PPN dan PPnBM
Domain ini menguji mekanisme PPN sebagai pajak tidak langsung atas konsumsi: kewajiban PKP, penerbitan faktur pajak, pengkreditan pajak masukan, serta pengenaan PPnBM atas barang mewah.
Tarif dan Dasar Pengenaan
Sejak 1 Januari 2025 tarif nominal PPN 12%. Untuk penyerahan barang/jasa selain yang tergolong mewah, pemerintah menetapkan DPP nilai lain sebesar 11/12, sehingga beban efektif tetap 11%. Barang tergolong mewah (objek PPnBM) dikenai 12%. Ekspor BKP/JKP tarif 0%.
Mekanisme Kredit Pajak
PPN terutang pada penyerahan BKP/JKP di dalam daerah pabean oleh PKP, impor, dan pemanfaatan BKP/JKP luar negeri. PKP menerbitkan e-Faktur dengan identitas 16 digit NPWP/NIK, menyetor paling lambat akhir bulan berikutnya, dan melaporkan SPT Masa PPN. Pajak masukan dikreditkan terhadap pajak keluaran; bila masukan lebih besar, selisih dikompensasi ke masa berikutnya atau direstitusi. Pajak masukan atas perolehan sebelum dikukuhkan sebagai PKP hanya boleh dikreditkan dalam batas 3 bulan sebelum/sesudah pengukuhan.
Contoh Terhitung
PKP memproduksi 100 unit dengan biaya bahan Rp1 juta/unit dan menjual Rp1,5 juta/unit. Pajak keluaran = 11% × Rp150 juta = Rp16,5 juta; pajak masukan atas bahan = Rp8,8 juta (jika 11%). PPN kurang bayar Rp7,7 juta disetor sebelum akhir bulan berikutnya.
PPnBM
Dikenakan sekali di tingkat pabrikan atau importir atas barang mewah, tarif 10%–200% menurut kelompok barang. PPN dihitung dari DPP termasuk PPnBM, sehingga harga jual mewah menanggung keduanya.
Jebakan
Faktur pajak terlambat atau tidak lengkap sehingga tidak dapat dikreditkan; mengkreditkan masukan atas barang/jasa non-objek; lupa PPN atas pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma; serta salah menerapkan DPP nilai lain 11/12 pada barang mewah.