Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Bea Meterai
Domain ini menguji jenis pajak daerah menurut UU 1/2022 (HKPD), pembagian pajak provinsi dan kabupaten/kota, opsen, retribusi, serta pengenaan bea meterai menurut UU 10/2020.
Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota
Pajak provinsi: PKB, BBNKB, pajak alat berat, pajak rokok (10% dari cukai), dan pajak air permukaan. Pajak kabupaten/kota: PBB-P2 (tarif maksimal 0,5%), BPHTB (5% dari NPOP setelah dikurangi NPOPTKP; NPOPTKP minimal Rp80 juta, waris/hibah minimal Rp300 juta), PBJT atas makanan/minuman, tenaga listrik, perhotelan, parkir, dan hiburan (umumnya 10%), pajak reklame, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan pajak minerba. Opsen PKB dan BBNKB sebesar 66% berlaku sejak 2025 dan dipungut bersamaan dengan pajak pokoknya.
Retribusi
Terdiri atas retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu; hanya dapat dipungut bila layanan benar-benar diberikan dan manfaatnya diterima pembayar.
Bea Meterai
Tarif tunggal Rp10.000. Objek: surat perjanjian dan surat lain yang menyebut nilai uang di atas Rp5 juta, akta notaris, dokumen lelang, serta dokumen efek dengan tarif 0,1% dan batas Rp1 juta. Meterai dibayar sebelum dokumen ditandatangani atau digunakan.
Contoh Terhitung
Pembelian tanah Rp1,2 miliar dengan NPOPTKP Rp80 juta: BPHTB = 5% × Rp1,12 miliar = Rp56 juta. Perjanjian kerja sama senilai Rp6 miliar tetap dikenai meterai Rp10.000, bukan persentase.
Jebakan
Menganggap bea meterai proporsional; memecah dokumen untuk menghindari ambang Rp5 juta; mengira PBB-P2 dikenakan atas NJOP tanpa NJOPTKP; serta mencampur objek PBJT dengan PPN pusat.