Pasar Modal Indonesia: Regulasi, Kelembagaan, dan Otoritas
Domain ini menguji kerangka hukum, pembagian kewenangan, dan peta kelembagaan pasar modal Indonesia - bekal dasar setiap Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) sebelum masuk ke proses penawaran umum.
Kerangka hukum
Payung hukumnya adalah UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dengan peraturan pelaksana PP 45/1995 dan PP 46/1995, Peraturan Bapepam-LK (misalnya Peraturan Nomor IX tentang aspek penawaran umum) yang tetap berlaku sepanjang belum dicabut, serta POJK dan SEOJK. Sejak 31 Desember 2012 fungsi pengaturan dan pengawasan pasar modal beralih dari Bapepam-LK ke OJK, sehingga izin orang perseorangan WPEE, pernyataan efektif, dan penegakan sanksi berada di OJK.
Peta kelembagaan
- OJK: regulator dan pengawas, pemberi pernyataan efektif.
- Bursa Efek: menyelenggarakan perdagangan dan mengawasi anggota; berstatus SRO.
- KPEI: kliring dan penjaminan transaksi; KSEI: kustodian sentral dan penyelesaian.
- Lembaga penilai harga efek, Biro Administrasi Efek, bank kustodian, wali amanat, manajer investasi.
- Perusahaan Efek: perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, manajer investasi (satu perusahaan dapat memegang beberapa izin).
Contoh
PT Sentosa hendak IPO. Perusahaan efek menjadi penjamin pelaksana emisi efek dan menandatangani pernyataan pendaftaran; OJK memberi pernyataan efektif; bursa menyetujui pencatatan; KSEI mendaftarkan saham dalam penitipan kolektif; KPEI mengkliring transaksi pasar sekunder setelah listing. Pemberi persetujuan penerbitan efek kepada publik adalah OJK, bukan bursa.
Jebakan
Mengira Bapepam-LK masih berwenang; menyamakan persetujuan pencatatan bursa dengan pernyataan efektif OJK; menganggap KSEI sebagai regulator; lupa bahwa satu perusahaan efek dapat memegang lebih dari satu izin.