USKP Tingkat C cheat sheet

Tarif PPh orang pribadi Pasal 17 (UU HPP): 5% sampai Rp60 juta; 15% Rp60–250 juta; 25% Rp250–500 juta; 30% Rp500 juta–5 miliar; 35% di atas Rp5 miliar.

PTKP setahun: TK/0 Rp54 juta; tambahan Rp4,5 juta untuk kawin dan tiap tanggungan (maks 3); K/I maksimum Rp126 juta.

Tarif PPh badan 22%; peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar mendapat fasilitas Pasal 31E berupa pengurangan 50% tarif atas bagian PKP dari peredaran sampai Rp4,8 miliar.

PPh final UMKM (PP 55/2022): 0,5% dari peredaran bruto, jangka waktu 7 tahun bagi OP, 4 tahun bagi badan, 3 tahun bagi PT; peredaran sampai Rp500 juta bagi OP tidak dikenai PPh final.

PPh Pasal 21 memakai tarif Pasal 17 atas PKP setelah dikurangi biaya jabatan 5% (maks Rp6 juta/tahun atau Rp500 ribu/bulan) dan iuran pensiun.

Bagi WP dengan peredaran bruto tertentu, PPh final bersifat tidak dapat dikreditkan dan bukan objek PPh Pasal 25; penghasilan lain di luar usaha tetap dikenai tarif umum.

PPh Pasal 25 angsuran = PPh terutang tahun lalu dikurangi kredit pajak, dibagi 12; angsuran disesuaikan bila ada perubahan usaha atau koreksi.

Koreksi fiskal positif menambah laba komersial (misalnya biaya yang tidak memenuhi Pasal 6 dan Pasal 9); koreksi negatif mengurangi (penghasilan yang telah dikenai PPh final).

Penyusutan fiskal garis lurus untuk bangunan 5%/10%/20% sesuai kelompok masa manfaat, sedangkan kelompok bukan bangunan memakai garis lurus atau saldo menurun sesuai kelompok I–IV.

Tarif PPN 11% sejak 1 April 2022 (UU HPP); tarif dapat berubah menjadi 12% berdasarkan ketentuan UU HPP yang berlaku mulai 1 Januari 2025.

PPN dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak: harga jual, nilai penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain; PPN = tarif × DPP.

PPnBM dikenakan atas BKP tertentu yang tergolong mewah, dengan tarif terendah 10% dan dapat berlapis sesuai kelompok kendaraan atau barang mewah.

Pajak Masukan dapat dikreditkan sepanjang berhubungan dengan penyerahan yang terutang PPN; bila tidak, PM menjadi biaya dan tidak dapat dikreditkan.

Faktur Pajak wajib dibuat saat penyerahan atau saat pembayaran, mana yang lebih dahulu; keterlambatan membuat faktur menimbulkan sanksi 1% dari DPP.

Ekspor BKP dan ekspor JKP dikenai PPN 0%; PPN masukan terkait dapat dikreditkan dan direstitusi sesuai ketentuan.

Pengusaha dengan peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar setahun dapat menjadi PKP dan memungut PPN; batas wajib PKP adalah peredaran melebihi Rp4,8 miliar.

Barang dan jasa yang tidak dikenai PPN antara lain jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan, dan barang hasil pertambangan tertentu sesuai Pasal 4A UU PPN.

SPT Masa PPN dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

SPT Tahunan OP dilaporkan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya; SPT Tahunan Badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak (30 April).

SPT Masa dilaporkan paling lambat 20 hari setelah akhir Masa Pajak; keterlambatan SPT Masa dikenai sanksi Rp100.000.

Sanksi terlambat SPT Tahunan: Rp100.000 untuk OP dan Rp1.000.000 untuk Badan; perpanjangan penyampaian SPT Tahunan dimungkinkan melalui permohonan tertulis.

Bunga atas keterlambatan pembayaran pajak mengikuti tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menteri Keuangan; dasar perhitungan adalah jumlah pajak yang kurang dibayar.

Daluwarsa penetapan pajak 5 tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

Pembetulan SPT dapat dilakukan sepanjang belum dilakukan pemeriksaan; setelah pemeriksaan dimulai, pembetulan hanya dapat dilakukan melalui proses keberatan atau permohonan lain.

Keberatan diajukan paling lambat 3 bulan sejak tanggal SKP dikirim; sebelum keberatan, WP dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

Pembukuan wajib diselenggarakan oleh WP Badan dan OP yang melakukan usaha; wajib disimpan di Indonesia dan disimpan selama 10 tahun.

Pemeriksaan dapat dilakukan untuk menguji kepatuhan atau tujuan lain; hasilnya dituangkan dalam LHP dan dapat diterbitkan SKPKB, SKPKBT, SKPLB, atau SKPN.

P3B Indonesia mengikuti model OECD/UN dengan pembagian hak pemajakan: negara sumber dapat memungut PPh Pasal 26 dengan tarif dibatasi P3B, sedangkan negara domisili memberikan kredit pajak.

PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa luar negeri sebesar 20% dari jumlah bruto; tarif dapat turun sesuai P3B bila ada Surat Keterangan Domisili (SKD).

Kredit Pajak Luar Negeri (PPh Pasal 24) dihitung dengan rumus: (penghasilan luar negeri / total PKP) × PPh terutang; kredit dibatasi sebesar pajak yang dibayar di luar negeri.

Butir tempat kedudukan manajemen (place of effective management) dan treaty shopping menjadi perhatian dalam penentuan residensi dan penerapan P3B.

Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle) diterapkan dalam transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai Pasal 18 UU PPh.

Dokumentasi Transfer Pricing wajib disiapkan oleh WP yang melakukan transaksi afiliasi dengan nilai tertentu; terdiri atas master file, local file, dan country-by-country report.

Tax haven dan controlled foreign corporation (CFC) diatur Pasal 18 ayat (2) UU PPh; penghasilan CFC dapat dianggap dibagikan kepada WP dalam negeri.

P3B umumnya memuat pasal tentang permanent establishment, laba usaha, dividen, bunga, royalti, capital gain, dan metode penghindaran pajak berganda (exemption atau credit).

SKD (Surat Keterangan Domisili) harus diterbitkan oleh otoritas pajak negara mitra dan disampaikan sebelum atau bersamaan dengan pemanfaatan tarif P3B.

Pajak Daerah diatur UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD; jenis pajak provinsi meliputi PKB, BBNKB, Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Pajak kabupaten/kota meliputi PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Pajak Sarang Burung Walet.

Tarif PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) ditetapkan paling tinggi 10%; untuk hotel, restoran, hiburan, parkir, dan jasa persewaan.

BPHTB dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan tarif paling tinggi 5% dari NPOP setelah dikurangi NPOPTKP.

PBB-P2 tarif paling tinggi 0,5% dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP; NJOPTKP ditetapkan paling sedikit Rp10 juta.

Bea Meterai tarif Rp10.000 untuk dokumen dengan nilai nominal lebih dari Rp5 juta sampai Rp1 miliar, dan Rp20.000 untuk nilai nominal lebih dari Rp1 miliar.

Dokumen yang tidak menyebut nilai nominal dikenai Bea Meterai Rp10.000; dokumen yang dikecualikan antara lain dokumen lalu lintas pembayaran dan surat berharga.

Retribusi Daerah terdiri atas retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu; pemungutan harus didasarkan pada peraturan daerah.

Bagi hasil pajak daerah dan retribusi diatur dalam APBD; pengawasan dilakukan oleh DPRD dan Kementerian Dalam Negeri.

Perencanaan pajak yang sah (tax avoidance yang wajar) memanfaatkan celah ketentuan tanpa melanggar hukum; penghindaran pajak agresif dapat dikenai ketentuan anti-avoidance.

Prinsip substance over form menekankan bahwa substansi ekonomi transaksi lebih penting daripada bentuk formalnya.

Manajemen kepatuhan mencakup pemetaan kewajiban, kalender pelaporan, pengendalian internal, dan rekonsiliasi fiskal berkala.

Tax risk management mengidentifikasi risiko kepatuhan, sengketa, dan sanksi; mitigasi dilakukan melalui dokumentasi, review, dan komunikasi dengan otoritas.

Tax planning yang baik mempertimbangkan dampak PPN, PPh badan, PPh potong-pungut, serta aspek P3B dan transfer pricing.

Pemilihan bentuk usaha (PT, CV, firma, OP) memengaruhi tarif, fasilitas, dan kewajiban administratif; analisis dilakukan sebelum pendirian.

Pemanfaatan fasilitas fiskal seperti tax holiday, tax allowance, dan kawasan ekonomi khusus harus memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

Kepatuhan formal meliputi pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, pembayaran, dan pembukuan; kepatuhan material meliputi kebenaran pengisian SPT.

Rekonsiliasi fiskal menyelaraskan laba komersial dan laba fiskal melalui koreksi positif dan negatif yang didokumentasikan.

Konsultan Pajak wajib memiliki izin praktik dari Direktur Jenderal Pajak dan memenuhi persyaratan pendidikan serta pengalaman sesuai PMK yang berlaku.

Kode etik profesi menuntut integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, dan perilaku profesional dalam setiap penugasan.

Kerahasiaan klien wajib dijaga; pengungkapan informasi hanya boleh dilakukan dengan persetujuan klien atau berdasarkan kewajiban hukum.

Konsultan Pajak dilarang membantu klien menyampaikan SPT yang tidak benar atau melakukan tindakan yang melanggar ketentuan perpajakan.

Benturan kepentingan harus diungkapkan; konsultan tidak boleh menerima penugasan yang bertentangan dengan kepentingan klien lain tanpa persetujuan.

Pendidikan profesional berkelanjutan (CPE) wajib dipenuhi untuk mempertahankan izin praktik dan kompetensi.

Sanksi pelanggaran etika dapat berupa teguran, pembekuan, hingga pencabutan izin praktik sesuai ketentuan organisasi profesi dan otoritas pajak.

Dokumentasi penugasan dan kertas kerja wajib disimpan sebagai bukti profesionalisme dan untuk keperluan pemeriksaan mutu.