Kebijakan Kesehatan dan Program Nasional
Domain ini menguji kemampuan menempatkan praktik farmasi dalam kerangka kebijakan kesehatan nasional dan program prioritas.
Kerangka kebijakan
- JKN melalui BPJS Kesehatan adalah skema utama; manfaat diatur dalam paket manfaat dan Fornas.
- Transformasi kesehatan menekankan layanan primer, pembiayaan, SDM, teknologi, serta ketahanan farmasi dan alat kesehatan.
- Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan menetapkan layanan minimum yang wajib diselenggarakan daerah; Dinkes kabupaten/kota mengelola obat publik dan buffer stock.
Program dan instrumen
- Fornas, e-katalog, HET, dan kebijakan obat generik membentuk harga serta ketersediaan obat di fasilitas publik.
- Program prioritas: TB (OAT, terapi pencegahan, pelaporan), HIV, malaria, imunisasi, KIA, stunting, penyakit tidak menular, serta GEMA CERMAT untuk literasi obat masyarakat.
- Peran lintas sektor: BPOM (izin edar, farmakovigilans), Kemenkes (regulasi dan program), Dinkes (pelaksanaan), BPJS (pembayaran).
Contoh. Pasien TB resisten obat membutuhkan regimen yang tercantum dalam Fornas. Apoteker rumah sakit memastikan ketersediaan, mencatat pemakaian, dan melaporkan ke sistem program. Bila stok kosong, jalur pengadaan darurat dan komunikasi ke Dinkes ditempuh, bukan mengganti regimen secara sepihak.
Jebakan: mencampur Fornas dengan formularium rumah sakit, menganggap semua program dibiayai pemerintah pusat, dan melupakan kewajiban pelaporan program sebagai bagian dari kepatuhan.