Arsitek dengan Tiga Sumber Penghasilan: NPPN atau Pembukuan?
Nyonya Anindya Prakoso, arsitek dengan NPWP di Surabaya, berstatus PTKP K/3 (suami tidak berpenghasilan dan tiga tanggungan). Untuk Tahun Pajak 2024 ia menerima empat jenis penghasilan: peredaran bruto studio desainnya Rp3.600.000.000 dengan laba neto menurut pembukuan Rp1.620.000.000 setelah gaji, sewa kantor, dan penyusutan; honorarium narasumber dari PT Cipta Griya Rp120.000.000 yang telah dipotong PPh Pasal 21; sewa satu unit ruko kepada penyewa badan usaha Rp180.000.000 setahun; dan bunga deposito Rp60.000.000. Daftar Norma Penghitungan Penghasilan Neto arsitek wilayah Surabaya menunjukkan persentase 47%. Selama ini Anindya memakai NPPN, tetapi tahun ini mempertimbangkan beralih ke pembukuan karena margin labanya dinilai menipis; ia belum menyampaikan pemberitahuan perubahan cara menghitung penghasilan neto ke KPP. Ia juga meminta pendapat apakah penghasilan sewa ruko dan bunga deposito ikut dijumlahkan ketika menguji batas peredaran bruto Rp4,8 miliar untuk kelayakan NPPN.
1. Hitung PPh terutang Tahun Pajak 2024 dengan NPPN dan dengan pembukuan, lalu tentukan pilihan mana yang lebih baik bagi Anindya.
Read the worked answer
Langkah 1 - Pisahkan penghasilan final. Sewa ruko (PPh final 10% = Rp18.000.000) dan bunga deposito (final 20% = Rp12.000.000) tidak digabung ke penghasilan neto dan tidak dihitung ulang dengan tarif Pasal 17.
Langkah 2 - Skenario NPPN.
- Neto studio = 47% x Rp3.600.000.000 = Rp1.692.000.000
- Honorarium narasumber = Rp120.000.000 (neto sama dengan bruto; norma tidak diterapkan karena penghasilan ini sudah dipotong PPh 21 oleh pembayar)
- Penghasilan neto = Rp1.812.000.000
- PTKP K/3 = Rp72.000.000, sehingga PKP = Rp1.740.000.000
- PPh: 5% x 60 jt = 3 jt; 15% x 190 jt = 28,5 jt; 25% x 250 jt = 62,5 jt; 30% x 1.240 jt = 372 jt, total Rp466.000.000
- Kredit PPh 21 (50% x 120 jt x 5%) = Rp3.000.000, sehingga PPh 29 = Rp463.000.000
Langkah 3 - Skenario pembukuan.
- Neto = Rp1.620.000.000 + Rp120.000.000 = Rp1.740.000.000
- PKP = Rp1.740.000.000 - Rp72.000.000 = Rp1.668.000.000
- PPh: 3 jt + 28,5 jt + 62,5 jt + 30% x 1.168 jt (Rp350,4 jt) = Rp444.400.000
- Setelah kredit PPh 21, PPh 29 = Rp441.400.000
Kesimpulan. Pembukuan lebih menguntungkan karena menghemat Rp21.600.000. Logikanya: margin aktual (Rp1.620.000.000 / Rp3.600.000.000 = 45%) lebih rendah daripada norma 47%, sehingga norma justru membebani. Uji kepekaan ini yang menentukan, bukan sekadar kepraktisan NPPN. Perlu diingat pula bahwa penghematan hanya berasal dari lini studio, karena lini lain diperlakukan sama pada kedua skenario.
2. Jelaskan perlakuan PPh atas sewa ruko, bunga deposito, dan honorarium narasumber, serta apakah ketiganya memengaruhi batas peredaran bruto Rp4,8 miliar untuk kelayakan NPPN.
Read the worked answer
Sewa ruko. Persewaan tanah dan/atau bangunan kepada badan usaha dikenai PPh final 10% dari bruto, bersifat final, sehingga tidak digabung dalam penghitungan tarif Pasal 17 dan tidak menjadi dasar penerapan norma. Kewajiban setor dan lapor dilakukan per masa, bukan menunggu SPT Tahunan.
Bunga deposito. Dikenai PPh final 20% oleh bank sebagai pemotong. Karena final, penghasilan ini tidak masuk SPT sebagai objek tarif progresif dan tidak menambah dasar NPPN.
Honorarium narasumber. Bukan penghasilan final. Pembayar memotong PPh 21 dengan dasar 50% dari bruto bagi tenaga ahli, dan hasil potongan menjadi kredit pajak Anindya. Dalam SPT dilaporkan sebesar bruto tanpa norma, karena norma hanya diterapkan atas peredaran usaha/pekerjaan bebas yang penghitungannya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.
Uji batas Rp4,8 miliar. Yang diuji adalah peredaran bruto dari usaha atau pekerjaan bebas yang tidak dikenai PPh final, yaitu Rp3.600.000.000. Sewa ruko dan bunga deposito berada di luar perhitungan itu. Namun kesimpulannya tetap sama meskipun terdapat perbedaan penafsiran: sekalipun sewa ruko dan honorarium ikut dijumlahkan, totalnya Rp3.900.000.000, masih di bawah Rp4,8 miliar. Karena itu kelayakan NPPN tidak terancam oleh komposisi penghasilan ini; isu sebenarnya bukan kelayakan, melainkan pilihan antara norma dan pembukuan.
3. Apa konsekuensi prosedural jika Anindya beralih ke pembukuan, dan risiko apa yang timbul bila ia tetap memakai NPPN pada 2024 lalu baru berpindah pada 2025?
Read the worked answer
Konsekuensi peralihan ke pembukuan.
- Wajib menyelenggarakan pembukuan lengkap sesuai standar akuntansi, termasuk daftar aset, kewajiban, dan rekonsiliasi fiskal atas biaya yang tidak dapat dikurangkan (misalnya sanksi pajak, biaya pribadi, atau penyusutan yang melebihi ketentuan fiskal).
- Harus menyampaikan pemberitahuan cara penghitungan penghasilan neto ke KPP. Tanpa pemberitahuan, administrasi dapat menganggap Wajib Pajak tetap memakai norma, sehingga SPT yang disusun berdasarkan pembukuan berisiko dikoreksi.
- Konsistensi dijaga; berpindah-pindah metode setiap tahun mengundang penelitian karena pola penghasilan neto yang naik-turun tidak wajar.
- Laba menurut pembukuan harus dapat direkonsiliasi ke peredaran bruto; pembukuan yang tidak lengkap justru menghasilkan koreksi dan sanksi, bukan penghematan.
Risiko tetap memakai NPPN pada 2024 lalu berpindah pada 2025.
- Tidak ada pelanggaran selama 2024 masih memenuhi syarat dan pemberitahuan dilakukan tepat waktu; sebaliknya, jika pemberitahuan peralihan disampaikan setelah tahun berjalan, peralihan baru efektif pada tahun berikutnya, sehingga penghematan Rp21.600.000 tertunda setahun.
- Jika NPPN dipakai padahal pembukuan sudah diselenggarakan, DJP dapat menilai bahwa Wajib Pajak tidak konsisten; koreksi dapat meniadakan penghematan dan menambah sanksi bunga.
- Bila kemudian terbukti peredaran bruto melampaui Rp4,8 miliar, seluruh penghitungan norma gugur dan PPh dihitung dari laba pembukuan ditambah sanksi.
Saran. Ajukan peralihan sebelum tahun pajak dimulai, siapkan rekonsiliasi fiskal 2024 sebagai pendukung, dan dokumentasikan alasan komersial peralihan agar dapat dipertanggungjawabkan bila diuji dalam penelitian.