USKP Tingkat B cheat sheet

Tarif PPh OP UU HPP (Pasal 17): 5% sampai Rp60 juta, 15% >Rp60-250 juta, 25% >Rp250-500 juta, 30% >Rp500 juta-5 miliar, 35% >Rp5 miliar.

PTKP setahun: TK Rp54 juta; tambahan Rp4,5 juta untuk status kawin; Rp4,5 juta per tanggungan (maks 3).

Tarif PPh Badan 22%; Pasal 31E memberi fasilitas 50% pengurangan tarif atas bagian PKP dari peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar bila peredaran bruto <= Rp50 miliar.

PPh final UMKM PP 55/2022: 0,5% dari peredaran bruto, berlaku untuk OP dan badan dengan peredaran bruto <= Rp4,8 miliar; OP mendapat batas bebas pajak Rp500 juta pertama.

Norma penghitungan OP (Pasal 17): 50% x peredaran bruto (peredaran <= Rp4,8 miliar), 30% >Rp4,8-10 miliar, 25% >Rp10-50 miliar, 20% >Rp50 miliar.

Biaya yang dapat dikurangkan (Pasal 6) harus memenuhi 3M: mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; biaya Pasal 9 (dividen, natura tertentu, sanksi) tidak dapat dikurangkan.

Kredit pajak: PPh 21/22/23/24 dan PPh 25 dibayar; PPh 25 = (PPh terutang - kredit pajak) / 12.

Penyusutan fiskal metode garis lurus atau saldo menurun; kelompok harta berwujud ditetapkan dalam PMK (kelompok 1-4) dan bangunan permanen 5%.

Tarif PPN 11% sejak 1 April 2022 (UU HPP); tarif PPnBM mulai 10% dan dapat berubah sesuai kelompok barang mewah.

Mekanisme pengkreditan: PPN Masukan dapat dikreditkan terhadap PPN Keluaran, kecuali masukan yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha atau perolehan sebelum pengusaha dikukuhkan.

Faktur Pajak wajib dibuat atas penyerahan BKP/JKP; faktur yang tidak lengkap membuat PPN dianggap tidak dipungut dan tidak dapat dikreditkan.

Saat terutang PPN: saat penyerahan BKP/JKP, saat pembayaran, atau saat pembayaran uang muka, mana yang lebih dahulu.

Ekspor BKP dan JKP tertentu dikenai PPN 0%; impor BKP dikenai PPN dan PPnBM yang dipungut melalui PIB.

PPN tidak dikenakan atas barang strategis, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan, dan barang/jasa lain yang ditetapkan dalam UU PPN.

PKP dengan peredaran bruto <= Rp4,8 miliar dapat memilih PPN final 1% (PMK 164/2023) atas penyerahan tertentu.

Pengusaha Kecil (peredaran <= Rp4,8 miliar) tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP, namun dapat memilih menjadi PKP.

Objek PBB adalah bumi dan/atau bangunan; NJOP ditetapkan per 1 Januari dan menjadi dasar pengenaan.

NJKP = persentase tertentu x NJOP; untuk perumahan dan perkebunan 20%, untuk objek lain 40% (PP 100/2015).

Tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan maksimal 0,3% (UU 28/2009); PBB Sektor 3 (perkebunan, kehutanan, tambang) diatur PP.

NJOPTKP ditetapkan paling rendah Rp10 juta per wajib pajak dan hanya diberikan untuk satu objek.

PBB terutang = tarif x NJKP; NJKP = persentase x (NJOP - NJOPTKP).

PBB Sektor 3: tarif 0,5% dari NJKP untuk perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

PBB Perkotaan dan Perdesaan dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota; PBB Sektor 3 dipungut oleh pemerintah pusat (DJP).

Tempat terutang: wilayah kabupaten/kota tempat objek berada; surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) diterbitkan sebagai dasar penagihan.

Tarif BPHTB paling tinggi 5% dari NPOP setelah dikurangi NPOPTKP (UU 28/2009).

NPOPTKP paling rendah Rp60 juta; untuk waris dan hibah wasiat paling rendah Rp300 juta.

BPHTB terutang = 5% x (NPOP - NPOPTKP); NPOP adalah nilai transaksi atau NJOP, mana yang lebih tinggi.

Perolehan hak karena waris dan hibah wasiat tetap dikenai BPHTB, meskipun NPOPTKP-nya lebih tinggi.

BPHTB dipungut oleh kabupaten/kota dan wajib dilunasi sebelum akta, keputusan, atau perjanjian pengalihan hak ditandatangani.

Objek BPHTB: jual beli, tukar menukar, hibah, waris, pemasukan dalam perseroan, pemisahan hak, dan lelang.

Bukan objek BPHTB: perwakilan diplomatik, negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, dan badan internasional tertentu.

Kurang bayar BPHTB dikenai sanksi bunga sesuai ketentuan daerah; SSPD BPHTB menjadi bukti pelunasan.

Tarif Bea Meterai Rp10.000 untuk dokumen yang nilainya lebih dari Rp5 juta (UU 10/2020).

Dokumen dengan nilai sampai Rp5 juta tidak dikenai Bea Meterai.

Objek Bea Meterai: surat perjanjian, akta notaris, surat berharga, dan dokumen lain yang menyebutkan penerimaan uang.

Bea Meterai dibayar dengan meterai tempel, meterai elektronik, atau SSP Bea Meterai (cara lain).

Pemeteraian kemudian dilakukan untuk dokumen yang dibuat di luar negeri atau dokumen yang belum dimeterai.

Dokumen yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia wajib dimeterai sebelum digunakan.

Sanksi: dokumen yang tidak atau kurang dimeterai dikenai denda administratif sebesar Bea Meterai yang kurang dibayar.

Bea Meterai tidak dikenakan pada dokumen yang berkaitan dengan lalu lintas pembayaran, surat saham, dan dokumen lain yang dikecualikan.

P3B mengikuti model OECD atau UN; Indonesia umumnya menggunakan model OECD dengan penyesuaian.

Butir Pasal 4: penghasilan dikenai pajak di negara domisili, kecuali P3B memberi hak pemajakan kepada negara sumber.

Butir Pasal 7 (business profits): laba usaha dikenai pajak di negara sumber hanya jika terdapat BUT (bentuk usaha tetap).

BUT meliputi kantor cabang, tempat kerja, agen dependen, dan proyek konstruksi yang melebihi jangka waktu tertentu (biasanya 6-12 bulan).

Pasal 10 (dividen), 11 (bunga), dan 12 (royalti) mengatur tarif pemotongan maksimum di negara sumber.

Pasal 23A UU PPh: tarif 20% untuk dividen, bunga, dan royalti kepada non-residen, atau tarif P3B yang lebih rendah.

Tax treaty Indonesia mensyaratkan penerima manfaat (beneficial owner) dan tidak berlaku untuk transaksi yang bertujuan menghindari pajak (treaty shopping).

Pasal 26 UU PPh: pemotongan 20% atas penghasilan non-residen selain Pasal 23A, termasuk imbalan jasa dan sewa.

SPT Tahunan OP wajib disampaikan paling lambat 31 Maret; SPT Tahunan Badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak (30 April).

SPT Masa PPN disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Perpanjangan penyampaian SPT Tahunan dapat diajukan secara tertulis dengan alasan yang dapat diterima; perpanjangan maksimal 2 bulan.

Sanksi terlambat SPT: Rp100.000 (SPT Tahunan OP), Rp1.000.000 (SPT Tahunan Badan), Rp500.000 (SPT Masa PPN), Rp100.000 (SPT Masa lainnya).

Sanksi bunga keterlambatan pembayaran pajak mengikuti tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menteri Keuangan (suku bunga acuan + uplift).

Pembetulan SPT dapat dilakukan sepanjang belum dilakukan pemeriksaan; setelah pemeriksaan dimulai, pembetulan hanya melalui proses keberatan.

Pendaftaran NPWP wajib bagi wajib pajak yang memenuhi syarat subjektif dan objektif; NPWP 16 digit digunakan sejak 2024.

Penghapusan NPWP dilakukan atas permintaan atau jabatan, misalnya wajib pajak meninggal atau pindah ke luar negeri.

Pemeriksaan dapat berupa pemeriksaan lengkap, pemeriksaan terfokus, atau pemeriksaan spesifik; hasilnya berupa SKP atau surat pernyataan tidak ada temuan.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan jika terdapat kekurangan bayar berdasarkan pemeriksaan.

Keberatan diajukan paling lambat 3 bulan sejak tanggal SKP diterbitkan, dengan syarat pajak yang disetujui wajib dibayar terlebih dahulu.

Keputusan keberatan diterbitkan paling lama 12 bulan sejak surat keberatan diterima; jika lewat, keberatan dianggap dikabulkan.

Banding diajukan ke Pengadilan Pajak paling lambat 3 bulan sejak keputusan keberatan diterbitkan.

Putusan Pengadilan Pajak bersifat final dan mengikat; upaya hukum selanjutnya adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Sanksi atas keberatan yang ditolak: denda 30% dari jumlah pajak dalam SKPKB (Pasal 25 UU KUP).

Gugatan dapat diajukan terhadap pelaksanaan penagihan (surat paksa, penyitaan) ke Pengadilan Pajak.

Perencanaan pajak yang sah (tax avoidance) memanfaatkan celah peraturan; penghindaran pajak yang tidak sah (tax evasion) melanggar hukum.

Prinsip substance over form: otoritas dapat menilai substansi ekonomi transaksi meskipun bentuk hukumnya berbeda.

Prinsip arm's length dalam transaksi pihak berelasi diatur Pasal 18 UU PPh; dokumen transfer pricing wajib disiapkan.

Konsultan pajak wajib mematuhi kode etik: kompetensi, integritas, kerahasiaan, dan tidak membantu pelanggaran hukum.

Sanksi pelanggaran etika dapat berupa teguran, pembekuan, atau pencabutan izin praktik oleh asosiasi/otoritas.

Perencanaan pajak harus memperhatikan anti-avoidance rules seperti ketentuan thin capitalization (DER 4:1) dan CFC rules.

Dokumentasi atas perencanaan pajak harus memadai untuk membuktikan bahwa transaksi memiliki tujuan usaha yang sah.

Konsultan pajak tidak boleh memberikan opini yang menyesatkan atau menyembunyikan informasi material kepada klien.

Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan SAK; laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan UU PPh dan peraturan pelaksanaannya.

Rekonsiliasi fiskal menyesuaikan perbedaan tetap (permanen) dan perbedaan waktu (temporer) antara laba komersial dan laba fiskal.

Perbedaan tetap: biaya yang tidak dapat dikurangkan (Pasal 9) dan penghasilan yang tidak dikenai pajak (Pasal 4 ayat 3).

Perbedaan waktu: perbedaan penyusutan, cadangan, dan pengakuan pendapatan yang menimbulkan pajak tangguhan.

Pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku (PSAK 46).

Laba fiskal = laba komersial +/- koreksi fiskal; PPh terutang dihitung dari laba fiskal setelah kompensasi kerugian.

Kompensasi kerugian fiskal dapat dilakukan sampai 5 tahun berturut-turut (Pasal 6 ayat 2 UU PPh).

SPT Tahunan Badan wajib melampirkan laporan keuangan fiskal dan rekonsiliasi fiskal sebagai dasar penghitungan PPh.