Pajak Internasional dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
Domain ini menguji penerapan P3B, kredit pajak luar negeri, penentuan status beneficial owner, dan instrumen anti-penghindaran dalam transaksi lintas negara.
Konsep kunci
- P3B membagi hak pemajakan antara negara domisili dan negara sumber; bila berbeda dengan UU domestik, ketentuan P3B yang berlaku sesuai Pasal 32A UU PPh.
- Fasilitas P3B hanya diberikan bila penerima penghasilan menyerahkan SKD atau DGT form yang sah dan berstatus beneficial owner, bukan conduit company.
- Kredit PPh luar negeri Pasal 24 dihitung per negara dan dibatasi sebesar PPh Indonesia atas penghasilan tersebut; kelebihan tidak dapat dikreditkan maupun dibiayakan.
- Instrumen anti-penghindaran: prinsip kewajaran dan kelaziman usaha Pasal 18 ayat 3, dokumentasi transfer pricing dan APA menurut PMK 172/2023, serta deemed dividend atas controlled foreign company.
Contoh
Badan dalam negeri memperoleh penghasilan luar negeri Rp1.000.000.000 dan telah membayar PPh di luar negeri Rp250.000.000. PPh Indonesia 22% atas penghasilan itu = Rp220.000.000. Batas kredit Rp220.000.000, sehingga kredit yang diakui Rp220.000.000 dan kelebihan Rp30.000.000 hangus. Bila tarif P3B menurunkan tarif cabang di Indonesia, pengenaan mengikuti P3B sepanjang syarat administratif dipenuhi.
Jebakan
- Menghitung batas kredit dengan menggabungkan seluruh negara, bukan per negara.
- Memberi tarif P3B tanpa DGT form yang valid atau kepada penerima yang bukan beneficial owner.
- Menganggap P3B otomatis mengalahkan ketentuan domestik tanpa melihat Pasal 32A.
- Mengabaikan kewajiban dokumentasi transfer pricing sehingga koreksi harga transfer sulit dibantah.