Pajak Internasional dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
Domain ini menguji pembagian hak pemajakan antara negara domisili dan negara sumber, penerapan tarif P3B, prosedur pembebasan withholding, serta isu transfer pricing dan anti-penghindaran.
Pembagian Hak Pemajakan
Pasal 7 model P3B memberi hak pemajakan laba usaha kepada negara domisili, kecuali ada bentuk usaha tetap (BUT). BUT umumnya timbul dari kegiatan konstruksi melebihi 6 bulan atau pemberian jasa melebihi 90 hari dalam 12 bulan, bergantung pada teks masing-masing treaty. Pasal 10 (dividen), 11 (bunga), dan 12 (royalti) membatasi tarif pemotongan di negara sumber, umumnya 10%–15%. Tanpa P3B, Pasal 26 UU PPh memotong 20%.
Prosedur
Pemotong wajib memperoleh surat keterangan domisili dan DGT form yang sah pada saat pemotongan; jika tidak, tarif 20% tetap berlaku. Ketentuan MLI/PPT menolak manfaat treaty bila tujuan utama transaksi adalah penghindaran pajak.
Transfer Pricing
Prinsip arm's length (PMK 172/2023) mengharuskan harga antar pihak istimewa setara pihak independen, didukung master file, local file, dan CbCR. Pasal 18 UU PPh memberi DJP kewenangan menentukan kembali besarnya penghasilan dan biaya.
Contoh Terhitung
PT A membayar royalti Rp1 miliar kepada penduduk Malaysia. Tanpa fasilitas: 20% × Rp1 miliar = Rp200 juta. Dengan DGT form sah dan tarif P3B 10%: Rp100 juta. Selisih Rp100 juta hanya sah bila dokumen domisili lengkap saat pemotongan.
Jebakan
Menganggap treaty berlaku otomatis; DGT form kedaluwarsa atau baru dilengkapi setelah pemotongan; salah membaca artikel untuk jenis penghasilan; serta melupakan uji BUT untuk jasa teknis.