Etika Profesi dan Peraturan Konsultan Pajak
Domain ini menguji standar perilaku konsultan pajak: kewenangan berdasarkan izin, prinsip etika profesi, tanggung jawab atas opini yang diberikan, serta sanksi atas pelanggaran.
Dasar Hukum dan Kelembagaan
Konsultan pajak diatur dalam UU KUP beserta peraturan pelaksanaannya dan wajib memiliki izin praktik. Asosiasi profesi, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menetapkan kode etik, sedangkan USKP merupakan ujian sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan untuk memenuhi standar tersebut.
Prinsip Etika
Integritas, objektivitas, kompetensi dan kecermatan, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Opini harus berbasis bukti dan peraturan yang berlaku; konsultan tidak boleh memberikan pendapat menyesatkan demi keuntungan klien. Kerahasiaan tidak bersifat mutlak karena dapat dibuka berdasarkan perintah undang-undang. Pendidikan profesional berkelanjutan menjadi kewajiban untuk menjaga kompetensi.
Contoh Kasus
Klien meminta konsultan menandatangani SPT dengan faktur yang dibuat setelah transaksi dan tanggalnya dimundurkan. Konsultan wajib menolak, menjelaskan risiko pidana Pasal 39 UU KUP, dan menawarkan pembetulan yang benar. Penolakan didokumentasikan secara tertulis.
Sanksi
Teguran, pembekuan, hingga pencabutan izin praktik; disertai sanksi pidana bila konsultan terbukti membantu pemalsuan atau memberikan keterangan tidak benar.
Jebakan
Menerima imbalan yang bergantung pada hasil restitusi; menandatangani SPT tanpa reviu kertas kerja; membocorkan data klien; serta mengabaikan konflik kepentingan pada penugasan ganda.