USKP Tingkat C flashcards

32 cards. Read the term and the definition here. The deck at the top of this page is optional.

PTKP Kawin Tambahan

Tambahan PTKP sebesar Rp4,5 juta per tahun diberikan kepada WP yang kawin, ditambah Rp4,5 juta untuk setiap tanggungan, maksimal tiga tanggungan.

Tarif PPh Badan

Tarif PPh badan adalah 22% dari Penghasilan Kena Pajak, dengan fasilitas Pasal 31E berupa pengurangan 50% tarif atas bagian PKP dari peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar.

PPh Final UMKM

WP dengan peredaran bruto tertentu dikenai PPh final 0,5% dari peredaran bruto; bagi OP, peredaran sampai Rp500 juta setahun tidak dikenai PPh final.

Biaya Jabatan

Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan batas maksimum Rp6 juta per tahun atau Rp500 ribu per bulan, dikurangkan sebelum menghitung PPh Pasal 21.

Koreksi Fiskal Positif

Koreksi fiskal positif menambah laba komersial menjadi laba fiskal, misalnya biaya yang tidak memenuhi syarat Pasal 6 atau Pasal 9 UU PPh.

Angsuran PPh Pasal 25

Angsuran PPh Pasal 25 dihitung dari PPh terutang tahun sebelumnya dikurangi kredit pajak, kemudian dibagi dua belas untuk angsuran bulanan.

Dasar Pengenaan Pajak PPN

DPP PPN dapat berupa harga jual, nilai penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain; PPN dihitung dengan mengalikan tarif pada DPP tersebut.

PPnBM Barang Mewah

PPnBM dikenakan atas barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, dengan tarif mulai 10% dan dapat berlapis sesuai kelompok barang.

Faktur Pajak Terlambat

Pembuatan Faktur Pajak yang terlambat dikenai sanksi administratif sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak yang tercantum dalam faktur tersebut.

Ekspor BKP PPN Nol

Ekspor barang kena pajak dikenai PPN dengan tarif 0%; pajak masukan yang berkaitan dapat dikreditkan dan direstitusi sesuai ketentuan perpajakan.

Batas Wajib PKP

Pengusaha dengan peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan memungut PPN atas penyerahannya.

Batas Waktu SPT Tahunan

SPT Tahunan orang pribadi dilaporkan paling lambat 31 Maret, sedangkan SPT Tahunan badan paling lambat 30 April tahun berikutnya setelah akhir tahun pajak.

Sanksi Terlambat SPT

Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan dikenai sanksi Rp100.000 untuk orang pribadi dan Rp1.000.000 untuk badan, sesuai ketentuan KUP.

Daluwarsa Penetapan Pajak

Kewenangan menetapkan pajak daluwarsa setelah lima tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

Batas Pengajuan Keberatan

Keberatan atas suatu SKP diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat tiga bulan sejak tanggal SKP dikirim.

Masa Simpan Pembukuan

Dokumen pembukuan dan catatan pendukung wajib disimpan di Indonesia selama sepuluh tahun sebagai bukti kepatuhan dan keperluan pemeriksaan pajak.

PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 sebesar 20% dikenakan atas penghasilan bruto yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri, kecuali tarif P3B memberikan tarif lebih rendah.

Kredit Pajak Luar Negeri

Kredit PPh Pasal 24 dihitung dari perbandingan penghasilan luar negeri terhadap total PKP dikali PPh terutang, dibatasi sebesar pajak yang dibayar di luar negeri.

Arm's Length Principle

Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha mensyaratkan harga transaksi antar pihak berhubungan istimewa setara dengan harga transaksi antar pihak independen.

Dokumentasi Transfer Pricing

Wajib Pajak yang bertransaksi dengan pihak afiliasi menyiapkan master file, local file, dan country-by-country report sesuai ketentuan dokumentasi transfer pricing.

Surat Keterangan Domisili

SKD adalah surat keterangan domisili yang diterbitkan otoritas pajak negara mitra P3B dan diperlukan untuk memanfaatkan tarif P3B yang lebih rendah.

Permanent Establishment

Bentuk usaha tetap adalah tempat usaha permanen di Indonesia yang menimbulkan hak pemajakan bagi Indonesia atas laba usaha yang diatribusikan kepadanya.

Tarif PBJT

Pajak Barang dan Jasa Tertentu dikenakan atas hotel, restoran, hiburan, parkir, dan persewaan dengan tarif paling tinggi 10% sesuai UU HKPD.

BPHTB

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dikenakan dengan tarif paling tinggi 5% dari NPOP setelah dikurangi NPOPTKP sesuai peraturan daerah.

Tarif Bea Meterai

Bea Meterai sebesar Rp10.000 dikenakan atas dokumen bernilai nominal lebih dari Rp5 juta sampai Rp1 miliar, dan Rp20.000 untuk nilai di atas Rp1 miliar.

PBB-P2

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dikenakan dengan tarif paling tinggi 0,5% dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP paling sedikit Rp10 juta.

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah terdiri atas retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu, dipungut berdasarkan peraturan daerah sebagai pembayaran atas layanan.

Substance Over Form

Prinsip substance over form menyatakan bahwa substansi ekonomi suatu transaksi lebih diutamakan daripada bentuk formalnya dalam menentukan perlakuan pajak.

Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal adalah proses menyesuaikan laba komersial menjadi laba fiskal melalui koreksi positif dan negatif yang terdokumentasi.

Manajemen Risiko Pajak

Manajemen risiko pajak mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko kepatuhan, sengketa, dan sanksi melalui pengendalian internal dan dokumentasi yang memadai.

Izin Praktik Konsultan Pajak

Konsultan Pajak wajib memperoleh izin praktik dari Direktur Jenderal Pajak dan memenuhi persyaratan pendidikan serta pengalaman sesuai peraturan yang berlaku.

Kerahasiaan Klien

Konsultan Pajak wajib menjaga kerahasiaan informasi klien; pengungkapan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan klien atau berdasarkan kewajiban hukum.