SP2DK, Pembetulan SPT, dan PPh Pasal 23 yang Tidak Dipotong

Sikap awal. Pendapat direktur keuangan tidak dapat dipertahankan. SP2DK memang bukan ketetapan, tetapi jawabannya wajib dan menjadi dasar penilaian apakah perkara diteruskan ke pemeriksaan. Tidak menjawab membuat data DJP dianggap benar dan perusahaan berisiko diusulkan diperiksa.

Langkah 1 - Uji kebenaran data dalam 14 hari.

• Telusuri kontrak, tanggal pengiriman, bukti serah terima, dan faktur untuk transaksi Rp4.500.000.000. Bila pengendalian barang memang berpindah pada 2023, posisi perusahaan dapat dipertahankan dengan bukti; bila tidak, pengakuan 2022 harus dibetulkan.
• Telusuri bukti potong PPh Pasal 23 atas jasa konsultan. Tanpa bukti potong, kewajiban pemotongan memang belum dipenuhi.

Langkah 2 - Pilih jalur.

• Sanggah dengan bukti: sampaikan tanggapan tertulis dan lampirkan dokumen. Risikonya, bila bukti lemah, DJP melanjutkan ke pemeriksaan dan sanksi kenaikan menjadi lebih berat daripada sanksi bunga pembetulan.
• Pembetulan sukarela: masih dapat dilakukan karena surat pemberitahuan pemeriksaan belum diterima. Sanksi hanya berupa bunga atas kekurangan, tanpa kenaikan. Ini biasanya jalur termurah bila data DJP benar.
• Diam: pilihan terburuk; menutup peluang pembetulan murah dan memperbesar ruang koreksi.

Langkah 3 - Perhatikan tenggat daluwarsa. Untuk Tahun Pajak 2022, jangka waktu penetapan masih berjalan sampai akhir 2027. Argumen daluwarsa tidak relevan dan justru menunjukkan kekeliruan pemahaman.

Langkah 4 - Kelola dampak silang. Pembetulan 2022 mengubah rugi menjadi laba, dan pembetulan 2023 menimbulkan lebih bayar. Keduanya harus diajukan bersama agar tidak terjadi penagihan 2022 sementara lebih bayar 2023 tertahan.

Tahun 2022.

• Rugi fiskal semula: (Rp1.200.000.000)
• Tambahan penjualan yang seharusnya diakui 2022: Rp4.500.000.000 (harga pokok sudah dibebankan, sehingga tidak ada koreksi biaya)
• PKP setelah pembetulan: Rp3.300.000.000
• PPh terutang: 22% x Rp3.300.000.000 = Rp726.000.000
• Sanksi: bunga atas kekurangan pembayaran dihitung dari batas akhir penyampaian SPT Tahunan 2022 sampai tanggal pembayaran, memakai tarif bunga bulanan yang ditetapkan Menteri Keuangan, dengan batas pengenaan 24 bulan.

Tahun 2023.

• PKP semula Rp5.000.000.000; penjualan yang telah dipindahkan ke 2022 dikeluarkan: PKP menjadi Rp500.000.000
• PPh terutang: Rp110.000.000; sudah dibayar Rp1.100.000.000
• Lebih bayar: Rp990.000.000

Nilai bersih.

• Kas keluar: Rp726.000.000 + bunga 2022
• Kas masuk: lebih bayar 2023 Rp990.000.000
• Selisih sebelum bunga: Rp264.000.000 menguntungkan perusahaan.

Namun angka itu bukan kesimpulan akhir. Bunga 2022 berjalan efektif sebagai biaya atas penundaan pembayaran selama hampir dua tahun, dan lebih bayar 2023 tidak otomatis cair: jika diminta restitusi, akan diverifikasi dan berpotensi memicu pemeriksaan dengan waktu penyelesaian berbulan-bulan. Alternatifnya, ajukan kompensasi kelebihan pembayaran ke utang PPh 2022 sehingga kas keluar dan masuk saling menutup dan eksposur pemeriksaan restitusi dihindari.

Pertimbangan keputusan. Karena hasil bersih tetap positif sebelum bunga, pembetulan lebih rasional daripada menyanggah tanpa bukti. Tetapi bila bukti pengendalian barang menunjukkan pengakuan 2023 benar, jalur sanggahan menghemat Rp726.000.000 dan bunga; karena itu uji dokumen menjadi penentu, bukan perhitungan pajaknya.

Kewajiban pemotongan. PPh Pasal 23 atas jasa konsultan dihitung 2% dari jumlah bruto, yaitu Rp8.000.000. Kewajiban memotong, menyetor, dan melaporkan berada pada PT Bumi Rekatama sebagai pemotong, bukan pada konsultan. Karena tidak dilakukan, perusahaanlah yang dievaluasi dan ditagih.

Opsi penyelesaian.

1. Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 masa terkait disertai penyetoran Rp8.000.000 dan bunga atas keterlambatan penyetoran yang dihitung bulanan sampai tanggal pembayaran.
2. Sanksi bila menunggu pemeriksaan: pokok Rp8.000.000 ditambah sanksi kenaikan sesuai ketentuan ketetapan pajak, lebih mahal daripada jalur pembetulan.

Siapa yang menanggung. Secara hukum, beban ada pada pemotong. Bila perusahaan memilih menanggung sendiri tanpa memotong dari pembayaran konsultan, biaya tersebut tidak otomatis dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal karena tidak berkaitan langsung dengan perolehan penghasilan dan dapat dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan sendiri. Bila dipotong dari pembayaran konsultan, perusahaan perlu menagih kembali atau memotong dari pembayaran berikutnya, dengan pemberitahuan tertulis agar tidak menimbulkan sengketa kontraktual.

Efek pada konsultan. Konsultan dapat mengkreditkan PPh Pasal 23 hanya jika ada bukti potong. Ada dua kemungkinan:

• Konsultan sudah melaporkan penghasilan bruto penuh dan membayar PPh Badan atas penghasilan itu. Penagihan PPh Pasal 23 kepada pemotong tidak boleh menghasilkan pemungutan ganda; perusahaan dapat mengajukan hal ini sebagai argumen, tetapi kewajiban formal pemotongan tetap tidak terpenuhi.
• Konsultan belum melaporkan. Setelah pemotongan dilakukan, konsultan wajib membetulkan SPT Tahunan dan mengkreditkan bukti potong.

Praktik terbaik. Terbitkan bukti potong menyusul, koordinasikan dengan konsultan agar kredit pajaknya sinkron, dan tarik komitmen tertulis bahwa konsultan membetulkan pelaporannya. Ini menutup dua risiko sekaligus: tagihan pemotongan dan koreksi biaya jasa di sisi lawan transaksi.