.
Tender ulang - sah gagal, tetapi prosesnya cacat. Dari 3 dokumen yang masuk, satu tidak menyertakan jaminan penawaran 2,5% (Rp 152 juta). Jaminan penawaran adalah syarat kualifikasi/administrasi yang bersifat mutlak untuk pekerjaan bernilai besar; penawaran itu harus ditolak, sehingga hanya 2 penawaran sah dan syarat minimal 3 peserta kembali tidak terpenuhi. Jadi kesimpulan gagal benar.
Kesalahan prosedural yang perlu dikoreksi:
- Mempersingkat masa penawaran menjadi 6 hari dan mengumumkan hanya di satu media menghambat partisipasi. Tender ulang harus mengikuti Standar Dokumen Pemilihan dan diumumkan melalui portal resmi dengan waktu yang memadai.
- Menerima penawaran lewat surel pada masa gangguan SPSE melanggar asas kerahasiaan dan jejak audit; seharusnya jadwal diperpanjang secara resmi melalui sistem dan diumumkan.
- Pokja wajib mengevaluasi penyebab kegagalan sebelum mengusulkan langkah lain: bila kegagalan disebabkan persyaratan yang terlalu ketat atau HPS yang tidak wajar, tender ulang dengan dokumen yang sama akan mengulang kegagalan.
Kesimpulan: kedua kegagalan sah secara hasil, tetapi tender ulang tidak dapat dijadikan dasar penunjukan langsung tanpa perbaikan dokumen dan tanpa evaluasi penyebab.
2. Apakah PPK sekarang boleh melakukan penunjukan langsung? Jelaskan syarat, prosedur, dan batas nilainya.
Read the worked answer
Boleh, tetapi bersyarat dan bukan atas permintaan PPK sendiri. Penunjukan langsung setelah tender gagal hanya sah apabila (i) tender telah dilaksanakan dan gagal, (ii) tender ulang juga gagal, dan (iii) kegagalan bukan akibat kesalahan Pokja atau persyaratan yang diskriminatif.
Prosedur yang benar:
- Pokja menuangkan hasil evaluasi kedua tender dalam berita acara dan mengusulkan penunjukan langsung kepada PPK.
- PPK mengajukan permohonan persetujuan tertulis kepada KPA, disertai berita acara kedua tender dan justifikasi kebutuhan.
- PPK menunjuk penyedia yang memenuhi kualifikasi - biasanya peserta yang penawarannya sah dan dievaluasi paling menguntungkan, dalam hal ini penyedia dengan penawaran Rp 6,05 miliar.
- Negosiasi dilakukan untuk memperoleh harga yang lebih rendah, dengan batas atas HPS Rp 6,18 miliar dan tidak melebihi penawaran terakhirnya. Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani kedua pihak.
- Kontrak ditandatangani dengan nilai hasil negosiasi, disertai jaminan pelaksanaan, dan seluruh dokumen diunggah ke sistem.
Batas nilai. Nilai kontrak tidak boleh melampaui HPS dan tidak boleh melampaui pagu yang tersedia. Jika hasil negosiasi masih di atas HPS, penunjukan langsung tidak boleh dilanjutkan dan paket harus dievaluasi ulang, termasuk kemungkinan menyesuaikan HPS berdasarkan survei pasar yang baru.
Catatan penting. Alasan 'harus selesai sebelum musim hujan' bukan dasar hukum penunjukan langsung. Yang menjadi dasar adalah kegagalan dua kali pemilihan, bukan urgensi.
3. Sebutkan risiko integritas pada penanganan gangguan SPSE dan negosiasi di luar sistem, serta tindakan yang seharusnya diambil.
Read the worked answer
Risiko:
- Hilangnya jejak audit. Penawaran via surel tidak memiliki tanda waktu, hash dokumen, dan log akses yang dapat diverifikasi, sehingga keaslian dan kerahasiaannya tidak dapat dibuktikan.
- Kebocoran dan manipulasi. Tanpa sistem, dokumen dapat dibuka sebelum waktunya atau diubah setelah pembukaan.
- Negosiasi tanpa rekam jejak membuka ruang kesepakatan tersembunyi, kickback, dan harga yang tidak dapat diuji kewajarannya.
- Penyimpangan wewenang. Instruksi PPK agar 'tidak meninggalkan jejak' adalah pelanggaran etika dan dapat menjadi bukti permulaan penyalahgunaan wewenang.
Tindakan yang benar:
- Menolak permintaan negosiasi di luar sistem dan mencatat penolakan tersebut secara tertulis - sikap ini melindungi PPK dan Pokja sendiri.
- Saat SPSE terganggu, Pokja mengajukan permintaan resmi perpanjangan jadwal kepada LPSE/UKPBJ, mengumumkannya di portal, dan melanjutkan pemilihan setelah sistem pulih.
- Jika benar-benar terjadi keadaan kahar sistem, gunakan prosedur contingency yang ditetapkan penyelenggara sistem secara tertulis, dengan berita acara, saksi, dan penyimpanan dokumen terkendali.
- Seluruh negosiasi dilakukan melalui fitur negosiasi di SPSE; bila tidak tersedia, dilakukan dalam rapat yang direkam dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani semua pihak.
- Laporkan instruksi yang berpotensi melanggar etika kepada KPA/APIP.