USKP Tingkat C key terms

Laba atau penghasilan neto setelah dikurangi kompensasi kerugian dan pengurangan yang diizinkan, yang menjadi dasar penerapan tarif PPh. Bagi orang pribadi, PKP dihitung setelah dikurangi PTKP.

Batas penghasilan bruto orang pribadi yang tidak dikenai pajak, besarnya ditentukan berdasarkan status kawin dan jumlah tanggungan keluarga yang sah.

Tarif progresif PPh orang pribadi yang dibagi dalam lapisan penghasilan, serta tarif tunggal 22% untuk badan dalam negeri. Tarif badan dapat turun satu poin bila memenuhi syarat rasio utang terhadap modal.

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima orang pribadi, dipotong oleh pemberi kerja atau pemotong.

Pajak yang dipotong atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, dan imbalan jasa tertentu yang diterima wajib pajak dalam negeri, umumnya sebesar 15% atau 2% dari jumlah bruto.

Pajak yang dipotong atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri, dengan tarif umum 20% dari jumlah bruto kecuali tarif P3B memberikan tarif lebih rendah.

Pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu dengan tarif tetap dan tidak dapat dikreditkan atau digabungkan dengan penghasilan lain, misalnya atas sewa tanah bangunan atau UMKM dengan peredaran tertentu.

Pajak penghasilan yang dikenakan atas laba fiskal badan usaha dalam negeri, dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya yang dapat dikurangkan menurut ketentuan pajak.

Proses menyesuaikan laba komersial menurut standar akuntansi menjadi laba fiskal dengan menambahkan biaya yang tidak dapat dikurangkan dan mengoreksi penghasilan yang telah dikenai pajak final.

Pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, sehingga boleh mengurangi penghasilan bruto dalam menghitung pajak.

Alokasi sistematis nilai perolehan harta berwujud selama masa manfaatnya menurut kelompok dan metode yang ditetapkan undang-undang pajak, bukan menurut kebijakan akuntansi perusahaan.

Hak wajib pajak untuk mengurangi penghasilan neto tahun berjalan dengan kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya, umumnya paling lama lima tahun berturut-turut.

Angsuran pajak penghasilan yang dibayar sendiri setiap bulan oleh wajib pajak sebagai cicilan atas pajak terutang tahun berjalan, besarnya didasarkan pada pajak tahun sebelumnya.

Kekurangan pembayaran pajak penghasilan tahunan yang harus dilunasi sebelum surat pemberitahuan tahunan disampaikan, yaitu selisih antara pajak terutang dan kredit pajak yang telah dibayar.

Jumlah pajak yang telah dibayar atau dipotong pihak lain yang boleh dikurangkan dari pajak terutang pada akhir tahun, misalnya PPh Pasal 21, 22, 23, dan 25.

Pajak tidak langsung atas penyerahan barang dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean serta atas impor, yang dipungut secara bertingkat namun tidak berganda melalui mekanisme pengkreditan.

PPN yang terutang atas penyerahan barang atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak, yang wajib dipungut dari pembeli dan dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa.

PPN yang telah dibayar oleh pengusaha kena pajak atas perolehan barang atau jasa kena pajak, yang dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran pada masa yang sama atau masa berikutnya.

Dokumen resmi yang membuktikan pemungutan PPN dan menjadi sarana pengkreditan pajak masukan, wajib memuat identitas penjual dan pembeli serta rincian barang atau jasa.

Pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa kena pajak dan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan, sehingga berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN.

Pajak tambahan yang dikenakan atas penyerahan atau impor barang tergolong mewah, dengan tarif berlapis sesuai tingkat kemewahan, dan hanya dipungut satu kali pada tingkat produsen atau importir.

Nilai yang menjadi dasar penghitungan PPN atau PPnBM, umumnya harga jual, nilai penggantian, nilai impor, atau nilai ekspor, sebelum ditambahkan pajak yang terutang.

Kelompok barang atau jasa yang penyerahannya dikenai PPN menurut undang-undang, sedangkan barang dan jasa tertentu dikecualikan karena alasan sosial, kesehatan, atau pendidikan.

Dokumen yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, harta dan kewajiban, serta dapat berbentuk masa atau tahunan.

Bukti pembayaran pajak melalui bank atau kantor pos yang ditunjuk, kini umumnya berbentuk kode billing dalam sistem elektronik, dan berfungsi sebagai bukti pelunasan kewajiban.

Kegiatan menghimpun dan mengolah data untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau tujuan lain, yang menghasilkan laporan dan dapat berujung pada surat ketetapan.

Surat ketetapan yang menetapkan jumlah pajak terutang termasuk sanksi administrasi karena pajak kurang dibayar, diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau data lain.

Hukuman berupa bunga, denda, atau kenaikan yang dikenakan kepada wajib pajak atas pelanggaran administrasi perpajakan, terpisah dari sanksi pidana.

Upaya hukum wajib pajak yang tidak setuju atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan alasan tertulis kepada otoritas pajak dalam jangka waktu tiga bulan sejak ketetapan dikirim.

Upaya hukum lanjutan setelah keberatan ditolak atau tidak dijawab, diajukan kepada badan peradilan pajak dalam jangka waktu tiga bulan sejak keputusan diterima.

Perjanjian bilateral antarnegara yang membagi hak pemajakan dan mencegah pengenaan pajak atas penghasilan yang sama oleh kedua negara, umumnya mengikuti model OECD atau PBB.

Dokumen yang diterbitkan otoritas pajak negara asal yang menyatakan bahwa penerima penghasilan benar-benar berdomisili di negara tersebut, sebagai syarat memanfaatkan tarif P3B.

Kehadiran usaha wajib pajak luar negeri di Indonesia melalui tempat usaha tetap, yang menyebabkan laba usaha yang berasal dari kehadiran tersebut dikenai pajak di Indonesia.

Penetapan harga transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, yang harus sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha agar laba tidak dialihkan ke yurisdiksi bertarif rendah.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta pajak restoran.

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan, berbeda dari pajak karena ada imbalan langsung.

Pajak atas dokumen yang bersifat perdata dan digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan, dikenakan dengan tarif tetap tertentu pada dokumen yang nilainya melebihi batas yang ditetapkan.

Upaya legal menata transaksi dan struktur usaha untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah yang diizinkan undang-undang, tanpa melakukan penghindaran yang melanggar aturan.

Sistem dan prosedur yang dirancang organisasi untuk memastikan kewajiban perpajakan dipenuhi tepat waktu dan benar, mencakup pelaporan, pembayaran, dokumentasi, serta pengendalian risiko.

Kumpulan norma perilaku yang mengikat konsultan pajak, mencakup integritas, kerahasiaan klien, kompetensi, independensi, dan larangan membantu klien melanggar ketentuan perpajakan.

Sikap tidak memihak yang menjaga konsultan bebas dari konflik kepentingan, tekanan klien, atau hubungan lain yang dapat mengganggu pertimbangan profesional dalam memberikan jasa.

Kewajiban konsultan pajak untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh selama penugasan, kecuali diwajibkan hukum atau mendapat persetujuan klien.