USKP Tingkat B flashcards

32 cards. Read the term and the definition here. The deck at the top of this page is optional.

Tarif PPh OP tertinggi

Sejak UU HPP, lapisan tertinggi PPh orang pribadi adalah 35% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar per tahun.

PTKP kawin

Tambahan PTKP sebesar Rp4,5 juta diberikan bagi wajib pajak orang pribadi yang berstatus kawin, di luar PTKP dasar Rp54 juta.

Fasilitas Pasal 31E

Wajib pajak badan dengan peredaran bruto sampai Rp50 miliar mendapat pengurangan tarif 50% atas bagian PKP dari peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar.

PPh final UMKM

PP 55/2022 mengenakan PPh final 0,5% atas peredaran bruto wajib pajak dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun.

Norma penghitungan penghasilan neto

Persentase norma ditetapkan berdasarkan peredaran bruto dan jenis usaha, misalnya 50% untuk peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar.

Tarif PPN

Tarif PPN adalah 11% sejak 1 April 2022 berdasarkan UU HPP, menggantikan tarif 10% yang berlaku sebelumnya.

Saat terutang PPN

PPN terutang pada saat penyerahan barang atau jasa, saat pembayaran, atau saat pembayaran uang muka, mana yang lebih dahulu terjadi.

PPN final 1 persen

PKP dengan peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar dapat memilih membayar PPN final 1% atas penyerahan tertentu sesuai PMK 164/2023.

Ekspor BKP

Ekspor barang kena pajak dikenai PPN dengan tarif 0%, sehingga PPN masukan terkait tetap dapat dikreditkan oleh PKP.

NJKP PBB

Nilai jual kena pajak adalah persentase tertentu dari NJOP, yaitu 20% untuk perumahan dan 40% untuk objek lain.

NJOPTKP PBB

Nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah Rp10 juta dan hanya diberikan untuk satu objek pajak per wajib pajak.

Tarif PBB Perdesaan Perkotaan

Tarif PBB sektor perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3% dari NJKP sesuai UU 28/2009 tentang PDRD.

Tarif BPHTB

Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi 5% dari nilai perolehan objek pajak setelah dikurangi NPOPTKP sesuai UU 28/2009.

NPOPTKP waris

Untuk perolehan hak karena waris dan hibah wasiat, NPOPTKP ditetapkan paling rendah Rp300 juta, lebih tinggi dari ketentuan umum Rp60 juta.

Saat terutang BPHTB

BPHTB terutang pada saat perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yaitu sejak ditandatanganinya akta atau perjanjian pengalihan.

Tarif Bea Meterai

Bea Meterai dikenakan sebesar Rp10.000 atas dokumen yang nilai nominalnya lebih dari Rp5 juta berdasarkan UU 10/2020.

Pemeteraian kemudian

Pemeteraian kemudian adalah pelunasan Bea Meterai atas dokumen yang belum dimeterai atau dibuat di luar negeri sebelum digunakan di Indonesia.

Dokumen bebas Bea Meterai

Dokumen terkait lalu lintas pembayaran, surat saham, dan dokumen lain yang dikecualikan tidak dikenai Bea Meterai sesuai UU 10/2020.

Bentuk Usaha Tetap

BUT adalah bentuk usaha yang digunakan non-residen untuk menjalankan usaha di Indonesia, meliputi kantor cabang, agen dependen, dan proyek konstruksi.

Pasal 23A UU PPh

Pasal 23A memungkinkan pemotongan 20% atas dividen, bunga, dan royalti kepada non-residen, kecuali tarif P3B memberikan tarif lebih rendah.

Beneficial owner

Penerima manfaat sebenarnya atas penghasilan wajib dibuktikan agar tarif P3B dapat diterapkan dan mencegah penyalahgunaan perjanjian.

Batas waktu SPT Tahunan

SPT Tahunan orang pribadi disampaikan paling lambat 31 Maret, sedangkan SPT Tahunan badan paling lambat 30 April tahun berikutnya.

Sanksi terlambat SPT

Denda administrasi sebesar Rp100.000 untuk SPT Tahunan OP, Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan badan, dan Rp500.000 untuk SPT Masa PPN.

Perpanjangan SPT Tahunan

Wajib pajak dapat mengajukan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan secara tertulis dengan alasan yang dapat diterima, paling lama dua bulan.

Batas waktu keberatan

Keberatan atas surat ketetapan pajak diajukan paling lambat tiga bulan sejak tanggal SKP diterbitkan, dengan syarat pajak disetujui dibayar.

Batas waktu banding

Banding diajukan ke Pengadilan Pajak paling lambat tiga bulan sejak keputusan keberatan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Sanksi keberatan ditolak

Jika keberatan ditolak, wajib pajak dikenai sanksi denda sebesar 30% dari jumlah pajak dalam SKPKB sesuai Pasal 25 UU KUP.

Putusan Pengadilan Pajak

Putusan Pengadilan Pajak bersifat final dan mengikat; upaya hukum lanjutan hanya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Prinsip substance over form

Otoritas pajak dapat menilai substansi ekonomi suatu transaksi meskipun bentuk hukumnya berbeda, untuk mencegah penghindaran pajak.

Kode etik konsultan pajak

Konsultan pajak wajib mematuhi prinsip kompetensi, integritas, kerahasiaan, dan profesionalisme serta tidak membantu pelanggaran hukum.

Rekonsiliasi fiskal

Penyesuaian laba komersial menjadi laba fiskal dengan mengoreksi perbedaan tetap dan perbedaan waktu sesuai ketentuan UU PPh.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara nilai buku komersial dan fiskal dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku.