USKP Tingkat B key terms

Laba fiskal atau penghasilan neto setelah dikurangi kompensasi kerugian dan PTKP, yang menjadi dasar penghitungan tarif PPh. Angka ini dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh sebelum tarif diterapkan.

Batas penghasilan orang pribadi yang tidak dikenai PPh, besarnya ditentukan berdasarkan status kawin dan jumlah tanggungan. PTKP dikurangkan dari penghasilan neto sebelum menghitung PKP.

Proses penyesuaian laba komersial menjadi laba fiskal dengan mengoreksi biaya yang tidak boleh dikurangkan dan penghasilan yang telah dikenai pajak final, sehingga menghasilkan angka yang dilaporkan dalam SPT.

Penyesuaian yang menambah laba fiskal, umumnya karena biaya komersial tidak diakui menurut ketentuan pajak, misalnya sumbangan tidak resmi atau sanksi administrasi. Koreksi ini menaikkan penghasilan kena pajak.

Penyesuaian yang mengurangi laba fiskal, biasanya karena penghasilan komersial telah dikenai PPh final atau tidak termasuk objek pajak. Koreksi ini menurunkan penghasilan kena pajak yang dihitung dengan tarif umum.

Pajak penghasilan yang pengenaannya dianggap selesai atas objek tertentu, sehingga penghasilannya tidak digabung lagi dalam penghitungan PPh umum. Contohnya bunga deposito dan penghasilan usaha tertentu dengan tarif final.

Pemotongan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan yang diterima orang pribadi. Pemberi kerja wajib menghitung, memotong, dan menyetorkannya setiap masa pajak.

Pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, penyerahan jasa, atau royalti yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Tarifnya bergantung pada jenis objek dan ada yang memakai tarif lebih rendah untuk dividen.

Pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri, seperti dividen, bunga, royalti, dan imbalan jasa. Tarifnya dapat turun bila ada perjanjian penghindaran pajak berganda.

Angsuran pajak penghasilan yang dibayar sendiri setiap bulan oleh wajib pajak sebagai kredit pajak. Besarnya dihitung dari PPh terutang tahun sebelumnya dikurangi kredit pajak, lalu dibagi dua belas.

Pajak penghasilan yang masih harus dibayar kurang bayar pada akhir tahun, setelah PPh terutang dikurangi kredit pajak dan angsuran. Kekurangan ini disetor sebelum SPT tahunan disampaikan.

Pajak yang telah dipotong, dipungut, atau dibayar sendiri yang dapat dikurangkan dari PPh terutang. Contohnya PPh Pasal 22, 23, dan 25 yang tercatat sebagai pengurang pada SPT tahunan.

Pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara berantai pada setiap mata rantai produksi dan distribusi. Sifatnya tidak ganda karena pajak masukan dapat dikreditkan.

PPN yang terutang atas penyerahan barang atau jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Jumlahnya dipungut dari pembeli dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN sebagai dasar penghitungan kewajiban.

PPN yang dibayar oleh pengusaha kena pajak atas perolehan barang atau jasa kena pajak. Pajak masukan ini dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran sepanjang memenuhi syarat formal dan material.

Dokumen bukti pemungutan PPN yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang atau jasa kena pajak. Faktur ini memuat identitas pihak, jenis barang atau jasa, dan jumlah pajak yang dipungut.

Pajak penjualan atas barang mewah yang dikenakan di samping PPN atas barang tertentu yang tergolong mewah. Pajaknya hanya dipungut sekali pada tahap impor atau penyerahan oleh pabrikan, bukan pada setiap rantai.

Pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan yang dikenakan kepada orang atau badan yang memperoleh manfaat. Dasar pengenaannya adalah Nilai Jual Objek Pajak setelah dikurangi batas nilai tertentu.

Nilai pasar rata-rata atas bumi dan bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menghitung PBB. NJOP bumi ditetapkan per meter persegi berdasarkan zona nilai tanah dan dipakai juga dalam transaksi tertentu.

Persentase tertentu dari NJOP yang menjadi dasar pengenaan PBB, besarnya diatur berdasarkan nilai objek. NJKP dikalikan tarif tunggal untuk memperoleh pajak bumi dan bangunan terutang.

Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, seperti jual beli, waris, hibah, dan pemasukan dalam perusahaan. Dasar pengenaannya adalah nilai perolehan dikurangi nilai perolehan objek tidak kena pajak.

Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang menjadi pengurang dasar pengenaan BPHTB. Besarnya ditetapkan pemerintah daerah, dengan batas minimum tertentu untuk waris dan hibah.

Pajak atas dokumen tertentu yang dibuat sebagai alat bukti perbuatan atau perjanjian, seperti surat perjanjian dan akta. Pajaknya melekat pada dokumen dan dibayar dengan meterai tempel atau cara elektronik.

Perjanjian bilateral antarnegara yang membagi hak pemajakan dan mencegah pengenaan pajak dua kali atas penghasilan yang sama. Isinya mengatur pembagian hak, tarif pemotongan, dan metode penghindaran pajak berganda.

Kehadiran usaha wajib pajak luar negeri di Indonesia melalui tempat usaha tetap, konstruksi, atau agen tertentu yang menimbulkan hak pemajakan Indonesia. Laba yang diatribusikan kepada BUT dikenai PPh badan.

Dokumen yang diterbitkan otoritas pajak negara mitra untuk membuktikan status subjek pajak dalam negeri penerima penghasilan. SKD diperlukan agar tarif dan fasilitas dalam P3B dapat diterapkan.

Tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, mencakup pendaftaran, pelaporan SPT, penyetoran, dan kebenaran isi laporan. Kepatuhan dibedakan menjadi formal dan material.

Dokumen yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai ketentuan. SPT dapat berbentuk masa atau tahunan.

Penyampaian kembali SPT yang telah dilaporkan untuk memperbaiki kesalahan data atau penghitungan. Pembetulan dibatasi jumlahnya dan tidak dapat dilakukan setelah pemeriksaan atau penyidikan dimulai.

Kegiatan menghimpun, mengolah, dan menguji data serta keterangan wajib pajak untuk menguji kepatuhan atau tujuan lain. Hasilnya dituangkan dalam laporan pemeriksaan yang menjadi dasar penerbitan surat ketetapan.

Surat ketetapan yang menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi. SKPKB diterbitkan bila hasil pemeriksaan menunjukkan kekurangan pembayaran atau pelanggaran tertentu.

Upaya hukum wajib pajak yang tidak setuju atas isi surat ketetapan atau pemotongan oleh pihak ketiga, diajukan tertulis kepada otoritas pajak dalam jangka waktu tertentu. Keputusannya dapat diajukan banding.

Upaya hukum lanjutan ke pengadilan pajak atas keputusan keberatan yang masih tidak diterima wajib pajak. Permohonan diajukan dalam jangka waktu tertentu dan didahului pelunasan sebagian pajak yang disengketakan.

Upaya legal menyusun transaksi dan struktur usaha agar beban pajak menjadi wajar dan efisien, tanpa melanggar ketentuan. Perencanaan berbeda dari penggelapan pajak karena memakai celah yang sah dalam aturan.

Kode perilaku yang mengikat konsultan pajak, mencakup integritas, kompetensi, kerahasiaan, dan independensi dalam memberi jasa. Pelanggaran dapat berujung sanksi dari asosiasi atau pencabutan izin praktik.

Pencatatan transaksi yang memperhatikan konsekuensi pajak, termasuk pengakuan pajak tangguhan dan penyajian utang pajak dalam laporan keuangan. Tujuannya menyelaraskan laba komersial dan kewajiban fiskal.

Pajak yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal yang akan berbalik pada periode mendatang. Diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan dalam laporan keuangan.