PPh Orang Pribadi dan Badan
Domain ini menguji kemampuan menyusun penghasilan neto fiskal, menerapkan tarif Pasal 17 dan fasilitas pasal 31E, serta menghitung PPh terutang orang pribadi maupun badan dari laba komersial.
PPh Orang Pribadi
Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan sedunia (worldwide income). Tarif progresif pasca-UU HPP: 5% sampai Rp60 juta; 15% di atas Rp60–250 juta; 25% di atas Rp250–500 juta; 30% di atas Rp500 juta–Rp5 miliar; 35% di atas Rp5 miliar. PTKP TK/0 Rp54 juta, ditambah Rp4,5 juta untuk status kawin dan Rp4,5 juta per tanggungan (maksimal tiga), sehingga K/3 = Rp72 juta. K/I/0 = Rp63 juta karena ada tambahan Rp4,5 juta untuk penghasilan istri yang digabung. Sejak 2024 PPh 21 masa memakai tarif efektif rata-rata (TER) bulanan menurut PP 58/2023, tetapi perhitungan setahun tetap memakai tarif Pasal 17; TER bukan pajak final.
PPh Badan
Tarif badan 22%. Fasilitas Pasal 31E memberi pengurangan 50% atas bagian PKP dari peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar bagi WP dengan peredaran sampai Rp50 miliar. PPh = (PKP × 11% × 4,8 miliar/peredaran) + (PKP sisanya × 22%).
Contoh Terhitung
Tuan A (K/2, PTKP Rp67,5 juta) berpenghasilan neto Rp300 juta; PKP Rp232,5 juta setelah dibulatkan ke bawah ribuan penuh. PPh = (5% × 60 juta) + (15% × 172,5 juta) = Rp3 juta + Rp25,875 juta = Rp28,875 juta. PT X dengan peredaran Rp10 miliar dan PKP Rp1 miliar: bagian fasilitas 480 juta × 11% = Rp52,8 juta; sisanya 520 juta × 22% = Rp114,4 juta; total Rp167,2 juta.
Jebakan yang Sering Menjatuhkan
Lupa membulatkan PKP ke ribuan ke bawah; memberi PTKP K/I/0 tanpa menggabungkan penghasilan istri; memakai 31E padahal WP dikenai PPh final; salah tanda koreksi fiskal positif/negatif; serta membebankan biaya Pasal 9 seperti sanksi pajak, cadangan, dan PPh itu sendiri.