Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Domain PPN dan PPnBM menguji mekanisme pajak tidak langsung: kewajiban PKP, penerbitan faktur pajak, pengkreditan pajak masukan, dan pengenaan PPnBM yang hanya sekali di tingkat pabrikan atau importir.
PPN
- Tarif 11% sejak 1 April 2022. UU HPP mengamanatkan 12% mulai 2025; untuk penyerahan selain barang mewah, DPP memakai nilai lain 11/12 dari harga jual sehingga beban efektif tetap 11%, sedangkan barang mewah dikenai 12%.
- PPN keluaran dikurangi PPN masukan; lebih bayar dikompensasikan ke masa berikutnya atau direstitusi.
- Ekspor BKP dan jasa tertentu dikenai 0%; sebagian BKP strategis mendapat fasilitas dibebaskan.
- PPN masukan tidak dapat dikreditkan bila tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, fakturnya cacat, atau diperoleh sebelum pengukuhan PKP.
PPnBM
- Dikenakan sekali pada penyerahan pertama oleh pabrikan atau saat impor, bukan pada rantai distribusi berikutnya.
- DPP PPnBM adalah harga jual; tarif 10%–200% dan kini dikelompokkan berdasarkan tingkat emisi.
Contoh
PKP menjual BKP bukan barang mewah senilai Rp2.000.000.000. PPN = 12% x (11/12 x Rp2.000.000.000) = Rp220.000.000, setara 11%. PPN masukan Rp150.000.000, jadi PPN kurang bayar Rp70.000.000 disetor dan dilaporkan di SPT Masa PPN.
Jebakan
- Mengkreditkan faktur pajak yang tidak memenuhi syarat formil walaupun transaksinya riil.
- Lupa bahwa kompensasi lebih bayar hanya ke masa berikutnya, atau ke masa lain dalam tahun yang sama melalui pembetulan.
- Mengenakan PPnBM berulang pada setiap mata rantai distribusi.