Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Domain ini menguji prosedural: pendaftaran, pelaporan SPT, pembayaran, penetapan, pemeriksaan, keberatan dan banding, penagihan, serta sanksi administratif menurut UU KUP sebagaimana diubah UU HPP dan UU Cipta Kerja.
Batas Waktu
SPT Tahunan OP (1770/1770S/1770SS) jatuh tempo 31 Maret; SPT Tahunan badan (1771) 30 April; SPT Masa PPN akhir bulan berikutnya. Perpanjangan: PPh maksimal 2 bulan, PPN 1 bulan. NPWP kini terintegrasi dengan NIK 16 digit.
Sanksi Administratif
Pembetulan SPT yang menyebabkan kurang bayar dikenai sanksi 2% per bulan, maksimal 24 bulan. Keterlambatan penyetoran dikenai bunga sebesar (suku bunga acuan + 5%) ÷ 12 per bulan, maksimal 24 bulan. Tidak menyampaikan SPT dikenai denda Rp100.000 (OP), Rp1.000.000 (badan), dan Rp500.000 (SPT Masa PPN).
Penetapan dan Sengketa
Surat Ketetapan Pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN) terbit setelah pemeriksaan. Keberatan diajukan 3 bulan ke KPP dan diputus dalam 12 bulan; banding 3 bulan ke Pengadilan Pajak; peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Daluarsa penetapan 5 tahun dan daluarsa penagihan 5 tahun.
Contoh Terhitung
WP badan terlambat menyetor PPh 29 Rp200 juta selama 4 bulan; suku bunga acuan 6%. Bunga = 200 juta × ((6%+5%)/12) × 4 = Rp7,33 juta. Bagian bulan dihitung satu bulan penuh, dari jatuh tempo sampai tanggal pembayaran.
Jebakan
Menghitung sanksi hanya satu bulan; memakai tarif bunga lama (2% flat) padahal formula baru memakai suku bunga acuan; mencampur tenggat keberatan dan banding; serta mengira pembetulan menghapus sanksi.