Pasar Modal dan Kerangka Regulasi
Domain ini menguji pemahaman kerangka hukum pasar modal Indonesia, pembagian peran regulator dan Self-Regulatory Organization (SRO), serta jalur perizinan profesi Wakil Manajer Investasi (WMI). Soal sering meminta Anda membedakan kewenangan OJK, BEI, KPEI, dan KSEI, bukan sekadar menghafal nama lembaga.
Regulator dan SRO
- OJK adalah regulator yang memberi izin usaha Manajer Investasi (MI), mengesahkan reksa dana, dan melakukan pengawasan kepatuhan.
- BEI menyelenggarakan perdagangan efek; KPEI melakukan kliring dan penjaminan transaksi; KSEI menyelenggarakan kustodian sentral dan penyelesaian transaksi.
- UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjadi dasar definisi efek, penawaran umum, keterbukaan informasi, serta larangan insider trading dan manipulasi pasar.
Perizinan WMI
- MI wajib memiliki izin usaha dari OJK. WMI adalah orang perseorangan yang memperoleh izin untuk mewakili MI dalam mengelola portofolio atau reksa dana.
- Persyaratan umum mencakup lulus ujian WMI, pengalaman kerja di bidang yang relevan, integritas dan reputasi keuangan yang baik, serta tidak sedang menjalani sanksi atau kepailitan tertentu.
- Tanggung jawab pengelolaan tetap berada pada MI; izin WMI tidak sama dengan izin usaha MI.
Contoh
Seorang analis di MI mengelola reksa dana saham dan ingin menjadi WMI. Ia lulus ujian WMI, memiliki pengalaman dua tahun, dan tidak memiliki catatan pidana. MI mengajukan permohonan izin WMI kepada OJK. Jika analis itu pindah ke MI lain, izin dan jabatannya harus dilaporkan serta disesuaikan melalui proses yang berlaku; ia tidak otomatis mewakili MI baru tanpa pemenuhan ketentuan.
Jebakan yang menguras nilai
- Menyamakan OJK dengan SRO, atau menganggap BEI yang memberi izin usaha MI.
- Menganggap lulus ujian otomatis menjadi WMI tanpa izin OJK.
- Lupa bahwa WMI tetap terikat larangan insider trading dan manipulasi pasar.
- Mengabaikan kewajiban keterbukaan informasi material oleh emiten dan MI.