USKP Tingkat B study materials
USKP Tingkat B study resources

Lion City Tech: DGT-1, Royalti Perangkat Lunak, dan Bentuk Usaha Tetap yang Terbentuk Diam-diam

USKP Tingkat B · Put your knowledge to work in context.

All case studies

Lion City Tech: DGT-1, Royalti Perangkat Lunak, dan Bentuk Usaha Tetap yang Terbentuk Diam-diam

PT Digital Kreasi (Jakarta) berlangganan perangkat lunak berbasis cloud dari Lion City Tech Pte Ltd (Singapura) senilai USD120.000 per tahun dan membayar jasa implementasi teknis USD60.000 pada Februari 2025. Kurs KMK saat pembayaran Rp16.000/USD. Lion City Tech baru menyerahkan DGT-1 dan Certificate of Residence pada September 2025, setelah dua pembayaran sebelumnya dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20%. Dalam DGT-1, perusahaan Singapura itu menyatakan tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Namun, seorang engineer Lion City Tech telah berada di Jakarta sejak 1 Maret 2025 untuk mengawal proyek dan baru meninggalkan Indonesia pada 30 November 2025. Lion City Tech tidak memiliki kantor atau pegawai lain di Indonesia, dan seluruh sahamnya dimiliki oleh sebuah entitas di Kepulauan Virgin Britania Raya. Tarif royalti dalam P3B Indonesia-Singapura adalah 15%.

1. Tentukan pemotongan PPh Pasal 26 atas kedua pembayaran tersebut, dengan dan tanpa mempertimbangkan DGT-1, dan jelaskan dasar karakterisasi penghasilannya.

Read the worked answer

Tanpa DGT-1 (posisi awal)

Pembayaran kepada bukan subjek pajak dalam negeri dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto:

  • Implementasi: USD60.000 × Rp16.000 = Rp960.000.000 → PPh Rp192.000.000
  • Langganan cloud: USD120.000 × Rp16.000 = Rp1.920.000.000 → PPh Rp384.000.000
  • Total dipotong Rp576.000.000

Dengan DGT-1 yang sah

  • Implementasi teknis dikategorikan sebagai laba usaha (business profits). Tanpa bentuk usaha tetap, hak pemajakan ada di Singapura → PPh Indonesia 0%.
  • Langganan perangkat lunak harus diuji substansinya. Bila yang diberikan adalah hak menggunakan perangkat lunak (unsur hak cipta: instalasi, penggunaan komersial, akses berkelanjutan), pembayaran itu masuk definisi royalti → tarif P3B 15% = Rp288.000.000. Bila murni jasa akses tanpa hak atas hak cipta, dapat diperlakukan sebagai laba usaha dan tidak dipotong.

Dua kendala pada fakta ini

  1. Syarat beneficial owner. Pasal royalti mensyaratkan penerima manfaat sebenarnya. Lion City Tech adalah entitas tanpa kantor, tanpa pegawai, dan dimiliki entitas di BVI, sehingga status beneficial owner sangat rentan dipersoalkan; bila gagal, tarif domestik 20% yang berlaku (Rp384.000.000).
  2. Waktu penyerahan DGT-1. Fasilitas P3B baru berlaku sejak DGT-1 diterima; pemotongan Februari pada dasarnya sudah benar 20%. Koreksi ke tarif 15% dilakukan melalui pembetulan SPT Masa PPh Pasal 26 atau pengembalian kelebihan, bukan dengan mengubah bukti potong secara surut tanpa dasar.

Kesimpulan: potensi pengembalian hanya sebesar selisih Rp288.000.000 atas royalti (bila beneficial owner diterima) ditambah Rp192.000.000 atas jasa (bila tidak ada bentuk usaha tetap).

2. Analisis risiko bentuk usaha tetap atas keberadaan engineer tersebut dan jelaskan akibatnya bagi PT Digital Kreasi sebagai pemotong pajak.

Read the worked answer

Uji keberadaan bentuk usaha tetap

Kehadiran engineer 1 Maret sampai 30 November 2025 adalah sekitar 275 hari. Ini melampaui ambang 183 hari dalam 12 bulan (P3B) dan juga ambang 60 hari untuk pemberian jasa oleh pegawai sebagaimana diatur dalam UU PPh. Karena Lion City Tech memberikan jasa melalui orangnya di Indonesia untuk jangka waktu sepanjang itu, terbentuk bentuk usaha tetap di Indonesia.

Konsekuensi

  1. Pernyataan dalam DGT-1 tidak akurat. DGT-1 menyatakan tidak ada bentuk usaha tetap, padahal secara faktual ada. DGT-1 yang tidak benar tidak dapat dipakai sebagai dasar pembebasan; DJP dapat mengabaikannya.
  2. Jasa implementasi menjadi objek pajak di Indonesia. Laba yang diatribusikan ke bentuk usaha tetap dikenai PPh Badan 22% atas penghasilan neto, bukan bebas sebagai laba usaha.
  3. Kewajiban pendaftaran dan pelaporan. Bentuk usaha tetap wajib mendaftar, memotong PPh Pasal 21 atas imbalan engineer (yang dengan tinggal lebih dari 183 hari menjadi subjek pajak dalam negeri), serta menyampaikan SPT Tahunan.
  4. Posisi PT Digital Kreasi. Sebagai pemotong, perusahaan tetap berkewajiban memotong PPh Pasal 26 atas pembayaran kepada bukan subjek pajak dalam negeri. Bila perusahaan melepaskan pemotongan karena percaya pada DGT-1, perusahaan dapat ditagih pajak yang seharusnya dipotong beserta sanksi bunga. Pembebasan P3B tidak berlaku untuk penghasilan yang efektif terhubung dengan bentuk usaha tetap.

Rekomendasi

Potong PPh Pasal 26 atas pembayaran jasa, minta Lion City Tech memperbaiki DGT-1 dan mendaftarkan bentuk usaha tetap, lalu gunakan mekanisme pengkreditan agar pajak yang telah dipotong tidak terpotong dua kali. Simpan seluruh bukti kehadiran engineer karena itulah yang menentukan titik kritisnya.

3. Bagaimana perusahaan seharusnya menata dokumen dan proses pemotongan ke depan agar tidak berulang?

Read the worked answer

Sebelum pembayaran

  1. Verifikasi status mitra: minta DGT-1 dan Certificate of Residence sebelum pembayaran pertama, bukan sesudahnya, dan pastikan isian bentuk usaha tetap konsisten dengan kehadiran personel di lapangan.
  2. Klasifikasi penghasilan sejak awal: tentukan apakah suatu pembayaran merupakan royalti (hak menggunakan hak cipta, paten, merek, perangkat lunak) atau imbalan jasa murni. Perbedaan ini menentukan tarif 15% versus 0% dan menentukan dasar pemotongan bruto versus neto.
  3. Uji beneficial owner: untuk pembayaran royalti, telusuri kepemilikan dan substansi penerima. Pemilik ultimate di yurisdiksi tanpa pajak adalah indikator kuat bahwa manfaat P3B akan disoal.

Selama kontrak berjalan

  1. Pantau hari kehadiran personel dengan catatan masuk-keluar, bukan perkiraan. Begitu mendekati ambang 60/183 hari, eskalasi ke manajemen karena konsekuensinya bergeser dari pemotongan 20% menjadi kewajiban bentuk usaha tetap.
  2. Pisahkan nilai kontrak per jenis layanan agar dasar pengenaan tidak diperdebatkan di kemudian hari.

Setelah pembayaran

  1. Rekonsiliasi bukti potong dengan SPT Masa setiap bulan dan simpan kontrak, invoice, bukti transfer, DGT-1, serta catatan kehadiran selama masa daluwarsa.
  2. Bila terjadi kesalahan, gunakan pembetulan SPT Masa dan pengembalian kelebihan, bukan pengubahan bukti potong tanpa dokumen pendukung.