Pengadaan Berkelanjutan, TKDN, dan Pemberdayaan UMKM
Domain ini menguji kebijakan produk dalam negeri, perhitungan TKDN, dan keberpihakan pada UMKM dalam pengadaan.
P3DN dan TKDN
Pengadaan wajib mengutamakan produk dalam negeri. Barang dengan TKDN minimal 25% diprioritaskan; di bawah ambang itu impor dapat dipertimbangkan dengan justifikasi. TKDN dihitung sebagai persentase komponen dalam negeri (bahan, tenaga kerja, dan biaya tak langsung) terhadap total nilai barang. Angka TKDN tidak boleh dikarang: harus didukung sertifikat instansi berwenang atau perhitungan yang dapat diaudit.
Pemberdayaan UMKM
UMKM memperoleh preferensi harga (antara lain 25% pada tender/seleksi untuk usaha mikro dan kecil), akses e-katalog, dan pengadaan langsung bernilai kecil. Alokasi belanja barang/jasa untuk UMKM diarahkan pada paket yang sesuai kemampuan usaha kecil, bukan pada paket yang secara teknis mustahil dikerjakan.
Pengadaan berkelanjutan
Mencakup tiga aspek: ekonomi (biaya siklus hidup), sosial (K3, tenaga kerja lokal), dan lingkungan (efisiensi energi, rendah emisi, dapat didaur ulang). Kriteria ini dimasukkan ke dalam spesifikasi dan kriteria evaluasi, bukan sekadar wacana dalam dokumen.
Contoh
Tender 100 unit AC. Penyedia A menawarkan produk impor TKDN 10% dengan harga termurah; penyedia B produk lokal TKDN 40% dengan harga 8% lebih tinggi. Produk B diprioritaskan karena memenuhi ambang TKDN. Bila B adalah usaha kecil dan skema preferensi harga berlaku, penyesuaian harga dihitung terhadap HPS sebelum perbandingan penawaran.
Perangkap
- Menjumlah TKDN tanpa bobot komponen.
- Menganggap preferensi UMKM berlaku tanpa syarat kualifikasi.
- Memasukkan kriteria lingkungan tanpa cara pembuktian.
- Mengabaikan sertifikat TKDN yang sudah kedaluwarsa.