Kebijakan dan Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Domain ini menguji kemampuan menempatkan setiap aturan pengadaan pada hierarki yang benar dan memilih norma yang mengikat ketika terjadi perbedaan antaraturan.
Kerangka hukum
Perpres 16/2018 sebagaimana diubah dengan Perpres 12/2021 adalah aturan operasional utama. Turunannya adalah Peraturan LKPP (antara lain tentang UKPBJ, pemilihan penyedia, e-katalog, dan pengadaan langsung) serta peraturan kepala daerah. Di atasnya berlaku undang-undang keuangan negara dan perbendaharaan. Dokumen pemilihan dan kontrak wajib konsisten dengan seluruh tingkatan di atasnya. Prinsip Pasal 5: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan non-diskriminatif, serta akuntabel. Pengadaan dijalankan berbasis risiko: makin besar nilai dan risiko paket, makin ketat kendali dan dokumentasinya.
Peran kunci
- PA/KPA: menetapkan kebijakan, mengesahkan RUP, menunjuk PPK dan pejabat pengadaan.
- UKPBJ: mengelola pengadaan, memetakan penyedia, dan dapat mendelegasikan fungsi pemilihan kepada Pokja Pemilihan.
- PPK: menyusun KAK/spesifikasi dan HPS, menandatangani kontrak, mengendalikan pelaksanaan, menilai kinerja penyedia.
- Pejabat Pengadaan: menangani pengadaan langsung dan penunjukan langsung bernilai terbatas.
Contoh
PPK menerima instruksi lisan kepala daerah untuk menunjuk langsung penyedia jasa konsultansi senilai Rp450 juta. Nilai itu jauh di atas batas penunjukan langsung, maka PPK menolak secara tertulis dengan merujuk batas nilai metode pemilihan dan asas persaingan, lalu melaporkannya ke UKPBJ. Alasan penolakan bukan preferensi pribadi, melainkan ketiadaan dasar hukum.
Perangkap
- Menghafal angka ambang tanpa memeriksa jenis pekerjaan dan perubahan Perpres.
- Membalik hierarki: Peraturan LKPP tidak boleh mengesampingkan Perpres.
- Menganggap perintah atasan menghapus tanggung jawab hukum PPK.