Perencanaan Pajak dan Manajemen Kepatuhan
Domain ini menguji kemampuan merancang efisiensi pajak yang sah, mengenali batas antara perencanaan dan penghindaran pajak, serta membangun sistem kepatuhan yang terdokumentasi.
Batas Legalitas
Perencanaan pajak sah bila memanfaatkan ketentuan secara wajar dan didukung substansi ekonomi. Penghindaran pajak dapat dibatalkan melalui Pasal 18 UU PPh (hubungan istimewa, substance over form), aturan debt-to-equity ratio 4:1 (PMK 169/PMK.010/2015), dan principal purpose test dalam P3B. Penggelapan pajak adalah tindak pidana.
Teknik yang Lazim
Pemilihan bentuk usaha, pengaturan waktu pengakuan penghasilan dan biaya, pemanfaatan fasilitas Pasal 31E atau PPh final UMKM, struktur pembiayaan, serta penggunaan fasilitas treaty dengan dokumen lengkap.
Manajemen Kepatuhan
Kerangka tax control: pemetaan risiko, SOP pemotongan dan pemungutan, rekonsiliasi komersial-fiskal, kalender kepatuhan, dan dokumentasi. Implementasi Coretax menuntut konsistensi data antara SPT, bukti potong, dan faktur pajak.
Contoh Terhitung
PT B memiliki ekuitas Rp2 miliar dan utang berbunga Rp12 miliar, sehingga DER 6:1. Utang yang diakui maksimal 5 × Rp2 miliar = Rp10 miliar; kelebihan Rp2 miliar tidak dapat dibebankan. Bunga 10% × Rp2 miliar = Rp200 juta menjadi koreksi fiskal positif.
Jebakan
Menyamakan perencanaan dengan penggelapan; skema tanpa substansi ekonomi; dokumentasi transfer pricing yang tidak siap saat pemeriksaan; serta lupa menghitung ulang DER pada akhir tahun.