Pemeriksaan Pajak, Keberatan, Banding, dan Penyelesaian Sengketa
Domain ini menguji alur sengketa pajak: pemeriksaan, penerbitan SKP, keberatan, banding di Pengadilan Pajak, gugatan, dan peninjauan kembali.
Pemeriksaan dan SKP
- Pemeriksaan dapat berupa pemeriksaan lengkap, terfokus, atau sederhana; hasilnya dituangkan dalam LHP setelah SPHP dan PAHP dibahas bersama WP.
- Koreksi harus disertai alasan dan dasar hukum yang jelas; SKPKB dan SKPKBT diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah masa pajak.
- STP diterbitkan untuk sanksi administrasi seperti terlambat lapor atau terlambat setor, bukan untuk koreksi materiil.
Keberatan dan banding
- Keberatan diajukan tertulis dalam 3 bulan sejak SKP, dengan syarat WP telah melunasi pajak yang disetujui dalam PAHP beserta sanksinya.
- Keputusan keberatan diterbitkan paling lama 6 bulan; bila terlampaui, keberatan dianggap dikabulkan dan WP dapat menuntut restitusi.
- Banding diajukan ke Pengadilan Pajak dalam 3 bulan sejak keputusan keberatan; putusannya final dan hanya dapat dilawan melalui peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
- Gugatan ke Pengadilan Pajak terbatas pada pelaksanaan surat paksa, keputusan yang tidak memenuhi ketentuan formal, atau penyitaan.
Contoh
SKPKB Rp500.000.000, dan dalam PAHP WP menyetujui Rp200.000.000 ditambah sanksi. WP melunasi bagian yang disetujui tersebut, lalu mengajukan keberatan atas sisa Rp300.000.000 dalam 3 bulan. Bila keberatan ditolak, langkah berikutnya adalah banding ke Pengadilan Pajak dalam 3 bulan sejak keputusan keberatan.
Jebakan
- Mengajukan keberatan tanpa melunasi pajak yang disetujui dalam PAHP.
- Melewati tenggat 3 bulan dan kehilangan hak upaya hukum.
- Menempuh gugatan untuk sengketa yang seharusnya melalui keberatan.
- Mengabaikan bahwa putusan banding bersifat final.