Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Domain PBB menguji penentuan NJOP, NJOPTKP, dan NJKP, serta pemisahan PBB perdesaan-perkotaan (P3) yang kini menjadi pajak daerah dari PBB perkebunan, kehutanan, dan pertambangan (P5) yang tetap dikelola pemerintah pusat.
Dasar pengenaan
- NJOP ditetapkan berdasarkan harga pasar atas bumi dan bangunan.
- NJOPTKP minimal Rp10 juta hanya untuk PBB-P3 dan diberikan satu kali untuk satu objek; PBB-P5 tidak mengenal NJOPTKP.
- NJKP P3: 20% bila NJOP di bawah Rp1 miliar dan 40% bila Rp1 miliar atau lebih.
- NJKP P5: 40% dengan tarif tunggal 0,5%.
- Tarif PBB-P3 ditetapkan pemerintah daerah, paling tinggi 0,3% menurut UU HKPD.
Contoh
Rumah pribadi dengan NJOP Rp1.400.000.000 dan NJOPTKP Rp10.000.000. NJOP kena pajak Rp1.390.000.000, sudah melewati Rp1 miliar sehingga NJKP 40% = Rp556.000.000. PBB terutang = 0,3% x Rp556.000.000 = Rp1.668.000.
Jebakan
- Memakai tarif 0,5% untuk objek P3 atau 0,3% untuk objek perkebunan dan pertambangan.
- Menetapkan NJKP 20% padahal NJOP setelah dikurangi NJOPTKP sudah Rp1 miliar atau lebih.
- Memberikan NJOPTKP pada setiap objek milik satu WP, padahal hanya satu objek.
- Lupa bahwa penilaian PBB-P5 dapat dilakukan secara massal maupun individual dengan periode berbeda.