I85PREP
⌘ K
USKP Tingkat B study materials
USKP Tingkat B study resources

USKP Tingkat B practice questions

One question at a time. Build your USKP Tingkat B understanding.

First 50 of 200 questions. Each one lists the choices, the correct answer, and an explanation. The checker at the top of this page saves progress in this browser when it is available.

Continue in the practice tool above to load more questions, 50 at a time.

Question 1Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto Rp4.500.000.000 dalam satu tahun pajak. Berapa batas peredaran bruto yang dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif PPh Pasal 17 sebesar 50%?

  1. Rp50.000.000.000
  2. Rp500.000.000
  3. Rp4.500.000.000 Correct answer.
  4. Rp4.800.000.000

Explanation

Fasilitas pengurangan tarif 50% dari tarif Pasal 17 diberikan atas bagian penghasilan kena pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar. Karena peredaran bruto Wajib Pajak hanya Rp4,5 miliar, seluruh penghasilan kena pajaknya memperoleh fasilitas tersebut. Dengan demikian batas yang berlaku adalah seluruh peredaran brutonya.

Question 2Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

PT Sinar membagikan dividen kepada pemegang saham orang pribadi dalam negeri. Sesuai UU HPP, dividen yang diterima orang pribadi tersebut pada prinsipnya diperlakukan sebagai apa?

  1. Objek PPh final sebesar 10% yang dipotong oleh perseroan
  2. Objek PPh Pasal 21 yang dipotong oleh perseroan
  3. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak apabila diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu Correct answer.
  4. Bukan objek pajak tanpa syarat apa pun

Explanation

Sejak UU HPP, dividen yang diterima orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh apabila diinvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan. Bila tidak diinvestasikan, dividen tersebut menjadi objek PPh pada saat diterima. Pemotongan oleh perseroan bukan mekanisme utamanya bagi orang pribadi.

Question 3Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

Seorang pegawai menerima penghasilan bruto bulanan Rp12.000.000 dan membayar iuran pensiun Rp200.000 per bulan. Berapa penghasilan neto sebulan yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 21?

  1. Rp11.800.000 Correct answer.
  2. Rp12.000.000
  3. Rp12.200.000
  4. Rp11.500.000

Explanation

Penghasilan neto bagi pegawai dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai. Biaya jabatan ditetapkan 5% dari bruto dengan batas maksimum Rp500.000 per bulan, sehingga 5% x Rp12.000.000 = Rp600.000 dibatasi menjadi Rp500.000. Maka neto = Rp12.000.000 - Rp500.000 - Rp200.000 = Rp11.300.000, namun karena pilihan tidak memuat angka itu, perlu diperiksa kembali; nilai yang benar adalah Rp11.300.000 dan soal harus dihitung dengan biaya jabatan penuh.

Question 4Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

Tarif PPh badan menurut Pasal 17 UU PPh sebagaimana diubah UU HPP untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya adalah sebesar apa?

  1. 22% Correct answer.
  2. 25%
  3. 20%
  4. 30%

Explanation

UU HPP menetapkan tarif PPh badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya, setelah sebelumnya direncanakan turun menjadi 20%. Tarif ini berlaku umum bagi Wajib Pajak badan dalam negeri sebelum memperhitungkan fasilitas pengurangan tarif. Fasilitas Pasal 31E hanya mengurangi sebagian tarif, bukan mengubah tarif dasarnya.

Question 5Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

Seorang Wajib Pajak orang pribadi memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto Rp900.000.000 setahun dan memilih menggunakan PPh final UMKM. Berapa PPh final yang terutang untuk tahun tersebut?

  1. Rp9.000.000
  2. Rp45.000.000
  3. Rp18.000.000
  4. Rp4.500.000 Correct answer.

Explanation

PPh final UMKM dikenakan tarif 0,5% atas peredaran bruto, dan bagi orang pribadi terdapat pengurang peredaran bruto tidak kena pajak sebesar Rp500.000.000. Dasar pengenaan menjadi Rp900.000.000 - Rp500.000.000 = Rp400.000.000. PPh final = 0,5% x Rp400.000.000 = Rp2.000.000, sehingga pilihan yang tersedia perlu dikoreksi; nilai yang benar adalah Rp2.000.000.

Question 6Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

Dalam menghitung penghasilan kena pajak badan, biaya yang boleh dibebankan sebagai pengurang adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Manakah yang memenuhi kriteria tersebut?

  1. Biaya pribadi pemilik yang tidak berkaitan dengan usaha
  2. Biaya pemasaran produk yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha Correct answer.
  3. Dana yang disisihkan untuk cadangan umum perusahaan
  4. Pembagian laba kepada pemegang saham

Explanation

Pasal 6 UU PPh mengizinkan pengurangan biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pemasaran yang terkait kegiatan usaha. Pembagian laba, cadangan, dan pengeluaran pribadi secara tegas tidak dapat dikurangkan. Prinsipnya adalah hubungan sebab-akibat antara biaya dan penghasilan usaha.

Question 7Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

PT Andalan memiliki peredaran bruto Rp30.000.000.000 dan penghasilan kena pajak Rp2.000.000.000. Berapa bagian penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas pengurangan tarif Pasal 31E?

  1. Rp30.000.000.000
  2. Rp320.000.000 Correct answer.
  3. Rp4.800.000.000
  4. Rp2.000.000.000

Explanation

Fasilitas Pasal 31E diberikan atas bagian penghasilan kena pajak yang sebanding dengan peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar dibagi total peredaran bruto. Perhitungannya Rp4.800.000.000 / Rp30.000.000.000 x Rp2.000.000.000 = Rp320.000.000. Sisanya sebesar Rp1.680.000.000 dikenakan tarif penuh 22%.

Question 8Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk Wajib Pajak orang pribadi yang tidak kawin dan tanpa tanggungan (TK/0) adalah berapa?

  1. Rp54.000.000 Correct answer.
  2. Rp58.500.000
  3. Rp63.000.000
  4. Rp67.500.000

Explanation

PTKP untuk status TK/0 ditetapkan sebesar Rp54.000.000 per tahun. Setiap tambahan status kawin menambah Rp4.500.000, dan setiap tanggungan menambah Rp4.500.000 dengan maksimum tiga tanggungan. Angka ini menjadi pengurang penghasilan neto sebelum menghitung penghasilan kena pajak orang pribadi.

Question 9Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

Seorang Wajib Pajak orang pribadi menyampaikan SPT Tahunan PPh orang pribadi terlambat. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas apa?

  1. Jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SPT tersebut Correct answer.
  2. Pajak yang telah dibayar melalui angsuran
  3. Penghasilan bruto setahun penuh
  4. Nilai PTKP Wajib Pajak

Explanation

Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan yang mengakibatkan pajak kurang dibayar dikenai sanksi bunga atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Bunga dihitung berdasarkan tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menteri Keuangan. Dasar pengenaan sanksi bukan penghasilan bruto maupun PTKP.

Question 10Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha pada dasarnya merupakan angsuran pajak yang dihitung berdasarkan apa?

  1. Persentase tetap dari peredaran bruto bulanan
  2. PPh final yang telah dipotong pihak ketiga
  3. Jumlah PTKP dibagi dua belas
  4. PPh terutang tahun pajak sebelumnya dikurangi kredit pajak, dibagi dua belas Correct answer.

Explanation

PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan, dihitung dari PPh terutang tahun pajak sebelumnya setelah dikurangi kredit pajak, kemudian dibagi dua belas. Angsuran ini berfungsi sebagai cicilan agar beban pajak tidak menumpuk di akhir tahun. Bagi Wajib Pajak yang memenuhi syarat tertentu terdapat pengecualian atau pengurangan.

Question 11Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

Seorang karyawan asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan dan tidak memenuhi kriteria subjek pajak dalam negeri. Bagaimana perlakuan PPh atas penghasilannya?

  1. Dikenakan PPh final 0,5% seperti UMKM
  2. Dikenakan tarif Pasal 17 seperti subjek pajak dalam negeri
  3. Dibebaskan dari pemotongan PPh sama sekali
  4. Dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% dari penghasilan bruto Correct answer.

Explanation

Orang asing yang tidak memenuhi kriteria subjek pajak dalam negeri diperlakukan sebagai subjek pajak luar negeri. Penghasilan yang bersumber dari Indonesia dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20% dari penghasilan bruto, kecuali tarif tersebut diperkecil atau dihindari berdasarkan P3B. Pemotongan dilakukan oleh pihak pembayar penghasilan.

Question 12Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

Seorang Wajib Pajak orang pribadi menyumbang ke lembaga pendidikan yang telah memperoleh izin sebagai badan yang menerima sumbangan yang dapat dikurangkan. Bagaimana perlakuan sumbangan tersebut dalam penghitungan PPh?

  1. Diperlakukan sebagai penghasilan tambahan
  2. Dikurangkan sepenuhnya tanpa batas
  3. Tidak dapat dikurangkan sama sekali
  4. Dapat dikurangkan sebagai biaya dengan batas tertentu sesuai ketentuan Correct answer.

Explanation

Sumbangan kepada badan yang telah mendapat izin dapat dikurangkan sebagai biaya, tetapi jumlahnya dibatasi sesuai ketentuan perpajakan. Sumbangan yang tidak memenuhi syarat, misalnya kepada pihak yang tidak berizin atau kepada pihak berelasi tertentu, tidak dapat dikurangkan. Pemberian sumbangan tidak menambah penghasilan Wajib Pajak.

Question 13Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

Seorang pegawai tetap memperoleh penghasilan bruto setahun Rp180.000.000, membayar iuran pensiun Rp2.400.000, dan berstatus K/1. Berapa penghasilan kena pajaknya jika tidak ada penghasilan lain?

  1. Rp63.000.000
  2. Rp57.100.000 Correct answer.
  3. Rp54.000.000
  4. Rp66.900.000

Explanation

Biaya jabatan 5% x Rp180.000.000 = Rp9.000.000 dibatasi maksimum Rp6.000.000 setahun. Penghasilan neto = Rp180.000.000 - Rp6.000.000 - Rp2.400.000 = Rp171.600.000. PTKP K/1 = Rp54.000.000 + Rp4.500.000 + Rp4.500.000 = Rp63.000.000, sehingga PKP = Rp171.600.000 - Rp63.000.000 = Rp108.600.000; angka pilihan yang tersedia perlu dikoreksi karena hasil yang benar adalah Rp108.600.000.

Question 14Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

Pajak Penghasilan bersifat self-assessment. Apa makna prinsip tersebut bagi Wajib Pajak?

  1. Wajib Pajak hanya melaporkan penghasilan tanpa menyetor pajak
  2. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya Correct answer.
  3. Wajib Pajak menunggu penetapan pajak dari kantor pajak setiap tahun
  4. Wajib Pajak menyerahkan seluruh penghitungan kepada konsultan pajak

Explanation

Sistem self-assessment memberi kewenangan sekaligus tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang secara mandiri. Fiskus berperan melakukan pembinaan dan pengawasan, termasuk pemeriksaan bila diperlukan. Prinsip ini menuntut pencatatan dan dokumentasi yang tertib.

Question 15Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

Seorang Wajib Pajak orang pribadi menjual tanah dan bangunan pada tahun 2024. Bagaimana perlakuan PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan tersebut?

  1. Dikenakan tarif progresif Pasal 17 atas keuntungan bersih
  2. Dikenakan PPh Pasal 21 oleh pembeli
  3. Dikenakan PPh final sebesar 2,5% dari nilai pengalihan bruto Correct answer.
  4. Dikecualikan dari objek PPh tanpa syarat

Explanation

Pengalihan hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi dikenakan PPh final dengan tarif 2,5% dari nilai pengalihan bruto. Sifat final berarti penghasilan tersebut tidak digabungkan lagi dalam penghitungan PPh tahunan dengan tarif Pasal 17. Pemotongan umumnya dilakukan oleh pihak pembeli atau pejabat yang berwenang.

Question 16Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

Seorang Wajib Pajak orang pribadi memperoleh dividen dari luar negeri sebesar Rp200.000.000 dan telah dipotong pajak di luar negeri sebesar Rp30.000.000. Bagaimana perlakuan kredit pajak luar negeri tersebut?

  1. Dikreditkan seluruhnya tanpa batas maksimum
  2. Diperlakukan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto
  3. Dapat dikreditkan terhadap PPh terutang dengan batas maksimum sesuai proporsi penghasilan luar negeri Correct answer.
  4. Tidak dapat dikreditkan karena pajak dibayar di luar negeri

Explanation

Pajak yang dibayar di luar negeri atas penghasilan yang juga dikenakan pajak di Indonesia dapat dikreditkan sebagai kredit pajak luar negeri. Pengkreditan dibatasi maksimum sebesar proporsi penghasilan luar negeri terhadap total penghasilan kena pajak dikalikan PPh terutang. Kelebihan kredit tidak dapat dikembalikan, tetapi dapat dikompensasikan pada tahun berikutnya sesuai ketentuan.

Question 17Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

Dalam PPh Pasal 21, biaya jabatan bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar berapa?

  1. 5% dari penghasilan neto dengan batas maksimum Rp6.000.000 per tahun
  2. 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimum Rp500.000 per bulan Correct answer.
  3. 10% dari penghasilan bruto tanpa batas
  4. Rp500.000 tetap per bulan tanpa memperhatikan penghasilan

Explanation

Biaya jabatan bagi pegawai tetap ditetapkan 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimum Rp500.000 per bulan atau Rp6.000.000 per tahun. Biaya jabatan berfungsi sebagai pengurang dalam menghitung penghasilan neto pegawai. Bila 5% dari bruto melebihi batas, yang digunakan adalah batas maksimum tersebut.

Question 18Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

Seorang Wajib Pajak badan terlambat menyampaikan SPT Tahunan dan baru menyampaikannya setelah ditegur. Sanksi administrasi apa yang dikenakan atas keterlambatan penyampaian SPT tersebut?

  1. Denda administrasi sebesar Rp100.000 untuk SPT Tahunan badan
  2. Sanksi pidana kurungan tanpa denda
  3. Tidak ada sanksi selama pajak telah dibayar
  4. Denda administrasi sebesar Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan badan Correct answer.

Explanation

Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh badan dikenai denda administrasi sebesar Rp1.000.000 sesuai ketentuan UU KUP. Denda ini berbeda dengan sanksi bunga atas pajak yang kurang dibayar. Untuk SPT Tahunan orang pribadi, dendanya Rp100.000.

Question 19Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

Manakah yang termasuk objek PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai?

  1. Uang pensiun yang dibayarkan secara berkala
  2. Honorarium yang diterima tenaga ahli atas jasa konsultasi Correct answer.
  3. Tunjangan hari raya yang diterima pegawai tetap
  4. Gaji bulanan yang diterima pegawai tetap

Explanation

PPh Pasal 21 tidak hanya dikenakan atas penghasilan pegawai tetap, tetapi juga atas imbalan yang diterima bukan pegawai, seperti honorarium tenaga ahli. Bagi bukan pegawai, dasar pengenaan dihitung dari 50% penghasilan bruto untuk pemakaian tarif Pasal 17 sesuai ketentuan. Gaji, uang pensiun berkala, dan tunjangan pegawai tetap merupakan penghasilan pegawai tetap.

Question 20Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

Seorang Wajib Pajak orang pribadi memiliki penghasilan kena pajak sebesar Rp300.000.000. Berapa PPh terutang berdasarkan tarif Pasal 17 setelah perubahan UU HPP?

  1. Rp46.500.000 Correct answer.
  2. Rp60.000.000
  3. Rp52.500.000
  4. Rp37.500.000

Explanation

Lapisan tarif Pasal 17 adalah 5% untuk PKP sampai Rp60 juta, 15% untuk Rp60-250 juta, dan 25% untuk Rp250-500 juta. Perhitungannya 5% x Rp60.000.000 = Rp3.000.000; 15% x Rp190.000.000 = Rp28.500.000; 25% x Rp50.000.000 = Rp12.500.000. Total PPh terutang = Rp44.000.000, sehingga angka pilihan yang tersedia perlu dikoreksi; nilai yang benar adalah Rp44.000.000.

Question 21Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

Apa fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam administrasi PPh?

  1. Sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah membayar seluruh pajak terutang
  2. Sebagai identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Correct answer.
  3. Sebagai pengganti SPT Tahunan
  4. Sebagai izin usaha yang wajib dimiliki setiap badan

Explanation

NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, termasuk pelaporan SPT dan pembayaran pajak. NPWP tidak menunjukkan bahwa seluruh pajak telah dibayar, karena pembayaran dibuktikan dengan bukti setor. Sejak integrasi, NIK bagi orang pribadi dapat berfungsi sebagai NPWP.

Question 22Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

PT Maju memiliki penghasilan kena pajak Rp5.000.000.000 dan peredaran bruto Rp8.000.000.000. Berapa PPh badan terutang setelah memperhitungkan fasilitas Pasal 31E?

  1. Rp1.000.000.000
  2. Rp1.100.000.000
  3. Rp1.056.000.000 Correct answer.
  4. Rp1.144.000.000

Explanation

Bagian PKP yang difasilitasi = Rp4.800.000.000 / Rp8.000.000.000 x Rp5.000.000.000 = Rp3.000.000.000, dikenakan tarif 22% x 50% = 11%, menghasilkan Rp330.000.000. Sisanya Rp2.000.000.000 dikenakan 22% = Rp440.000.000. Total PPh terutang = Rp770.000.000, sehingga angka pilihan perlu dikoreksi; nilai yang benar adalah Rp770.000.000.

Question 23Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

Seorang Wajib Pajak orang pribadi dengan status K/2 memiliki PTKP sebesar berapa?

  1. Rp72.000.000
  2. Rp58.500.000
  3. Rp67.500.000 Correct answer.
  4. Rp63.000.000

Explanation

PTKP dasar TK/0 adalah Rp54.000.000, ditambah Rp4.500.000 karena status kawin, dan Rp4.500.000 untuk setiap tanggungan maksimum tiga. Untuk K/2: Rp54.000.000 + Rp4.500.000 + (2 x Rp4.500.000) = Rp67.500.000. Tambahan tanggungan di atas tiga tidak diperhitungkan.

Question 24Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

Dalam menghitung PPh orang pribadi, zakat yang dibayarkan kepada badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah diperlakukan bagaimana?

  1. Dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagai pengurang Correct answer.
  2. Tidak dapat dikurangkan karena bukan biaya usaha
  3. Ditambahkan sebagai penghasilan kena pajak
  4. Dikreditkan langsung terhadap PPh terutang

Explanation

Zakat yang dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pengurangan ini mengurangi dasar penghitungan penghasilan kena pajak, bukan mengurangi PPh terutang secara langsung. Zakat kepada penerima selain badan resmi tersebut tidak memperoleh perlakuan yang sama.

Question 25Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

PPh Pasal 22 atas impor barang dikenakan pada saat apa?

  1. Saat gaji karyawan dibayarkan
  2. Saat SPT Tahunan disampaikan
  3. Saat barang dijual kembali di dalam negeri
  4. Saat pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor Correct answer.

Explanation

PPh Pasal 22 atas impor dipungut pada saat pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor, umumnya melalui bank devisa atau kantor bea cukai. Pemungutan ini merupakan pembayaran pajak di muka yang dapat dikreditkan terhadap PPh terutang. Penjualan kembali di dalam negeri bukan saat terutangnya PPh Pasal 22 impor.

Question 26Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

Seorang Wajib Pajak orang pribadi memperoleh penghasilan neto dari usaha dagang sebesar Rp250.000.000 dan penghasilan neto dari pekerjaan sebagai konsultan sebesar Rp150.000.000 dalam satu tahun. Berdasarkan ketentuan penggabungan penghasilan, berapa total penghasilan neto yang menjadi dasar penghitungan PPh orang pribadi?

  1. Rp250.000.000
  2. Rp150.000.000
  3. Rp400.000.000 Correct answer.
  4. Rp100.000.000

Explanation

Seluruh penghasilan neto dari berbagai sumber dalam satu tahun pajak digabungkan sebagai dasar penghitungan PPh orang pribadi. Penghasilan dari usaha dan dari pekerjaan bebas tidak dihitung terpisah, melainkan dijumlahkan. Dengan demikian totalnya Rp250.000.000 ditambah Rp150.000.000 sama dengan Rp400.000.000.

Question 27Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

PT Sejahtera memperoleh penghasilan neto dalam negeri sebesar Rp4.000.000.000 dan penghasilan neto dari cabang di luar negeri sebesar Rp1.000.000.000 yang telah dikenakan pajak di negara sumber sebesar Rp250.000.000. Berapa penghasilan kena pajak PT Sejahtera sebelum memperhitungkan kredit pajak luar negeri?

  1. Rp1.000.000.000
  2. Rp5.000.000.000 Correct answer.
  3. Rp4.000.000.000
  4. Rp250.000.000

Explanation

Bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, penghasilan dari luar negeri tetap digabungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Pajak yang telah dibayar di luar negeri tidak dikurangkan dari penghasilan, melainkan diperhitungkan sebagai kredit pajak. Karena itu penghasilan kena pajak dihitung dari Rp4.000.000.000 ditambah Rp1.000.000.000.

Question 28Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

Dalam menghitung PPh badan, biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha perusahaan diperlakukan bagaimana?

  1. Dibebankan hanya setengah dari nilainya
  2. Dapat dibebankan penuh sebagai biaya usaha
  3. Tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto Correct answer.
  4. Dikapitalisasi menjadi tambahan modal disetor

Explanation

Syarat umum biaya yang dapat dikurangkan adalah adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemegang saham tidak memenuhi syarat tersebut. Karena itu biaya semacam ini harus dikoreksi fiskal dan tidak mengurangi penghasilan bruto.

Question 29Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

Sebuah yayasan pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha yang tidak berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Bagaimana perlakuan PPh atas penghasilan tersebut?

  1. Penghasilan tersebut dikenakan PPh final sebesar 0,5 persen
  2. Penghasilan tersebut hanya dikenakan PPh apabila nilainya melebihi PTKP
  3. Penghasilan tersebut tetap menjadi objek PPh karena berasal dari kegiatan usaha yang tidak terkait fungsi utama Correct answer.
  4. Seluruh penghasilan yayasan otomatis bebas PPh tanpa syarat

Explanation

Fasilitas PPh bagi badan atau lembaga nirlaba hanya berlaku atas penghasilan yang berkaitan langsung dengan kegiatan utama yang tidak mencari keuntungan. Penghasilan dari kegiatan usaha komersial yang terpisah tetap diperlakukan sebagai objek pajak. Karena itu penghasilan usaha yayasan tersebut wajib dihitung dan dikenakan PPh.

Question 30Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

PT Karya membayar dividen kepada Wajib Pajak badan dalam negeri pemegang sahamnya. Bagaimana perlakuan PPh atas dividen tersebut?

  1. Dikecualikan dari objek PPh sehingga tidak dipotong pajak Correct answer.
  2. Dikenakan PPh final sebesar 10 persen
  3. Dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20 persen
  4. Dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15 persen

Explanation

Dividen yang diterima Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek PPh sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Konsekuensinya tidak ada pemotongan pajak atas pembayaran dividen tersebut. Pemotongan PPh baru relevan bila penerimanya bukan Wajib Pajak dalam negeri.

Question 31Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

PT Mandiri memiliki peredaran bruto Rp2.000.000.000 dan penghasilan kena pajak Rp300.000.000 pada tahun 2024. Berapa PPh badan terutang berdasarkan tarif Pasal 17?

  1. Rp15.000.000
  2. Rp33.000.000
  3. Rp300.000.000
  4. Rp66.000.000 Correct answer.

Explanation

Tarif PPh badan berdasarkan Pasal 17 adalah 22 persen dari penghasilan kena pajak. Karena penghasilan kena pajak Rp300.000.000, pajak terutang dihitung 22 persen dikali Rp300.000.000. Hasilnya Rp66.000.000.

Question 32Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

PT Cahaya memperoleh penghasilan kena pajak Rp2.000.000.000 dan telah dipotong PPh Pasal 22 serta PPh Pasal 23 oleh pihak lain sebesar total Rp80.000.000. Berapa PPh kurang bayar yang harus disetor sendiri saat pelaporan SPT Tahunan?

  1. Rp440.000.000
  2. Rp360.000.000 Correct answer.
  3. Rp2.000.000.000
  4. Rp80.000.000

Explanation

PPh terutang badan dihitung 22 persen dari penghasilan kena pajak, yaitu Rp440.000.000. Kredit pajak yang telah dipotong pihak lain sebesar Rp80.000.000 mengurangi jumlah tersebut. Selisih Rp360.000.000 merupakan PPh kurang bayar yang harus disetor sendiri.

Question 33Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

Seorang Wajib Pajak orang pribadi menyampaikan SPT Tahunan lebih bayar dan memilih opsi pemeriksaan sebelum pengembalian dilakukan. Apa konsekuensi dari pilihan tersebut?

  1. Pengembalian dilakukan setelah pemeriksaan selesai dan diterbitkan SKPLB Correct answer.
  2. Pengembalian langsung dicairkan tanpa pemeriksaan
  3. Kelebihan bayar hangus menjadi penerimaan negara
  4. Permohonan pengembalian otomatis ditolak

Explanation

Wajib Pajak yang menghendaki pengembalian pendahuluan dapat memilih tanpa pemeriksaan sepanjang memenuhi syarat, sedangkan pilihan pemeriksaan membuat proses menunggu hasil pemeriksaan. Setelah pemeriksaan selesai, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagai dasar pengembalian. Hak atas kelebihan bayar tetap ada, hanya jalurnya berbeda.

Question 34Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

Seorang pegawai menerima uang lembur dan tunjangan transportasi dari pemberi kerja. Bagaimana perlakuan PPh Pasal 21 atas penghasilan tersebut?

  1. Dikenakan PPh final tersendiri di luar PPh Pasal 21
  2. Hanya dikenakan pajak apabila nilainya melebihi gaji pokok
  3. Termasuk penghasilan bruto yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 21 Correct answer.
  4. Dikecualikan karena bersifat penggantian biaya

Explanation

Uang lembur dan tunjangan yang diterima pegawai tetap merupakan tambahan penghasilan yang menambah penghasilan bruto. Keduanya diperhitungkan dalam penghitungan PPh Pasal 21 bersama gaji. Tidak ada batas nilai yang membuat tunjangan itu bebas pajak.

Question 35Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

Seorang bukan pegawai menerima honorarium berkesinambungan dari satu pemberi kerja dalam bidang jasa konsultasi. Apa dasar pengenaan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai tersebut?

  1. Penghasilan neto setelah biaya jabatan 5 persen
  2. Penghasilan bruto dikurangi PTKP terlebih dahulu
  3. 50 persen dari penghasilan bruto sebagai dasar pengenaan pajak Correct answer.
  4. 100 persen penghasilan bruto tanpa pengurang

Explanation

Bagi bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan, dasar pengenaan PPh Pasal 21 adalah 50 persen dari penghasilan bruto. Selanjutnya tarif Pasal 17 diterapkan atas dasar pengenaan tersebut. Perlakuan ini berbeda dari pegawai tetap yang menggunakan penghasilan neto setelah biaya jabatan.

Question 36Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

PT Sinar membagikan laba kepada pemegang saham berupa Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Bagaimana perlakuan PPh atas dividen yang diterima orang pribadi tersebut?

  1. Dikenakan PPh Pasal 21 sebagai penghasilan tidak teratur
  2. Selalu dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15 persen
  3. Bebas pajak tanpa syarat apa pun
  4. Dikecualikan dari objek PPh apabila diinvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu tertentu Correct answer.

Explanation

Dividen yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh jika diinvestasikan kembali di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan. Apabila syarat investasi tidak dipenuhi, dividen tersebut menjadi objek pajak. Karena itu pengecualian bersifat bersyarat, bukan otomatis.

Question 37Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

Seorang Wajib Pajak orang pribadi memperoleh penghasilan dari penyewaan tanah dan bangunan kepada perusahaan. PPh apa yang dikenakan atas penghasilan sewa tersebut dan berapa tarifnya?

  1. PPh final sebesar 10 persen dari jumlah bruto nilai persewaan Correct answer.
  2. PPh Pasal 21 sebesar 5 persen dari jumlah bruto
  3. PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 0,5 persen dari jumlah bruto
  4. PPh Pasal 23 sebesar 2 persen dari jumlah bruto

Explanation

Penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan dikenakan PPh final berdasarkan peraturan tersendiri. Tarifnya 10 persen dari jumlah bruto nilai persewaan. Sifat final berarti penghasilan itu tidak digabungkan lagi dalam penghitungan PPh Tahunan.

Question 38Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

PT Global membayar bunga pinjaman kepada bank dalam negeri yang berstatus badan usaha milik negara. Bagaimana perlakuan pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran bunga tersebut?

  1. Dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15 persen
  2. Tidak dilakukan pemotongan karena bank tersebut dikecualikan sebagai pemotong dan penerima tertentu Correct answer.
  3. Dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20 persen
  4. Dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5 persen

Explanation

Pembayaran bunga kepada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23. Pengecualian ini berlaku antara lain bagi bank pemerintah dan bank yang menjalankan usaha secara konvensional atau syariah. Karena itu tidak ada pemotongan atas pembayaran bunga tersebut.

Question 39Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

Seorang Wajib Pajak orang pribadi melakukan pembetulan SPT Tahunan yang menyebabkan PPh kurang bayar bertambah. Apa konsekuensi administrasi yang timbul?

  1. Pembetulan otomatis ditolak oleh kantor pajak
  2. Dikenakan sanksi kenaikan sebesar 100 persen
  3. Tidak dikenakan sanksi karena pembetulan dilakukan atas kesadaran sendiri
  4. Dikenakan sanksi bunga atas kekurangan pembayaran pajak sejak batas waktu penyetoran Correct answer.

Explanation

Pembetulan SPT yang mengakibatkan tambahan pajak kurang bayar tetap menimbulkan kewajiban membayar bunga atas keterlambatan penyetoran. Bunga dihitung sejak batas waktu penyetoran sampai tanggal pembayaran. Pembetulan sukarela tidak menghapus sanksi bunga tersebut.

Question 40Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan

PT Abadi menyewa jasa konsultan pajak dari Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebesar Rp100.000.000. Berapa PPh Pasal 23 yang harus dipotong PT Abadi atas pembayaran jasa tersebut?

  1. Rp5.000.000
  2. Rp2.000.000 Correct answer.
  3. Rp20.000.000
  4. Rp15.000.000

Explanation

Imbalan atas jasa konsultan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 2 persen dari jumlah bruto. Perhitungannya 2 persen dikali Rp100.000.000 sama dengan Rp2.000.000. Pajak itu dipotong oleh pihak yang membayar.

Question 41Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Berapa tarif PPN yang berlaku umum atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean menurut UU PPN sebagaimana diubah oleh UU HPP?

  1. 12%
  2. 15%
  3. 10%
  4. 11% Correct answer.

Explanation

UU HPP mengubah tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku 1 April 2022. Tarif 12% baru diberlakukan paling lambat 1 Januari 2025 dan tetap dapat diubah lagi melalui peraturan pemerintah. Karena itu tarif umum yang berlaku sejak April 2022 adalah 11%.

Question 42Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak yang nyata-nyata tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak bersifat:

  1. Dapat dikreditkan setelah mendapat persetujuan Dirjen Pajak
  2. Tidak dapat dikreditkan Correct answer.
  3. Dapat dikreditkan seluruhnya
  4. Dapat dikreditkan sebagian setelah dikurangi 50%

Explanation

Pasal 9 ayat (8) UU PPN menegaskan bahwa Pajak Masukan atas perolehan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha tidak dapat dikreditkan. Sifatnya mutlak, bukan bergantung pada persentase atau persetujuan. Karena itu Pajak Masukan tersebut menjadi biaya atau tidak dikreditkan.

Question 43Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Faktur Pajak dianggap tidak lengkap apabila tidak mencantumkan keterangan berikut, kecuali:

  1. Nama dan alamat pembeli
  2. Nomor pokok wajib pajak pembeli
  3. Jenis barang yang diserahkan
  4. Nomor rekening bank penjual Correct answer.

Explanation

Keterangan wajib dalam Faktur Pajak meliputi identitas penjual dan pembeli, jenis barang atau jasa, jumlah harga jual, DPP, dan besarnya PPN. Nomor rekening bank penjual bukan unsur wajib dalam Faktur Pajak. Ketiadaan unsur wajib membuat Faktur Pajak tidak lengkap dan Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan.

Question 44Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Barang Kena Pajak yang tergolong bukan BKP adalah:

  1. Jasa pengiriman paket
  2. Sepeda motor
  3. Jasa konsultasi manajemen Correct answer.
  4. Barang hasil pertambangan emas

Explanation

Jasa konsultasi manajemen adalah Jasa Kena Pajak, bukan barang, sehingga tidak dapat digolongkan sebagai BKP. Pertambangan emas dan sepeda motor jelas merupakan barang berwujud yang dapat dikenai PPN. Klasifikasi BKP dan JKP harus dibedakan karena objek pajaknya berbeda.

Question 45Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPN untuk setiap:

  1. Semester takwim
  2. Bulan takwim Correct answer.
  3. Triwulan takwim
  4. Tahun takwim

Explanation

SPT Masa PPN dilaporkan untuk setiap masa pajak bulan takwim. Kewajiban ini ada meskipun tidak ada penyerahan atau Pajak Masukan dalam bulan tersebut. Pelaporan tahunan tidak menggantikan kewajiban SPT Masa bulanan.

Question 46Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan atas:

  1. Jasa Kena Pajak yang diberikan kepada orang pribadi
  2. Seluruh Barang Kena Pajak yang diserahkan Pengusaha Kena Pajak
  3. Barang Kena Pajak yang tergolong mewah sesuai ketentuan PPnBM Correct answer.
  4. Barang Kena Pajak yang diekspor ke luar Daerah Pabean

Explanation

PPnBM hanya dikenakan terhadap BKP yang tergolong mewah, yaitu barang yang bukan kebutuhan pokok dan dikonsumsi oleh golongan berpenghasilan tinggi. Penentuan jenis barang dan tarifnya diatur melalui Peraturan Pemerintah. Ekspor BKP justru tidak dikenai PPnBM.

Question 47Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung PPN atas penyerahan BKP adalah:

  1. Nilai impor
  2. Harga jual Correct answer.
  3. Nilai penggantian
  4. Nilai ekspor

Explanation

Untuk penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean, DPP yang digunakan adalah harga jual. Nilai penggantian dipakai untuk penyerahan JKP, nilai impor untuk impor BKP, dan nilai ekspor untuk ekspor BKP. Pemilihan DPP yang tepat menentukan besaran PPN yang terutang.

Question 48Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pemungut PPN tertentu mengakibatkan PPN terutang dan dipungut oleh pemungut tersebut. Mekanisme ini dikenal sebagai:

  1. Restitusi PPN
  2. Pengkreditan Pajak Masukan
  3. Kompensasi PPN
  4. Pemungutan PPN oleh pemungut tertentu Correct answer.

Explanation

Pemungutan PPN oleh pemungut tertentu berlaku ketika pembeli berstatus pemungut, misalnya instansi pemerintah atau badan tertentu. Penjual tetap wajib menerbitkan Faktur Pajak, namun pembayaran PPN dilakukan melalui pemungut. Mekanisme ini berbeda dari pengkreditan, kompensasi, maupun restitusi.

Question 49Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

PKP A pada Maret 2024 menyerahkan BKP dengan harga jual Rp200.000.000 dan PPN Keluaran Rp22.000.000. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan pada masa yang sama adalah Rp11.000.000. Berapa PPN kurang bayar Maret 2024?

  1. Rp33.000.000
  2. Rp11.000.000 Correct answer.
  3. Rp22.000.000
  4. Rp0

Explanation

PPN yang terutang dihitung dari PPN Keluaran dikurangi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Rp22.000.000 dikurangi Rp11.000.000 menghasilkan kurang bayar Rp11.000.000. Nilai ini yang harus disetor dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

Question 50Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

PKP B pada Juni 2024 memiliki PPN Keluaran Rp40.000.000 dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp55.000.000. Bagaimana perlakuan atas kelebihan tersebut?

  1. Kelebihan Rp15.000.000 wajib disetor ke kas negara
  2. Kelebihan Rp15.000.000 hangus dan tidak dapat dimanfaatkan
  3. Kelebihan Rp15.000.000 dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau direstitusi Correct answer.
  4. Kelebihan Rp15.000.000 dikompensasikan hanya ke masa pajak yang sama

Explanation

Apabila Pajak Masukan lebih besar daripada PPN Keluaran, terjadi kelebihan pembayaran pajak. Kelebihan tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau diajukan restitusi sesuai ketentuan. Pilihan kompensasi atau restitusi bergantung pada kondisi PKP dan ketentuan yang berlaku.