Kepatuhan Pajak, Administrasi, dan Prosedur Perpajakan
Domain ini menguji kewajiban administratif WP menurut UU KUP sebagaimana diubah UU HPP: pendaftaran, pelaporan SPT, pembayaran, pembetulan, dan sanksi.
Kewajiban utama
- NPWP bagi orang pribadi menggunakan NIK yang diintegrasikan dengan sistem DJP.
- Jatuh tempo SPT Tahunan PPh OP 31 Maret, badan 30 April, dan SPT Masa PPN akhir bulan berikutnya.
- Denda Pasal 7: Rp100.000 untuk SPT PPh OP, Rp1.000.000 untuk SPT PPh badan, Rp500.000 untuk SPT Masa PPN, dan Rp100.000 untuk SPT lainnya.
- Sanksi bunga tidak lagi 2% flat, tetapi mengikuti suku bunga acuan ditambah uplift 5% untuk pembayaran dan pembetulan, atau 15% untuk SKPKB hasil pemeriksaan, dibagi 12 dan dibatasi 24 bulan.
- Pembetulan SPT dan pengungkapan ketidakbenaran sebelum pemeriksaan memperkecil sanksi.
Contoh
WP badan terlambat menyampaikan SPT Tahunan PPh dan kurang setor Rp100.000.000 selama 4 bulan. Denda Pasal 7 sebesar Rp1.000.000, ditambah bunga 4 bulan dengan tarif suku bunga acuan + 5% dibagi 12 per bulan. Kedua sanksi dikenakan sekaligus karena dasar pelanggarannya berbeda: keterlambatan lapor dan keterlambatan bayar.
Jebakan
- Menukar besaran denda antar jenis SPT.
- Memakai tarif bunga tetap 2% per bulan sesuai rezim lama.
- Menganggap pembetulan selalu menghapus sanksi, padahal bunga tetap dihitung.
- Lupa bahwa SPT Masa PPN lebih bayar hasil pembetulan dapat dikompensasikan ke masa lain dalam tahun yang sama.