PT Sinar Rejeki: Koreksi Fiskal, Fasilitas Pasal 31E, dan Kegagalan Pemotongan PPh 23
PT Sinar Rejeki, distributor alat tulis di Surabaya, melaporkan peredaran bruto 2024 sebesar Rp30.000.000.000 dan laba komersial Rp2.400.000.000. Seluruh penjualan dilakukan kepada pembeli lokal dan tidak ada penghasilan dari luar negeri. Dalam laporan laba rugi terdapat biaya entertainment Rp180.000.000 yang tidak dilengkapi daftar nominatif, sumbangan korban banjir Rp100.000.000 yang disalurkan langsung kepada sebuah yayasan tanpa izin, sanksi bunga atas SKP PPh Pasal 23 tahun sebelumnya Rp40.000.000, serta penyusutan sebuah sedan dinas berharga perolehan Rp800.000.000 yang disusutkan garis lurus lima tahun (Rp160.000.000 per tahun). Sedan itu dipakai Direktur Utama dan bukan barang dagangan maupun kendaraan sewaan. Perusahaan juga membayar jasa katering Rp2.000.000 kepada UMKM dan tidak memotong PPh Pasal 23 karena menganggap nilainya terlalu kecil. Perusahaan belum pernah diperiksa dan ingin memastikan SPT Tahunan 2024 yang akan dilaporkan konsisten dengan ketentuan, termasuk mempertimbangkan skema PPh final UMKM.
1. Hitung PPh Badan 2024 yang seharusnya dilaporkan dengan tarif umum, jelaskan dasar setiap koreksi fiskal, dan nilai apakah skema PPh final UMKM dapat digunakan.
Read the worked answer
Koreksi fiskal (Pasal 9 UU PPh)
- Entertainment Rp180.000.000 – biaya entertainment/keramaian hanya boleh dikurangkan bila disertai daftar nominatif (nama, alamat, jenis, jumlah, tanggal). Tanpa daftar, seluruhnya non-deductible: +180.000.000.
- Sumbangan Rp100.000.000 – sumbangan hanya deductible bila disalurkan melalui badan/lembaga yang diakui pemerintah (untuk bencana: lembaga resmi yang ditunjuk). Disalurkan langsung ke yayasan tanpa izin: +100.000.000.
- Sanksi bunga Rp40.000.000 – sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan tidak boleh dikurangkan: +40.000.000.
- Penyusutan sedan Rp160.000.000 – kendaraan sedan/station wagon yang dimiliki dan dikuasai, bukan barang dagangan dan tidak disewakan, biaya perolehannya tidak dapat disusutkan: +160.000.000.
Total koreksi +480.000.000; PKP = 2.400.000.000 + 480.000.000 = Rp2.880.000.000.
Fasilitas Pasal 31E
Peredaran bruto Rp30 miliar tidak melebihi Rp50 miliar, sehingga fasilitas berlaku atas bagian PKP yang proporsional dengan peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar:
- PKP berfasilitas = (4.800.000.000 ÷ 30.000.000.000) × 2.880.000.000 = Rp460.800.000
- PPh = (11% × 460.800.000) + (22% × 2.419.200.000) = 50.688.000 + 532.224.000 = Rp582.912.000
Angka ini masih dikurangi kredit pajak (PPh 22/23/25) sebelum menjadi PPh kurang bayar.
Skema PPh final UMKM
Tidak dapat dipakai. PP 55/2022 hanya untuk Wajib Pajak dengan peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar setahun; peredaran bruto Rp30 miliar jauh di atas ambang itu. Selain itu, skema final tidak boleh dicampur dengan tarif umum untuk tahun pajak yang sama, sehingga seluruh penghasilan dikenai tarif Pasal 17 dengan fasilitas Pasal 31E.
2. Uraikan konsekuensi kegagalan memotong PPh Pasal 23 atas jasa katering Rp2.000.000, termasuk pengaruhnya terhadap deductible-nya biaya tersebut.
Read the worked answer
Sifat kewajiban
Jasa katering/tata boga termasuk jasa yang dikenai PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto (tidak termasuk PPN), tanpa ambang nilai minimum. Jadi kewajiban potong tetap ada: 2% × Rp2.000.000 = Rp40.000, terutang pada Masa Pajak saat pembayaran dilakukan.
Konsekuensi bagi PT Sinar Rejeki
- Tanggung jawab pemotong tetap melekat. Pembayar yang lalai memotong bertanggung jawab atas pajak yang seharusnya dipotong. DJP dapat menerbitkan SKP PPh Pasal 23 sebesar Rp40.000 ditambah sanksi bunga per bulan (tarif bunga KMK, maksimal 24 bulan).
- Biaya katering tetap deductible. Kegagalan memotong tidak mengubah sifat biaya sebagai biaya usaha (3M: mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan). Yang dikoreksi adalah kewajiban potong-nya, bukan biaya Rp2.000.000.
- Bila perusahaan menanggung (gross up), PPh 23 yang ditanggung bukan biaya yang dapat dikurangkan, dan bagi penerima jasa menjadi tambahan penghasilan.
- Tindakan perbaikan. Lakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23, setor Rp40.000, dan buat bukti potong; sanksi bunga dihitung sejak jatuh tempo sampai tanggal setor. Risiko reputasi lebih besar daripada nilainya: temuan kecil ini biasa menjadi pintu masuk pemeriksaan atas seluruh kewajiban potong-putung.
3. Bila sedan tersebut ternyata dijual pada Desember 2024 seharga Rp500.000.000 (nilai buku komersial saat itu Rp320.000.000), bagaimana perlakuan fiskal atas keuntungan/kerugian penjualannya?
Read the worked answer
Titik awal: nilai buku fiskal berbeda dari nilai buku komersial
Karena penyusutan sedan tidak pernah boleh dibiayakan, nilai buku fiskal sedan tetap sebesar harga perolehan, yaitu Rp800.000.000, bukan Rp320.000.000. Nilai buku komersial Rp320.000.000 adalah angka akuntansi yang harus dikoreksi.
Perhitungan fiskal
- Harga jual Rp500.000.000
- Nilai buku fiskal Rp800.000.000
- Hasil penjualan fiskal = rugi Rp300.000.000 (dapat dikurangkan, karena merupakan kerugian yang berkaitan dengan kegiatan usaha).
Rekonsiliasi
Laporan komersial mencatat laba Rp180.000.000 (500.000.000 − 320.000.000). Koreksi fiskal atas penjualan = −300.000.000 − 180.000.000 = −Rp480.000.000, ditambah koreksi positif penyusutan Rp160.000.000 untuk tahun tersebut. Secara kumulatif, koreksi positif penyusutan tahun-tahun sebelumnya dan koreksi negatif saat penjualan saling menghapus, sehingga tidak ada pajak yang hilang bila seluruh tahun dikoreksi konsisten.
Risiko praktik
Bila perusahaan hanya mengoreksi penyusutan tetapi tidak mengoreksi laba penjualan sedan, laba fiskal menjadi terlalu tinggi Rp480.000.000 dan PPh Badan kelebihan bayar. Sebaliknya, bila perusahaan mengoreksi laba penjualan tanpa pernah mengoreksi penyusutan di tahun-tahun sebelumnya, timbul koreksi negatif yang tidak berdasar. Karena itu, kertas kerja koreksi harus dibuat per aset sejak perolehan, bukan per tahun buku.